Khilafah Cocok Untuk Semua Bangsa di Setiap Zaman

Voa-Khilafah.com - Pada Senin, 8 Juni 2015, Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla berkata: “Khilafah hanya cocok untuk keadaan di masa lalu, karena waktu itu belum ada perbatasan antara negara-negara. Sementara untuk saat ini, Khilafah sudah tidak cocok lagi. Khilafah, secara budaya adalah model kehidupan khusus bagi suku-suku Arab.” Jusuf Kalla menambahkan: “Bepikir tentang Khilafah tidak masalah, namun menyerukan pada Khilafah, dan berusaha menegakkannya adalah dilarang.”

Wakil Presiden melihat ide Khilafah sebagai seruan pada ekstremisme. Dalam hal ini, Wakil Presiden mengatakan bahwa Presiden, Joko Widodo menyetujui pembentukan “Pusat Penelitian dan Studi Islam Internasional” di Indonesia. Seruan tersebut terkait upaya untuk mengatasi penyebaran ide ekstremisme dengan penyebaran ideologi “Islam moderat”. Wakil Presiden menambahkan: “Kami akan membangun pusat studi tersebut dengan biaya berapapun.”

*** *** ***

1. Khilafah termasuk hukum Islam. Allah SWT menurunkan hukum Islam untuk seluruh umat manusia. Sehingga hukum Islam itu tidak hanya cocok untuk bangsa (orang) Arab saja, melainkan cocok bagi umat Islam secara keseluruhan. Juga, Islam tidak hanya cocok untuk waktu tertentu saja, melainkan cocok untuk semua waktu. Dengan demikian, Khilafah ini cocok untuk semua umat, kapan saja dan di mana saja. Selain itu, sejarah telah mencatat bagaimana Khilafah telah membentangkan pengaruhnya di atas wilayah yang luas, mulai dari Asia, Afrika dan Eropa. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Khilafah ini cocok untuk semua bangsa sekalipun dengan latar belakang etnis dan budaya yang berbeda-beda, tidak hanya untuk bangsa (orang) Arab saja. Di samping itu, Khilafah telah memimpin dunia lebih dari dua belas abad, dan selama itu Khilafah merupakan negara nomor satu di dunia. Dengan demikian, klaim yang dibuat oleh Wakil Presiden bahwa Khilafah hanya cocok untuk bangsa Arab dan di masa lalu saja, tidak lain adalah klaim yang bertentangan dengan syariah Islam dan fakta-fakta sejarah. 2. Dalil-dalil tentang Khilafah ini sangat banyak, mulai dari al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’ Sahabat, bahwa menegakkan Khilafah adalah wajib bagi semua umat Islam. Ulama kaum Muslim juga telah sepakat bahwa menegakkan Khilafah adalah wajib. Dengan demikian, jelas bahwa pernyataan Wakil Presiden bahwa usaha untuk menegakkan Khilafah itu dilarang, bertentangan dengan syariah Islam. Sebab bagaimana mungkin melarang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan telah diwajibkan atas kaum Muslim? Yang benar adalah, bahwa menegakkan Khilafah adalah wajib, bahkan Khilafah itu merupakan tājul furūdl (mahkota kewajiban) dalam Islam. 3. sesungguhnya istilah “Islam moderat” adalah istilah yang diciptakan oleh Barat. Dalam pandangan mereka “Islam moderat” adalah Islam yang menerima sekularisme dan liberalisme. Hal ini ditegaskan melalui sebuah laporan berjudul “Building Moderate Muslim Networks, Membangun Jaringan Muslim Moderat” yang dikeluarkan oleh RAND Corporation, pada tahun 2007. Dengan demikian, iIstilah “Islam moderat” bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, rencana Pemerintah Indonesia untuk membangun pusat studi internasional yang dikhususkan untuk “Islam moderat”, adalah untuk memerangi Islam. Rencana ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan kepentingan kaum imperialis Barat di Indonesia, sebagai negeri Muslim terbesar di dunia. [MR Kurnia – Indonesia]

Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 19/06/2015.

(hizbut-tahrir.or.id/ voa-khilafah.com)

Jubir HTI Bantah Kampanye Khilafah Dianggap Langgar Undang-Undang

Voa-Khilafah.Com - Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) membantah pernyataan Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla bila kampanye khilafah berarti menafikkan kebangsaan.

Menurut Ismail, yang juga Ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat, subtansi khilafah merupakan ajaran Islam. Khilafah itu menyerukan umat Islam untuk merubah negeri ke arah yang jauh lebih baik sesuai dengan ajaran syariat Islam dan bukan lagi membicarakan soal batas-batas negara.

“Batasan-batasan negara itu sesuatu yang bersifat dinamis. Dulu, kita menerima saat ada penambahan Timor Timur. Lalu bagaimana kalau ketambahan lagi dari Brunei, Malasyia dan seterusnya, pasti mau juga, “ demikian ujar Ismail kepada hidayatullah, Rabu (10/06/2015).

