Said Aqil Siradj: Cikal Bakal ‘Teroris’ Itu Rajin Shalat Malam, Puasa dan Hafal Qur’an

Voa-Khilafah.com, JAKARTA - Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengungkapkan bahwa cikal bakal pemahaman radikalisme dan terorisme sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan para sahabat.

Said Aqil pun menceritakan sosok Dzulkhuwaisir yang begitu sombong meminta Rasulullah berbuat adil.

“Nanti dari umatku akan muncul seperti orang ini, hafal Qur’an, dalilnya Qur’an tapi tidak melewati tenggorokannya, artinya tidak paham secara substansif. Mereka itu sejelek-jelek manusia bahkan lebih jelek daripada binatang. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk kami,” kata Said Aqil Siradj saat menjadi narasumber “Dialog Ormas-ormas Islam dalam Mempertahankan NKRI”, di Sahid Hotel, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/5/2013).

Prediksi Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pun terjadi, orang-orang yang berpaham Khawarij membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib.

“Prediksi Rasulullah ini terbukti tahun 40 H, Sayyidina Ali keluar dari rumahnya mengimami shalat Subuh dibunuh, bukan oleh orang Kristen, bukan oleh orang Katolik, bukan orang Hindu, bukan orang non-Muslim. Yang membunuh, Abdurrahman bin Muljam; Qaimul Lail, Shaimun Nahar, Hafizhul Qur’an. Yang membunuh Sayyidina Ali ini tiap hari puasa, tiap malam tahajjud, dan hafal Qur’an,” paparnya.

Alasan pembunuhan Ali bin Abi Thalib, kata Said Aqil, karena Khawarij menuduhnya telah menggunakan hukum manusia hasil musyawarah Daumatul Jandal atas perselisihan antara pihak Ali dan Muawiyah.

“Wal hasil, inilah cikal bakal radikalisme, terorisme dalam Islam. Korbannya bukan siapa-siapa, korbannya adalah awwalu man aslama minal sibyan, remaja pertama yang memeluk Islam,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Amir JAT Wilayah Jakarta, Ustadz Nanang Ainur Rofiq meluruskan penjelasan Ketua PBNU Said Aqil Siradj tentang Khawarij. Menurutnya, ciri Khawarij yang disampaikan Said Aqil Siradj justru tendensius bagi kaum Muslimin.

Said Aqil begitu sering mengulang-ulang ciri Khawarij adalah Qaimul Lail, Shaimun Nahar, Hafizhul Qur’an (sering mendirikan shalat malam, berpuasa di siang hari dan hafal Al-Qur’an) padahal ciri itu sebenarnya gambaran seorang Muslim yang taat.

“Apakah khawarij itu karena rajin shalat malam dan lain sebagainya? padahal ada perkara mendasar di sana soal Khawarij,” ujarnya di hadapan ratusan hadirin yang hadir.

Padahal substansi dari kisah Dzilkhuwaisir adalah paham mengkafirkan yang serampangan terhadap Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah dan menerapkan syariat Islam. Jauh berbeda dengan pemerintah sekarang yang tidak menerapkan hukum Islam.

Kemudian, ciri yang paling mencolok dari paham Khawarij juga mengkafirkan para pelaku dosa besar, inilah yang tidak dijelaskan oleh Said Aqil Siradj.

“Persoalan Khawarij itu adalah karena mereka mengkafirkan pelakudzanbun kabair(pelaku dosa besar), ini yang tidak dijelaskan. Padahal semua ulama itu paham apa itudzanbun mukaffirah, dzanbun kabair, dzanbun ma’ashi,” jelasnya.

Pemahaman itulah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. “Ahlus Sunnah melarang mengkafirkan orang yang melakukan dzanbun kaba’ir (pelaku dosa besar),” tandasnya. (ahmed widad/voa-islam/Voa-Khilafah.com)

MUI: Sudah Waktunya Densus 88 Dibubarkan

Aksi Detasemen Khusus 88 (Densus 88) mendobrak pintu Pesantren Tahfizhul Qur'an al Mukmin, Malang dan membuat histeris santri yang sedang menghafal membuat ulama prihatin.

VOA-KHILAFAH.COM - “Tindakan Densus 88 sudah di luar batas prikemanusiaan. Apalagi sampai menodongkan senjata kepada anak-anak usia muda seperti itu,” papar Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain, Senin (30/3).

