Ustadzah Hj. Irena Handono: Hizbut Tahrir Bukan Musuh Pemerintah

Voa-Khilafah.com - Nama Irena Handono sudah tidak asing bagi umat Islam di Indonesia, apalagi di kalangan aktivis dakwah. Sosok yang dikenal sebagai mantan biarawati ini aktif berdakwah untuk membentengi akidah umat Islam dari bahaya kristenisasi dan upaya pendangkalan akidah.

Pengalaman ruhani dan kejujuran dalam mencari kebenaran membuat tokoh Muslimah ini mendapatkan hidayah Allah hingga tertunjuki pada Islam. Bahkan setelah beberapa tahun menjadi muallaf, ia pun aktif membina para muallaf, bahkan akhirnya mengabdikan hidupnya untuk terjun dalam dakwah Islam.

Mengenal HT

Sembilan tahun setelah mengucapkan syahadat di tahun 1983, tepatnya pasca menunaikan ibadah haji, dengan motivasi dari rekan-rekan persaudaraan haji dan bimbingan para ulama di Jawa Timur, wanita kelahiran Surabaya 57 tahun silam ini memulai perkenalannya dengan dunia dakwah. Tak sedikit tantangan yang dihadapi, penentangan dari keluarga dan teman sesama aktivis gereja dulu: teror, surat kaleng, fitnah di masyarakat: juga upaya penculikan dan target pembunuhan isu dukun santet. Namun, keyakinannya terhadap Islam tak tergoyahkan dan tak membuat dirinya mundur dari medan dakwah.

Tiga tahun setelah hijrah ke Jakarta di tahun 2003, datanglah tiga orang aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia bersilaturahmi ke rumah kediamannya di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Perkenalan, diskusi, sharing dan dialog gayung bersambut. Keterbukaan, wawasan yang luas dan keinginannya untuk terus memperdalam Islam membuat mantan Ketua Legiun Maria saat masih Katolik dulu itu tak pernah menutup pintu dialog dengan berbagai kelompok Islam, termasuk Muslimah HTI.

Dalam forum-forum kajian yang diselenggarakan oleh HTI, baik nasional maupun daerah, pemilik nama kecil Han Hoo Lie tersebut kerap menjadi pembicara. Dalam beberapa aksi (masirah) nasional pun, tak jarang ia berorasi.

Dalam Muktamar Mubalighah Indonesia yang diselenggarakan Muslimah HTI, Rabu (21/4/2010) di Istora Senayan, Jakarta, pun ia tampil sebagai salah satu pembicara. Di hadapan sekitar 6000 mubalighah yang hadir, dengan lantang dan tegas ia menyampaikan materi yang bertema, "Khilafah Menghentikan Konspirasi Global Menghancurkan Bangsa melalui Perempuan".

"Khilafah adalah satu-satunya bentuk sistem pemerintahan yang difardukan oleh Allah Rabbul alamin. Sistem inilah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. kepada para sahabatnya ridwanullah 'alayhim dan telah dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya. Sistem ini ada untuk menegakkan hukum-hukum syariah Islam, mengemban dakwah Islamiyah ke seluruh penjuru dunia. Khilafah tidak lain adalah Imamah," katanya bersemangat.

Bahkan di media cetak FIR terutama Tabloid Media Umat, ia aktif memberikan kontribusi tulisan-tulisan yang memberikan inspirasi dan pencerahan kepada umat, terutama di bidang kristologi. Redaksi Media Umat pun mengakui, banyak pembaca yang menunggu-nunggu tulisannya, terutama dari Nusa Tenggara Timur dan daerah yang umat Islamnya masih minoritas. Bahkan bila tulisannya tidak muncul maka sms protes dari mereka pun bermunculan.

Kedekatannya dengan forum-forum, media maupun aktivis HTI bukan tanpa dampak sebagaimana beberapa tokoh nasional yang lain, dirinya pun kerap mendengar tudingan miring dari beberapa kalangan. Namun, isu dan cap negatif itu tak pernah ditelan mentah-mentah. Bahkan kepada al-wa'ie ia menegakkan, "Tolong dituliskan, bahwa Hizbut Tahrir bukan musuh pemerintah dan bukan musuh masyarakat!"

Mendukung HT

Mencermati perjuangan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, pendiri Irena Center ini menyatakan dua alasan sehingga partai Islam ideologis internasional tersebut layak didukung.