Pernyataan Ismail sampaikan menanggapai pernyataan dari Wapres JK yang dilontarkannya saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-5. JK mengatakan mengkampanyekan khilafah itu menafi’kan kebangsaan dan bisa disebut melanggar undang-undang serta juga membahas soal batas-batas negara kaitannya dengan khilafah. [Baca: Beginilah Khilafah Menurut Jusuf Kalla]

“Kita melihat batasan negara bersifat dinamis, bukan sesuatu yang tidak bisa berubah atau bersifat stagnan. Adakalanya kondisi-kondisi sosial politik memungkinkan juga terjadinya sebuah perubahan,” papar Ismail.

Ketika dikatakan mengkampanyekan khilafah melanggar atau tidak sesuai dengan undang-undang, Ismail mengungkapkan jika dulu banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan undang-undang, seperti partai politik tidak lebih dari 3 itu tidak sesuai dengan undang-undang, memakai jilbab juga tidak sesuai dengan undang-undang, bank syariat tidak sesuai dengan undang-undang dan sebagainya.

“Tetapi oleh sebab kesadaran dan desakan dari masyarakat, sesuatu hal yang tadinya tidak sesuai dengan undang-undang kemudian disesuaikan menjadi ajaran syariat Islam melalui khilafah,” pungkas Ismail yang juga Juru Bicara (Jubir) Hizbut Tahrir Indonesia. (HidayatullahCom/Voa-Khilafah.Com)

Tidak Benar Pemberitaan Jubir HTI Mendukung Pernyataan Jusuf Kalla Tentang Pemutaran Kaset Mengaji dan Pengeras Suara Masjid

Voa-Khilafah.com – Jikalau sebelumnya media SEPILIS (sekulerisme, pluralisme, liberalisme) dan para pendengki dakwah syariah & khilafah memfitnah HTI bahwasanya mendukung Jokowi sebagai calon presiden, kini mereka kembali berulah dengan menyebarkan berita bohong bahwasanya “Pernyataan Wakil Presiden, Jusuf Kalla tentang pemutaran kaset mengaji dan pengeras suara masjid mengganggu mendapatkan dukungan dari organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia. Melalui juru bicaranya, Ust. Muhammad Ismail Yusanto”.

Inilah ulah orang-orang SEPILIS dan para pendengki dakwah penerapan syariah Islam di Indonesia yang tidak mendahulukan tabayyun sebelum menyebarkan informasi yang salah. Berikut hasil tabayyun/klarifikasi salah seorang syabab Hizbut Tahrir via whats app kepada Juru bicara HTI Ust. Ismail Yusanto

Setelah salah seorang Syabab Hizbut Tahrir bertanya mengenai kebenaran berita tersebut, yang sebelumnya diposting melalui CNN Indonesia, kemudian di copy paste blog serambiminang.com, Juru bicara HTI Ust. Ismail Yusanto langsung menjawab dengan gaya khasnya yang singkat padat dan jelas bahwa berita tersebut “Tidak Benar“. [Ab/bisyarah/voa-khilafah.com]

Beginilah Khilafah Menurut Jusuf Kalla

Voa-Khilafah.com, Tegal – Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menyoal tentang khilafah. Menurutnya, ajaran khilafah tidak boleh dikampanyekan dan dikembangkan karena menafikan nilai-nilai kebangsaan.

“Orang yang mengkampanyekan khilafah berarti itu menafikan kebangsaan,” kata Kalla saat membuka Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia V, di Pondok Pesantren At Tauhidiyyah Cikura, Tegal, Senin (08/06).

Dia menambahkan bahwa selama ini negara Indonesia menganut sistem negara kesatuan. Sehingga, kampanye NKRI harga mati harus selalu didengung-dengungkan. JK menyebutkan bahwa orang boleh saja berpikiran soal khilafah, namun tak boleh mengusahakannya hingga tegak.

“Berpikiran boleh, tapi jangan mengkampanyekannya. Jangan mengusahakannya,” ungkap Kalla.

Kendati demikian, JK memahami jika Khilafah sendiri ada telah ada dalam Islam sejak sepeninggal Nabi Muhammad SAW, yang dilanjutkan oleh para sahabatnya hingga terakhir diterapkan oleh pemerintahan Bani Ustmaniyah di Turki.

Namun, JK beranggapan pikiran-pikiran itu hanya muncul pada zaman dulu, karena tidak jelas batas-batas antar negara. Namun saat ini batas-batas itu telah jelas.

Kalla pun menilai bahwa khilafah hanya sesuai dengan cara dan kultur di Arab, yang terdiri atas kabilah-kabilah. “Karena itu timbullah pemerintahan Bani Ismailiyah, bani apa, dan Bani Ustmaniyyah terakhir,” ujarnya.

[KiblatNet / www.voa-khilafah.com]