Alasan penyerbuan karena pesantren tersebut milik Helmi Alamudi, salah satu tersangka ISIS, menurutnya,  tak bisa dijadikan pembenaran bertindak arogan.

Menurut Tengku, ada cara-cara yang lebih elegan dan sesuai prosedur penyidikan ketimbang melakukan aksi sensasional.

“Oknum-oknum di tubuh Densus 88 sudah lama disinyalir sangat anti pada Islam dan umat Islam. Sudah waktunya Densus 88 dibubarkan,” tegasnya.[tribunislam/voa-khilafah.com] 

Sumber : republika.co.id

Aktivis Islam Kecam DPR & PKS yang Setujui RUU Pendanaan Terorisme

SOLO (voa-khilafah.tk) – RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme akhirnya pada selasa (12/2/2013)lalu akhirnya disahkan di Jakarta oleh DRP RI melalui rapat paripurna yang dihadiri 350 anggota DPR, dipimpin oleh Priyo Budi Santoso, wakil ketua DPR RI dari Partai Golkar.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) telah menggodok draft RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Persetujuan di Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Adang Daradjatun dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Dalam rapat yang cukup lama dan alot tersebut,  Komisi I DPR RI menyetujui RUU tersebut dan kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR RI setelah pembacaan hasil kerja Pansus dan akhirnya disahkan oleh DPR RI menjadi UU (Undang-Undang).

Pengesahan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menjadi UU ternyata tak luput dari perhatian dan pengamatan sejumlah aktivis ormas Islam, salah satunya adalah Ketua DPW FPI Surakarta Ustadz Khoirul RS.

Setelah mempelajari pasal-pasal yang ada dalam RUU tersebut -- cerminan dari gagasan kalangan nasionalis dan kapitalis yang ditunggani Zionis—ada indikasi untuk menjegal langkah penegakan syari’at islam oleh ormas Islam yang dianggap radikal.

“Pasal-pasal itu gagasan nasionalis dan kapitalis Zionis. Jadi saat ini umat Islam harus tegas dalam bersikap. Pasal-pasal itu semuanya menjerat ke kelompok Islam seperti FPI, JAT, HTI dan ormas islam lainnya yang dianggap “keras” oleh Pemerintah,” kata Ustadz Khoirul kepada voa-islam.

Menurutnya, persetujuan RUU tersebut yang diajukan oleh Pemerintah dan kemudian disahkan menjadi UU oleh DPR RI adalah sesuatu yang konyol. “Jika teroris itu ditujukan kepada aktivis islam yang selama ini menyerukan tegaknya syari’at islam, jelas konyol,” ucapnya.

Ketua DPW FPI Surakarta ini melihat bahwa tujuan disahkannya RUU tersebut tidak lain hanya untuk melemahkan dan menghancurkan perjuang umat Islam. Maka dari itu, dirinya mengajak kaum muslimin semuanya dan tokoh-tokoh masyarakat, serta para ulama, tidak hanya lantang menyuarakan dan menuntut pembubaran Densus 88, namun DPR RI juga harus dibubarkan karena telah mensahkan RUU yang sangat mengancam dan merugikan umat Islam itu.

“Saya lihat UU itu untuk membumihanguskan perjuangan Islam. Maka sudah sepantasnya bahwa kita harus menantang UU ini. Dan tugas kita sekarang ini tidak lain, menuntut pembubaran Densus 88 dan juga menyatakan perang terbuka kepada DPR RI yang telah menyetujui RUU itu menjadi UU,” tegasnya. [voa-islam/voa-khilafah.tk]

Wawancara Eksklusif CIIA Mengungkap Kejanggalan Operasi Densus 88

JAKARTA (voa-khilafah.tk) - Direktur The Community Of Islamic Ideology Analyst (CIIA) dan pemerhati kontra terorisme Harits Abu Ulya, membeberkan sejumlah bukti dan analisa kritis terkait penindakan kasus terorisme oleh aparat kepolisian baik itu Brimob maupun Densus 88. Dari mulai kasus salah tangkap terhadap 14 orang di Poso dan penembakan di teras masjid Nur Al Afiah, Makassar serta di Dompu dan Bima, menjadi fokus pembicaraan wawancara eksklusif voa-islam.com bersama Harits Abu Ulya, Kamis (10/1/2013). Berikut ini kutipan lengkap wawancara tersebut.