Pertama: ide perjuangan HT tepat, ilmiah dan historis. Penulis buku laris Menyingkap Fitnah dan Teror ini mengamini komitmen perjuangan HT untuk menegakkan syariah dan Khilafah. Sebab, sistem kehidupan Islam dalam naungan Khilafah adalah sebuah kenyataan historis yang tak terbantahkan. Lebih dari enam abad Khilafah Islam, pada masa kejayaannya, mampu menyejahterakan tidak hanya negeri-negeri Muslim, tetapi juga masyarakat dan negara non-Muslim di Asia. Afrika dan Eropa yang bersedia tunduk dalam kekuasaan Islam. "Bila ada sekelompok orang yang menyatakan perjuangan menegakkan syariah dan Khilafah itu utopis, berarti mereka menyangkal kenyataan sejarah Islam. Utopis itu artinya kan cuma angan-angan yang tak pernah terjadi, padahal Khilafah Islam adalah realita sejarah yang tak terbantahkan! Sejarah pun mencatat belum pernah ada peradaban emas yang mampu bertahan hingga 14 abad kecuali peradaban Islam dalam bingkai Khilafah Islam." tegasnya.

Kedua: pola dakwah HT tepat dan cantik. Maksudnya. pola dakwah HT yang selalu mengedepankan prinsip syar’i, ideologis, dan non kekerasan adalah pola dakwah yang sesuai dengan tuntunan Islam. Pada saat masyarakat dunia alergi dengan Islam dan melihat Islam itu menyeramkan, identik dengan kekerasan dan pedang, dakwah HT justru hadir dengan warna khas, cerdas, syar’i, santun dan non-kekerasan. “Pertahankan pola dakwah ini, saya sangat optimis perjuangan menegakkan syariah dan Khilafah akan didukung oleh umat Islam," harapnya.

Namun, ia mengingatkan, paska perhelatan kolosal Konferensi Rajab ini agar HT terus melakukan pembinaan masyarakat secara lebih intensif. "Masyarakat kita ini adalah masyarakat pelupa, rnakanya jangan pernah berhenti berdakwah!" pesannya. Allahu Akbar! [al-waie/syabab/voa-khilafah.com]

Berterimakasih Pada Demokrasi ?

Voa-Khilafah.co.cc - Alhamdulillah. Luar biasa! Allahu Akbar! Itulah kata yang mungkin paling pantas diucapkan melihat kesuksesan Konferensi Rajab 1432 H yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia di sepanjang bulan Juni lalu. Gelegar Konferensi dirasakan oleh paling sedikit 130 ribu umat Islam baik dari kalangan ulama, ustadz dan ustadzah, tokoh masyarakat, intelektual, pengusaha dan kalangan profesional, mahasiswa ataupun rakyat biasa yang mengikuti konferensi itu di 30 kota di seluruh Indonesia. Mereka tidak hanya tercerahkan oleh materi-materi orasi yang memang sangat argumentatif mengenai bagaimana Khilafah dengan syariahnya bakal menyejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali. Mereka juga tergugah untuk turut berjuang bersama HTI karena perjuangan untuk tegaknya syariah dan Khilafah memang merupakan kewajiban seluruh umat Islam. Dalam konferensi itu juga tertanam keyakinan yang sangat kokoh tentang kepastian tegaknya Khilafah, karena Khilafah adalah wa’dulLah (janji Allah). Maka dari itu, siapapun yang hadir dalam konferensi itu dengan hati yang ikhlas dan pikiran yang terbuka pasti akan larut dalam gelegak suasana perjuangan yang membuncah.

Namun, bagi kalangan liberal, semua sukses itu hanya berarti satu kata: HTI harus makin berterima kasih pada demokrasi. Menurut mereka, berkat demokrasilah Hizbut Tahrir di Indonesia kini bebas beraktivitas, menerbitkan banyak media, termasuk menyelenggarakan berbagai even-even kolosal seperti Konferensi Khilafah Internasional pada tahun 2007 dan Konferensi Rajab tahun ini.