Apakah salah tangkap 14 orang di Poso itu murni salah tangkap atau pura-pura salah tangkap? Alasannya?

Saya bicara dari fakta empiriknya; 14 orang itu salah tangkap. Setelah 7x24 jam mereka diinterograsi dengan dilakban (tutup mata/kepala) disertai dengan tindak kekerasan yang sangat tidak manusiawi kemudian mereka dilepas.

Dan pihak kepolisian bisa jadi punya argumentasi yang berbeda. Tapi menurut saya bukti kekerasan dan salah tangkap ini sangat mencolok mata. Sekarang oknum masih diproses di Polda setempat, cuma hasilnya belum disampaikan secara transparan ke publik. Justru yang terlihat pihak aparat kepolisian terkesan ingin menutupi kasus ini, dengan dalih yang tidak logis.

Misalkan mereka masih butuh saksi lengkap sejumlah 14 orang yang mengaku ditangkap dan disiksa. Apakah tidak cukup dengan 9 atau sepuluh orang yang babak belur menjadi bukti adanya tindak pidana yang sangat serius oleh aparat (oknum)?

Dan lebih anehnya lagi, ketika mereka di introgasi dengan mata tertutup  dan menerima kekerasan fisik yang tidak manusiawi tersebut dianggap tidak bisa menunjukkan orang-perorang yang melakukan penganiayaan.

Ya jelas saja, tapi naïf kalau alasan ini dibuat kemudian pihak Polda tidak mampu memproses, kecuali memang aparat itu bukanlah penegak hukum melainkan gerombolan penjahat yang terorganisir.

Artinya proses operasi aparat dengan alasan memburu “teroris” kan semua ada kontrol dan komandan, provost bisa teliti dan saya rasa tidak sulit untuk menemukan siapa saja yang terlibat tindakan tidak manusiawi ini. Jadi ini bukan kasus pura-pura salah tangkap, ini kasus serius yang kesekian kalinya dalam drama kontra terorisme.

Ekstra Judicial Killing yang dilakukan di Makassar, Dompu dan Bima serta kasus sebelumnya di Poso itu karena korban menyerang atau Densus 88 paranoid?

Hampir semua cerita itu dari satu sumber, yakni pihak kepolisian (Densus 88). Setiap paska operasi kemudian tim Densus 88 membuat laporan dan laporan ini yang dijadikan acuan pihak Mabes melalui humasnya untuk menyampaikan kronologi dan sebagainya. Tidak ada informasi pembanding atau sangat minim munculnya informasi penyeimbang yang bisa menjelaskan kebenaran obyektif apa yang terjadi dilapangan.

Kasus di Poso, Kholid dieksekusi tanpa perlawanan sepulang solat subuh. Dan semua saksi melihat kejadiannya seperti itu. Kasus di Makassar juga sama, dua guru tahfizh Qur’an masjid Ar Ridla Sudiang Makassar di eksekusi paska shalat dhuha di teras masjid Nur Al Afiah RS Wahidin Makassar.

Saksi mata banyak menuturkan tidak ada baku tembak. Yang ada adalah 2 orang ditembak oleh aparat Densus 88 tanpa perlawanan. Dan yang penting, masalah BB (barang bukti) adanya pistol dan sebuah granat nanas kebenaranya tidak bisa lagi secara obyektif dibuktikan. Karenanya pemiliknya juga sudah meninggal.

Bukan tidak mungkin bahwa BB tersebut adalah direkayasa (diadakan oleh Densus 88). Seperti halnya sejauh mana kebenaran tuduhan bahwa mereka “teroris” dan terlibat aksi di Pos? Semua jadi kabur karena orang yang dituduh sudah meninggal.

Bahkan jikapun benar mereka terlibat, maka sejauh mana level keterlibatan mereka tidak bisa juga diverifikasi. Namun faktanya tetap saja mereka tewas dibawah undang-undang “Terduga Teroris”.

Yang Dompu juga demikian, sekarang musim berkebun di bukit atau gunung. Mereka yang dieksekusi bukan turun gunung setelah latihan, tapi mereka berkebun. Yang lebih dahsyat adalah dari 5 orang yang tewas, 2 orang belum jelas identitasnya.

Jadi logika sehatnya; bagaimana bisa Densus 88 bunuh orang dengan alasan terduga teroris, sementara kenal saja tidak. Sampai mereka tewas pun juga belum jelas identitasnya siapa merek?

Sangat naïf sekali dan ini kedzaliman yang luar biasa.Orang bisa di bunuh kapan saja, baik kenal atau tidak asal ada alasan terduga teroris. Ini menunjukkan kegagalan operasi intelijen Densus 88 dilapangan.

Densus 88/Brimob sering sekali salah tangkap dan melakukan ekstra Judicial killing tetapi tidak pernah dihukum. Mengapa?

Mereka jumawa karena merasa mendapatkan mandat UU dan dukungan luas baik masyarakat maupun negara Barat (Amerika CS). Mereka merasa diatas angin, ada dalam sebuah arus besar yang tidak ada yang bisa membendung atau menghentikan.

Dan yang paling penting ini karena persoalan politik, bukan murni bicara tentang sebuah tindakan kejahatan (crime). Terorisme adalah sebuah “crime” dengan definisi dan kepentingan politik dari negara yang mengusungnya.

Dan orang-orang yang terzalimi tidak punya daya, terpuruk dalam ketidak adilan hukum yang secara politik dan sosial tidak berempati kepada dirinya. Saya tetap optimis, kejahatan Densus 88 tetap saja akan menemukan garis demarkasinya. Dan tidak ada kejahatan kecuali ada balasan dan catatannya. Wallahu a’alam. [voa-islam/voa-khilafah.tk]

Teror Solo: Antara Dendam & Keadilan (Sambutan Selamat Datang Untuk Hillary)

Oleh: Harits Abu Ulya

Pemerhati Kontra-Terorisme & Direktur CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst)

Voa-Khilafah.co.cc - Di hari Rabu,27 Agustus 2012 saya hadir dalam sebuah acara terbatas review buku dengan judul “Jejaring Radikalisme di Indonesia-Jejak Sang Penganten Bom Bunuh Diri” karya Bilveer Singh yang diselenggarakan oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Salah satu narasumbernya adalah Prof. Ridwan Lubis (guru besar Ushuludin UIN Jakarta), buku ini mendedah relevansi radikalisme dengan aksi terorisme.Yang menarik untuk saya tanggapi saat itu diantaranya rekomendasi sang Profesor, pemerintah Indonesia harus lebih berani dan represif menangani kasus terorisme tegas sang Profesor. Saya katakan, saya tidak berangkat dari kajian pustaka tapi dari kajian empirik dan investigasi yang saya lakukan selama ini. Pemerintah dalam hal ini BNPT bersama Densus88 bukan tidak berani, justru menurut saya sudah over acting. Fakta dan data menunjukkan lebih dari 55 orang terduga teroris tewas dengan katagori extra judicial killing, dan ini pelanggaran serius terhadap HAM. Belum lagi menyangkut perlakuan terhadap keluarga mereka, banyak aduan yang menggambarkan betapa arogansinya aparat Densus88. Justru kritik saya untuk kontra-terorisme yang ditangani oleh BNPT perlu adanya evaluasi dan mereka sendiri mau legowo untuk otokritik dengan strategi yang di lakukan.Kenapa demikian? Sekarang kasus teror Solo sedikit memberi jawaban dan mengkonfirmasi kritik saya selama ini.

Dengan anggaran ratusan miliar, BNPT menggelar proyek deradikalisasi sebagai strategi soft power untuk membabat terorisme sampai akarnya. Karena logika BNPT, radikalisme keagamaan menjadi hulu dari terorisme.Berbagai forum digelar dengan beragam title, intinya langkah sosialisasi dan revisi pemikiran keagamaan dengan substansi Islam ala BNPT yakni Islam Rahmatan Lil’aalamin. Hakikatnya sebuah penghalusan dari narasi tipis Islam liberal dan moderat. Dengan bahasa sedikit berbeda seperti yang direkomendasikan Bilveer Singh dalam bukunya, perlunya sosialisasi “Islam Otentik Humanis”. Dilihat dari sasaran proyek deradikalisasi juga kontraproduktif, BNPT menjangkau semua segmen masyarakat khususnya dari kalangan ulama, da’I dan pengurus masjid atau mushola. Termasuk lembaga pendidikan formal dan non formal (pesantren) juga jadi sasaran.Upaya indoktrinasi untuk membangun imunitas agar tidak terkontaminasi oleh kelompok radikal atau teroris yang selama ini dikalkulasi hanya dalam jumlah yang sangat kecil.