++++

Diakui, Hizbut Tahrir memang tidak bisa bergerak bebas dan tumbuh berkembang di negara-negara totaliter seperti Saudi Arabia, Mesir, Yordania, Suriah dan negara Timur Tengah lain; terutama pada era sebelum revolusi yang baru lalu terjadi. Aktivitasnya dilarang dan banyak anggotanya yang dipenjara. Sebaliknya, Hizbut Tahrir justru berkembang di negara-negara yang jauh seperti di Indonesia terutama setelah era reformasi. Namun, menyatakan bahwa itu semua berkat jasa demokrasi, dan karenanya HT harus berterima kasih padanya adalah pernyataan yang serampangan.

Bila benar perkembangan pesat Hizbut Tahrir di Indonesia karena demokrasi, mestinya keadaan serupa terjadi di semua negara yang menganut paham demokrasi. Kenyataannya tidak demikian. Lihatlah bagaimana keadaan dakwah di negara-negara yang katanya demokratis itu. Di Inggris, misalnya, Hizbut Tahrir Britain (HTB) terus mendapat tekanan politik. Terakhir mereka bahkan mendapat kesulitan untuk penyelenggaraan Konferensi Khilafah Internasional pada Juli lalu yang rencananya akan diikuti oleh 10.000 peserta dari 40 negara. Pasalnya, semua tempat dipaksa untuk menolak begitu tahu yang bakal menyewa adalah HTB. Di Denmark, Jerman dan sejumlah negara Eropa yang ngakunya negara demokratis, Hizbut Tahrir malah dilarang. Hizbut Tahrir Amerika Serikat tahun lalu juga gagal menyelenggarakan konferensi Khilafah karena mendapat tekanan serupa. 

Keadaan kurang lebih sama terjadi di kawasan Asia Selatan. Di India, Bangladesh dan Pakistan, yang juga dianggap negara-negara demokratis, Hizbut Tahrir tidak bebas bergerak. Di Bangladesh dilarang. Beberapa aktivisnya, termasuk Jurubicara HT Bangladesh, Prof. Mohiuddin Ahmed, hingga sekarang masih di dalam penjara tanpa pengadilan. Di Turki, negeri Muslim yang sering dipuja-puja sebagai yang paling demokratis, ratusan anggota HT Turki dipenjara tanpa pernah diadili. Beberapa di antaranya ditangkap begitu mendarat di Ankara sepulang dari Jakarta mengikuti Muktamar Ulama Nasional tahun 2009 lalu dengan tuduhan turut dalam pertemuan mempersiapkan kegiatan terorisme. 

Keadaan buruk di negara-negara yang disebut demokratis bukan hanya menimpa Hizbut Tahrir, tetapi juga umat Islam secara keseluruhan. Lihatlah, bagaimana pemerintah Swiss memberlakukan kebijakan larangan pembangunan menara masjid yang disahkan melalui referendum pada tahun 2009. Pemerintah Prancis pun, mulai tahun 2011 ini resmi melarang burqa. Pakaian yang sejatinya dalam perspektif hak asasi manusia harus dianggap wajar karena merupakan ekspresi keyakinan beragama seseorang dan sama sekali tidak menimbulkan gangguan pada kehidupan publik, nyatanya justru dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan. “Jilbab seluruh wajah adalah bendera sebuah ideologi sektarian dan mengancam kehormatan manusia,” kata ketua kelompok hak-hak wanita Prancis Ni Putes Ni Soumises, Sihem Habchi. 

Penindasan itu agaknya akan terus menyebar. Buktinya, undang-undang yang sama kini tengah dibahas di Belgia, Spanyol dan Italia. Bahkan Australia melalui sebuah RUU akhir tahun lalu juga berniat mengikuti kebijakan negara-negara Eropa dalam melarang jilbab. Bila RUU itu disahkan, orang-orang percaya bahwa mereka memiliki kebebasan untuk menyerang dan menyakiti para perempuan yang memakai hijab.

Bukan hanya soal pakaian, penindasan juga ditunjukkan dengan tindakan diskriminatif terhadap Muslim di sana. Sebuah survei yang disponsori oleh Komisi Eropa yang hasilnya dirilis pada 26 November 2010 memperlihatkan sebagian besar umat Muslim yang tinggal di negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) mengalami diskriminasi. Survei dilakukan oleh Eurobarometer melalui telepon kepada 4.000 Muslim dewasa yang tinggal di negara-negara UE. Dalam survei itu, responden diberi pertanyaan apakah pernah diperlakukan diskriminasi oleh non-Muslim. Hasilnya, 79 persen umat Islam itu mengaku pernah diperlakukan diskriminasi setidaknya satu kali.

Terakhir pemerintah Belanda melarang penyembelihan binatang secara syariah di tempat-tempat penyembelihan hewan karena tanpa dibius. Para anggota parlemen yang menyetujui ketentuan itu mengklaim bahwa cara penyembelihan menurut syariah Islam itu “tidak manusiawi”. Sebab, undang-undang Belanda mensyaratkan bahwa binatang yang disembelih harus dalam keadaan tidak sadar, agar tidak merasakan sakit atau ketakutan. Sebaliknya, aturan Islam mensyaratkan bahwa binatang yang disembelih harus dalam keadaan sadar. Larangan serupa sebelumnya sudah diberlakukan juga di Selandia Baru, negara-negara Skandinavia dan Swiss.

++++

Jadi, haruskah HTI berterima kasih pada demokrasi? Ingat, kebebasan beraktivitas yang diperoleh oleh HTI adalah hak setiap Muslim, yakni untuk melaksanakan kewajiban dakwah. Hak ini harus dilindungi. Ini bukan pemberian siapa-siapa. Bahkan sebaliknya, siapa saja yang telah atau hendak merampas hak ini berarti telah berbuat dosa karena menghalangi jalan dakwah. Oleh karena itu, HTI tidak merasa harus berterima kasih pada siapa pun, apalagi pada demokrasi. 

Kalaulah kita harus berterima kasih, tentu tidak lain kepada Allah SWT, bukan pada demokrasi yang justru mengingkari kekuasaan Allah dalam penetapan hukum. Ucap terima kasih yang sama semestinya juga harus dilakukan oleh kalangan liberal, juga manusia lain, siapapun dia. Karena atas berkat rahmat Allahlah mereka hidup, menghirup udara segar, berjalan dan berbicara serta mengenyam segala nikmat. Dengan semua nikmat yang telah mereka reguk itu, sungguh sangat tidak pantas mereka malah menyanjung-nyanjung demokrasi, sementara kekuasaan Allah SWT mereka lecehkan!! [hti/voa-khilafah.co.cc]

Khilafah Dan Kesejahteraan Hakiki

Ada pemandangan menarik saat Konferensi Rajab 1432 H yang diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia di Stadion Lebak Bulus, Jakarta, akhir Juni lalu. Seorang tokoh ormas Islam hadir dalam acara itu. Beliau duduk di VVIP. Khusyuk. Sejak orasi pertama tentang “Indonesia di Dalam Cengkeraman Kapitalisme Global’ hingga pembacaan doa tak henti-hentinya ia meneteskan air mata. Bukan karena cengeng, melainkan karena ia sadar betapa umat Islam dibodohi, harta kekayaannya dirampok, ajaran agamanya dicampakkan, lalu dicekoki dengan demokrasi; sementara para pejabatnya sibuk dengan urusan Pemilu 2014. Bangga dengan demokrasi.

Padahal tidak ada negara yang sejahtera berawal dari demokrasi. Hongkong sangat pesat ekonominya sekalipun tanpa demokrasi. Begitu juga Korea Selatan dan Taiwan yang pemerintahannya semiotoriter. Bahkan pada dekade 1970-an dan 1990-an, sebagian besar negara-negara industri baru (newly industrialised countries) yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tergolong otoriter. Sebagian besar negara-negara di Timur Tengah yang makmur juga tidak demokratis. Adapun India yang ketika itu sudah demokratis memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di bawahnya. Vietnam, yang secara de facto menganut sistem pemerintahan otoriter, juga mendemonstrasikan kinerja ekonomi yang menawan sejak pertengahan 1990-an. Singapura yang semiotoriter menjadi salah satu negara paling makmur di dunia tanpa perlu mengalami demokratisasi. Tiongkok bisa tumbuh pesat seperti sekarang meski pemerintahannya tetap otoriter. Di AS sendiri dan negara-negara besar lain, kemakmuran yang selanjutnya diikuti dengan sejahteranya kehidupan masyarakat bukanlah hasil demokrasi, tetapi buah dari imperialisme mereka terhadap bangsa-bangsa lain. Tentu, tulisan ini bukan berarti setuju dengan kesejahteraan yang dihasilkan oleh pemerintahan otoriter/semi otoriter. Sebab, kesejahteraan itu pun semu. Demokrasi pun, yang menerapkan sistem Kapitalisme, bawaannya memang melahirkan kesenjangan, bukan kesejahteraan.