Fakta dilapangan langkah BNPT menunjukkan blunder, karena narasi Islam Rahmatan Lil’alamin justru melahirkan bantahan dengan argumentasi yang BNPT sendiri tidak sanggup mengcounter balik. Dan berikutnya, BNPT justru terlihat tidak maksimal melakukan deradikalisasi terhadap kelompok yang selama ini terpetakan oleh BNPT. Scaning BNPT saya rasa sudah demikian detil tentang landscap orang-orang atau kelompok yang dilabeli “teroris” selama ini, kenapa BNPT tidak fokus melakukan deradikalisasi terhadap mereka termasuk keluarga dan lingkungan mereka. Demikian juga terhadap keluarga korban yang tewas dengan status terduga atau tersangka terorisme.

Demikian juga, bicara peralatan senjata dan bahan-bahan lainnya BNPT juga punya gambaran jalur lalulintas distribusi senjata ilegal tersebut. Kenapa tidak maksimal menutup semua pintu akses yang rawan penyelundupan? Fenomena ini beririsan dengan strategi hard power kontra-terorisme yang dilakukan Densus88. Law enforcement (penegakan hukum) telah melahir trauma dan kebencian yang luar biasa bagi korban yang hidup dan sebagian keluarga korban atau orang-orang disekelilig mereka. Fakta dilapangan, saya beberapa kali harus mendorong beberapa orang untuk sabar ketika mereka hendak melakukan tindakan nekat terhadap aparat kepolisian karena faktor dendam dan kebencian. Seperti yang saya nyatakan dalam review buku diatas, BNPT sadar atau tidak justru merajut dan menjadi stimulator kekerasan yang tidak berujung. Semakin keras mengenalkan Islam liberal, Islam Moderat maka akan melahirkan kutub yang makin “radikal” dan “fundamentalisme”. Makin arogan tindakan Densus88 dengan tindakan extra judicial killing dan tindakan-tindakan brutal lainya, maka makin menyemai dendam kusumat yang tak berkesudahan. Karena itu, jangan dengan mudahnya BNPT menebar lebel “teroris” dihadapan publik sementara BNPT sendiri sebenarnya ikut andil munculnya kekerasan-kekerasan bersenjata yang oleh BNPT di klaim sebagai tindakan terorisme.

Fenomena dendam kusumat, kebencian lebih dominan tampak menjadi spirit beberapa aksi “hero” dari orang-orang yang di cap teroris. Kita bisa lihat stasiun televisi TVOne mendedah teror Solo dengan mengawali tayangan berita “terorisme” versi TVOne. Mulai dari penyerangan Polsek Hamparan Perak di Sumut, kemudian bom di Kalimalang Bekasi, Bom di Mapolres Cirebon hingga kasus terakhir teror tanggal 17, 18 dan 30 Agustus di wilayah Solo. Investigasi yang saya lakukan justru menjelaskan fakta empirik yang sesunggunya, dendam menjadi faktor utama yang memicu peristiwa penyerangan polsek Hamparan Perak. Dimana sebelumnya Densus88 dengan cara yang brutal mengeksekusi seorang yang bernama Iwan (Ridwan) di daerah Hamparan Perak karena diduga terlibat perampokan CIMB. Dan sebelumnya Densus88 juga sudah mengobrak-abrik dan menangkap ustad Khoirul Gozhali. Seorang Taufiq Hidayat yang memimpin aksi balas dendam itu tidak lagi bergerak karena faktor “politik:mendirikan negara Islam” seperti yang dituduhkan oleh BNPT kepada kelompok Taufiq. Karena klaim BNPT perampokan adalah aksi terorisme karena hasil rampokannya untuk mendirikan Negara Islam.

Begitu juga seorang Hayyat pemuda canggung meledakkan bom (petasan) di Kalimalang Bekasi yang diletakkan di sepeta ontelnya. Ia bukan bagian dari jaringan manapun, hanya seseorang yang masih melek pikiran dan perasaannya sebagai pemuda muslim. Melihat berita yang dirasakan sebagai ketidakadilan yang menimpa orang-orang muslim tertentu maka memicu rasa pembelaan pada dirinya, dan kemudian secara mandiri berinisiatif melakukan tindakan yang akhirnya dibuat heboh oleh BNPT bersama TVone tersebut.