Lantas dimana letak kesejahteraan hakiki itu? Di dalam penerapan ajaran Islam! Allah SWT menegaskan (yang artinya): Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkan dia pada Hari Kiamat dalam keadaan buta (TQS Thaha [20]: 124).

Dalam memaknai ayat ini ahli tafsir ternama Imam Ibnu Katsir menyatakan, “Siapa saja yang menyalahi perintah-Ku dan semua yang diturunkan kepada Rasul-Ku—berpaling darinya, melupakannya dan mengambil selainnya sebagai petunjuk baginya—ia berhak mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia. Ia tidak memiliki ketenteraman. Dadanya tidak lapang. Sebaliknya, dadanya sempit sekali karena kesesatannya. Andaikan ia secara lahirnya kelihatan mendapatkan kenikmatan, berpakaian sesuai dengan kemauannya, makan apapun yang ia suka, tinggal di tempat yang ia inginkan namun hatinya tidak berserah diri kepada keimanan dan petunjuk; ia berada dalam keguncangan, kebingungan dan keraguan. Al-’Aufi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, mengatakan bahwa ’ma’isyat[an] dhanka’ itu bermakna; setiap harta yang Aku (Allah) berikan kepada seorang hamba di antara hamba-hamba-Ku, baik banyak maupun sedikit, tidaklah terkandung kebaikan apapun di dalamnya; dia sempit dalam penghidupan.” (Ibn Katsir, Tafsir al-Quran al-’Azhim, V/323).

Jelaslah, mencari kesejahteraan hakiki dalam demokrasi tidak akan ketemu. Hal ini seperti orang kehilangan emas di kamar, tetapi mencarinya di hutan belantara.

Sejarah mencatat betapa kesejahteraan hakiki terbukti diraih oleh umat Islam dengan menerapkan syariahnya. Sekadar contoh, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-K haththab, selama 10 tahun kesejahteraan merata ke segenap penjuru negeri. Abu Ubaid (Al-Amwâl, hlm. 596) menuturkan bahwa dalam tiga tahun masa pemerintahan Khalifah Umar, di wilayah Yaman saja, setiap tahun Muadz bin Jabal mengirimkan separuh bahkan seluruh hasil zakat yang dia pungut kepada Khalifah Umar. Harta zakat itu tidak dibagikan kepada kalangan fakir-miskin. Sebab, kata Muadz, “Saya tidak menjumpai seorang (miskin) pun yang berhak menerima bagian zakat.” (Al-Qaradhawi, 1995).

Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan petanian mereka (An-Nabhani, 2004).

Kesejahteraan tercermin dalam pemberdayaan wakaf. Hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di Daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf. Pada masa penjajahan Prancis pada pertengahan abad ke-19 setengah (50%) dari lahan di Aljazair merupakan tanah wakaf. Pada periode yang sama, 33% tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf. Bentuknya berupa toko, rumah dan gedung, lahan pertanian, perkebunan dan tanaman lainnya.

Pada masa yang akan datang, kesejahteraan juga pasti akan terjadi pada masa Khilafah yang salah satu khalifahnya adalah Imam al-Mahdi. “Pada zaman (pemerintahan) al-Mahdi, umat manusia ada yang taat dan ada pula yang jahat, hidup penuh sejahtera; kesejahteraan ini belum pernah dinikmati oleh umat manusia mana pun sebelumnya. Langit menurunkan hujan lebat; setiap rintiknya dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan setiap tumbuh-tumbuhan tersebut mendatangkan keuntungan.” (HR al-Hakim).

Imam Ibnu Kasir, dalam kitab Alamat Yawm al-Qiyamah, menyatakan, “Pada jaman pemerintahannya, buah-buahan menjadi sangat lebat, tanam-tanaman sangat subur, harta-benda terdistribusi luas (di kalangan masyarakat), pemerintahan Islam sangat kuat perkasa, syariah Islam tegak dengan kokoh, musuh-musuh Islam binasa semuanya dan kebaikan senantiasa berjalan sepanjang masa.”