Tidak jauh beda dengan tindakan Hidayat di Cirebon dan Yosepha di Keponten Solo. Sangat naïf rasanya kalau aksi-aksi “hero” mereka dilabeli terorisme. Tindakan teror mereka sudah tercerabut dari definisi sebuah aksi terorisme yang sesungguhnya. Bahkan orang bisa menyaksikan rencana aksi bom serpong seorang Peppy Fernando justru motif bisnis (uang) yang mendorong ia merekayasa drama “terorisme”.Spektrum kekerasan dan tindakan teror diatas tidak relevan kalau distempel dengan tindakan “terorisme”. Tidak ada satupun evident yang bisa menjelaskan dan dipertanggungjawabkan bahwa langkah mereka semua karena kepentingan politik mendirikan Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah. Jika BNPT tetap ngotot kerangka politik dipakai untuk memvonis fenomena teror segelintir orang terhadap aparat keamanan maka ini sudah keluar dari konteks (jajanan basi) dan tidak berangkat dari TKP dan fakta hukum yang ada. Bahkan terkesan paranoid karena selalu mengkaitkan dengan gerakan Islam tertentu, apakah itu MMI atau JAT pimpinan ustad Abu Bakar Ba’asyir.

Jikapun betul pelaku teror Solo kali ini masih satu jaringan dengan Abu sayyaf atau lainya, tetap saja bahwa tidak logis membuat kesimpulan gegabah bahwa ini bagian dari upaya mendirikan negara Islam. Jika Farhan yang tewas pernah di kamp Abu Sayyaf tentu keterlibatan mereka disana dengan aksi dia di Solo dalam konteks yang sangat jauh berbeda. Di Filipina adalah zona konflik, zona perang sementara di Solo hanya home bast mereka. Karenanya jika BNPT memahami betul psikologi mereka, sebenarnya tindakan mereka adalah tindakan dari orang-orang yang marah karena dendam.Dan betul kalau pos-pos polisi itu lemah untuk melakukan counter attack atas serangan-serangan mendadak. Dan bagi orang yang marah dan merasa “jagoan” bukan hal yang menakutkan untuk melakukan aksi brutal tersebut.Tapi sekali lagi pola yang tidak well -plant, well-prepared, well organized menjadi kesan langkah tersebut adalah emosional dan faktornya adalah kemarahan. Orang marah karena ada pemicunya, diantaranya dendam atau ada sesuatu yang dianggap tidak adil dan ia harus menuntut balas dengan caranya untuk membuat keadilan dan membayar lunas sebuah dendam.

BNPT dengan Densus88 yang dimiliki sebelum melakukan penindakan tentu ada intelijen analisis tentang siapa mereka. Nah, yang menggelitik jika selama ini peta jaringan mereka demikian detil di miliki oleh BNPT kenapa intelijen analisis tidak melahirkan tindakan yang sama seperti yang pernah dilakukan terhadap kelompok 5 di Bali beberapa bulan yang lalu? Dan tidak perlu menunggu tewasnya aparat karena diberondong oleh Farhan cs. Orang 5 tewas di Bali hanya karena diduga hendak merompok dan dari hasil perampokan akan digunakan tindak pidana terorisme. Kenapa pre-emptif tidak juga dilakukan kepada Farhan atau Muhsin sebelum mereka beraksi membuat terror? Toh melalui Abu Omar yang diketahui sebagai ayah tiri Farhan yang sudah ditangkap beberapa bulan lalu di Jakarta juga bisa di korek informasi mengenai jaringan mereka dan kemungkinan puzzle kekerasan muncul dari orang-orang di sekiling mereka. Dan kemudian fakta dilapangan juga mengindikasikan tidak sulit bagi aparat intelijen Densus88 melacak jejak mereka dari sejak aksinya tanggal 17, 18, 30 Agustus. Dalam hitungan jam Densus88 bisa mengunci gerak mereka yang berakhir dengan baku tembak penyergapan.

Dari peristiwa diatas akhirnya banyak melahirkan pertanyaan, apakah mungkin ini produk intelijen hitam yang memprovokasi anak-anak muda yang darah heroismenya menggelegak? Kenapa juga peristiwa kali ini berketepatan jelang kunjungan tamu “penting” Menlu AS Hillary Clinton? Mengingat setiap ada kunjungan tamu “penting” dari Amerika selalu disambut dengan penangkapan dan eksekusi orang-orang dengan lebel teroris.Termasuk ustad Abu Bakar Ba’asyir menjadi “tumbal” sebelum Obama mendarat di Jakarta.Sekalipun aksi teror di Solo adalah sebuah fakta yang tidak direkayasa, tapi stimulant lahirnya tindakan adalah sesuatu yang sangat mudah direkayasa.

Yang jelas, peristiwa Solo telah menjelaskan invalidnya label terorisme yang gembor-gemborkan oleh BNPT. Demikian juga akan makin menjelaskan motif politik yang menjadi spirit para follower dari peristiwa teror Solo ini dari pihak aparat pemerintah. Karena tidak menutup kemungkinan dari kasus Solo akan melahirkan keputusan-keputusan politik; revisi UU Terorisme (UU No. 15 tahun 2003) segera gol, UU Kamnas, Revisi UU Ormas, atau ajuan anggaran baru untuk BNPT dengan Densusnya, atau anggaran untuk aparat kepolisian.

Begitu juga, teror Solo telah berkontribusi melegakan nafas institusi Polri yang sedang dihajar dan didera kasus korupsi di Korlantas. Begitu juga kasus-kasus mega korupsi lainya tidak lagi begitu santer jadi pembicaraan kalangan media seperti TVone. Bahkan peristiwa premanisme yang menggila juga tidak mendapat sorotan dan perhatian secara proporsional. Bahkan kematian 900 orang lebih selama mudik hari raya 2012 juga dianggap biasa dan tidak perlu menjadi tragedi nasional karena buruknya infrastruktur dan buruknya layanan pemerintah atas fasilitas publik. Begitu juga langkah renegosiasi PT. Freeport yang bernafsu mengeksploitasi hingga tahun 2041 di tanah Papua tidak dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan energi dan potensi disintegrasi NKRI. Malah tuan Hillary yang hendak datang disambut dengan “drama terorisme” dengan tumbal beberapa nyawa yang menghilang. Atau mungkin karena ada skenario lain dalam isu terorisme kali ini, karena sebulan sebelum masuk Ramadhan (puasa) saya sudah dapatkan informasi rencana “bersih-bersih” di kawasan Solo dan sekitarnya di bulan Agustus dan September.Dan sekarang saya melihat sedikit demi sedikit “bersih-bersih” itu dilakukan.Dan saya yakin target politik dibalik kontra-terorisme pelan tapi pasti akan terbongkar juga. Dan kembali ke cerita review buku, saya sampaikan dihadapan profesor bahwa topik “dendam dan keadilan” menjadi kata kunci yang melahirkan tindakan teror yang datang silih berganti. Dan pemerintah dalam hal ini BNPT harus melakukan otokritik dengan jujur.Wallahu a’lam bisshowab.[]

Polisi Jilat Ludah! Korban Tewas Bali Bukan 'Teroris Jihad' tapi Perampok

DENPASAR (voa-khilafah.co.cc) – Setelah merilis kabar Densus 88 Antiteror menembak mati lima orang teroris Bali untuk jihad, akhirnya polisi meralat berita. Ternyata kelima orang itu adalah murni perampok.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Hariadi mengatakan, kelima orang yang tewas ditembak datang ke Bali bukanlah teroris. Melainkan murni perampokan.

Di sela olah tempat kejadian perkara, Selasa (20/3/2012), Hariadi menegaskan, motif para pelaku adalah murni tindakan kriminal perampokan. Mereka bakal beraksi di kawasan Kuta dan Uluwatu.

Sebelumnya Mabes Polri merilis pernyataan bahwa kelima orang yang ditembak mati Densus 88 itu adalah jaringan teroris yang merampok untuk aksi fai dalam jihad.

Menurut Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution, Senin (19/3) keberadaan para teroris tersebut berkaitan dengan rencana menebar teror.

"Sementara ini mereka melaksanakan kegiatan fai atau perampokan untuk aktivitas mereka. Dan Bali jadi target fai. Tidak menutup kemungkinan tempat lainnya bisa jadi target. Mereka kan butuh biaya," katanya.

Saud menambahkan, para teroris yang tewas tersebut diduga berafiliasi dengan jaringan perampok Bank CIMB Niaga Medan 2010 silam. Salah seorang pelaku HN masuk dalam DPO yang dicari-cari polisi dalam kasus perampokan bank tersebut.

"Diketahui rencana target mereka dalam melaksanakan fai terhadap toko emas, money changer, dan kafe yang ada di daerah Bali," ujar Saud. [taz, lp6]