Jelaslah, kesejahteraan hakiki hanya ada dalam Khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kaffah. Jaminan sosial atau apapun namanya dalam sistem Kapitalisme hanyalah tipuan. Belumkah tiba saatnya bagi kita untuk mewujudkan kesejahteraan hakiki dalam naungan Khilafah? []

Khilafah Janji Allah dan Kebutuhan Dunia

Voa-Khilafah.Blogspot.Com - Umat Islam tidak boleh ragu akan tegaknya kembali Khilafah, sebab Khilafah itu merupakan janji Allah yang ditegaskan dalam Alquran. Hal itu disampaikan Ketua Lajnah Khusus Ulama Mustofa Ali Murtadlo dalam orasinya pada Konferensi Rajab 1432 H di Stadion Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (29/6).


Janji Allah itu tertuang pada Surat An Nur (24): 55. Ia kemudian menguraikan pendapat para ahli tafsir tentang ayat tersebut. Para ahli tafsir dari kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitabnya meyakini bahwa umat Islam akan mendapat kekuasaan kembali. Wujudnya berupa imamah atau khilafah.

“Semua ini menunjukkan bahwa Khilafah Islam merupakan janji Allah yang paling agung bagi kaum Mukmin. Pasalnya, dengan tegaknya kekuasaan Islam ini (Khilafah Islam), agama Allah SWT bisa ditegakkan secara sempurna, dan keamanan kaum Muslim bisa diwujudkan secara nyata,” tandasnya.

Selain dalam Alquran, janji Allah itu pun termaktub dalam hadits. Di dalam hadis-hadis sahih, Nabi Muhammad saw. telah mengabarkan kabar gembira (bisyarah) kepada kaum Muslim tentang kekuasaan umat Islam yang mencakup seluruh muka bumi.

Salah satunya adalah sabda Nabi SAW: Sesungguhnya Allah SWT telah mengumpulkan (dan menyerahkan) bumi kepadaku sehingga aku bisa menyaksikan timur dan baratnya. Sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah dikumpulkan dan diserahkan kepadaku (HR Muslim, at-Tirmidzi dan Abu Dawud). Juga ada hadits dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa akan muncul kembali khilafah yang mengikuti jejak kenabian setelah masa kediktatoran.

Kebutuhan Dunia

Di samping janji Allah, paparnya, secara obyektif dan empiris, umat manusia sangat membutuhkan kehadiran kembali Khilafah Islam sebagai jawaban atas kehancuran dunia akibat penerapan sistem kapitalis-sekuler.

Alasannya, pertama, dunia kini membutuhkan sebuah sistem global yang mampu menciptakan kesejahteraan, keadilan dan persaudaraan global. Pasalnya, sistem global saat ini, yakni sistem dunia yang disangga oleh ideologi Kapitalisme-sekular, telah terbukti berdampak buruk dan destruktif bagi umat manusia dalam seluruh dimensi kehidupan.

Dari sisi politik, sistem pemerintahan demokrasi yang dianggap mampu menciptakan kesejahteraan ternyata juga justru menimbulkan problem sosial yang kompleks. Kebebasan yang dipuja-puja pun ternyata hanya menghasilkan seks bebas, dekadensi moral, penggerusan akidah, alienasi serta kehancuran keluarga.

Di bidang hukum, hukum positif buatan manusia ternyata menjadi wasilah korporasi raksasa untuk menjajah dan mengeruk kekayaan rakyat. Begitu seterusnya.

Kedua, lanjutnya, dunia saat ini membutuhkan sebuah sistem kenegaraan yang mampu menjadikan manusia hidup bersama-sama, saling mendukung, saling melengkapi dan bisa saling berbagi satu sama lain dalam sebuah negara global. Sebaliknya, nasionalisme dengan nation state-nya saat ini jelas-jelas telah gagal menciptakan pola hubungan yang manusiawi.

“Jadi dunia membutuhkan sistem global yang mampu meng-subordinasi seluruh bangsa di dunia untuk hidup bersama-sama, saling mendukung, saling berbagi satu sama lain serta saling membantu sebagai anak manusia yang hidup di dunia, tanpa ada lagi arogansi bangsa maupun teritorial. Cita-cita seperti ini hanya bisa diwujudkan melalui sistem Khilafah Islam, bukan sistem yang lain,” tandasnya disambut takbir peserta. [mj/htipress/syabab.com]