Bolehkah Mengkritik Penguasa Dengan Cacian?

Voa-Khilafah.com - Islam adalah agama yang sempurna yang didasari oleh akidah yang benar serta akhlak yang mulia.    Aisyah pernah mengabarkan bahwa,“Rasulullah SAW bukan orang yg suka berkata keji, bukan orang yg buruk perangainya, dan bukan orang yg suka berkeliaran di pasar. Bukan pula orang yg membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi orang yg suka memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain.”(HR Ahmad).

Tidak ada bagi seorang muslim teladan yang lebih baik ketimbang Rasulullah SAW,  karena Allah telah menyatakan dalam Al-Qur’an “Sungguh telah ada pada diri Rasullah suri teladan yang baik bagi kalian”. Dari hadits yang diceritakan oleh Aisyah diatas dapat difahami bahwa Rasullah tidak pernah berkata-kata kasar, kotor dan penuh cacian, sekalipun kepada musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Oleh karena itu tidak dapat dibenarkan seorang muslim mencaci maki orang lain dengan kata-kata kasar sekalipun mereka para penguasa yang dzalim dan diktator. Karena sebenarnya ucapan dan prilaku itu menunjukkkan perangai dan kepribadian (syakhsiyah) seseorang. Terlebih lagi seorang pengemban dakwah tentu ia akan menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai landasan bagi seluruh aktifitasnya. Kita bisa belajar dari sirah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ketika dicaci maki dan dilempari batu oleh orang-orang kafir Qurays, hingga datang malaikat dan menawarkan kepada beliau “Jika engkau mau maka aku akan lemparkan gunung uhud kepada kaummu agar mereka binasa” justru Rasulullah menolaknya, dan bahkan mendoakan kaumnya dengan doa  “Allahummahdi qaumi fainnahum la ya’lamun”( Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui”.

Di sisi lain wajar banyak orang mencaci maki penguasanya karena tindakan semena-mena yang dilakukannya, bahkan tidak segan-segan melaknatnya karena bebalnya penguasa yang tidak peduli dengan nasib rakyatnya, yang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan para pemilik modal. Rasa benci, kesal dan marah sudah menjadi satu yang kemudian dimunculkan dalam bentuk kata-kata kasar dan kotor.

Sadarilah wahai saudaraku bahwa apapun yang kita lakukan seharusnya dalam rangka muhasabah(mengoreksi) dan amar makruf nahi munkar, maka seharusnya caranyapun harus sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan ihsan, agar tidak berubah menjadi penelanjangan aib dan pencitraburukan terhadap Islam itu sendiri. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Musa dan Harun agar berbicara lemah lembut kepada Fir’aun;

 “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut”.(QS. Thaha :44)

Kita tahu bahwa Fir’aun adalah manusia yang paling durhaka kepada Allah, juga seorang penguasa yang sangat dzalim dan diktator, tetapi Allah tetap memerintahkan kepada Musa dan Harun agar berbicara dengan ucapan yang baik kepadanya.

Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisan kita sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Aamiin.[]

sumber: http://drise-online.com/mengkritik-penguasa-dengan-cacian/

Inilah Rahasia Di Balik Ketidaktegasan Pemerintah terhadap Myanmar

Voa-Khilafah.com - Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengecam pemerintah negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia yang berlindung dibalik politik non intervensi sehingga tidak mampu bersikap tegas dengan memutus semua hubungan dengan rezim bengis Myanmar.

“Kok malah prioritaskan hubungan dagang dengan Myanmar ketimbang lindungi Muslim Rohingya? Ini menegaskan pemerintah lebih prioritaskan melindungi kepentingan ekonominya dibanding melindungi kehidupan dan martabat manusia,” ujar Juru Bicara Muslimah HTI Iffah Ainur Rochmah saat konferensi pers, Jum’at (26/6) di Kantor DPP HTI, Crown Palace, Jakarta.

Menurut Iffah, politik non intervensi merupakan konsekuensi dari penerapan sistem kufur nasionalisme. “Sistem yang membelenggu tersebut membatasi bantuan terhadap saudara sesama Muslim sebatas bantuan kemanusiaan tanpa komitmen untuk melindungi, memberikan suaka dan kehidupan yang bermartabat selayaknya sebagai warga negara bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Iffah, umat Islam di seluruh dunia adalah umat yang satu (ummatan wahidatan) yang harus bersatu dan tidak terpisah-pisah oleh jarak dan garis batas negara bangsa.

“Karena itu masalah dan penderitaan Muslim Rohingya sesugguhnya adalah masalah seluruh Muslim dan merupakan kewajiban seluruh Muslim untuk melindungi darah dan kehormatan serta memberikan kebutuhan mereka,” ujarnya kemudian mengutip hadits, “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Jadi dia seharusnya tidak menindas atau menyerahkannya kepada penindas. Dan siapa pun yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya.”

Jadi, mereka yang kerap dijuluki “Manusia Perahu” tersebut, tegas Iffah, merupakan bagian dari khairu ummah (umat terbaik/kaum Muslimin) yang sedang terombang-ambing di lautan tanpa negara.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 50 guru, dosen, mubalighah, mahasiswa, birokrat dan tokoh masyarakat lainnya, Iffah juga menolak keyakinan bahwa masyarakat internasional akan dapat membantu mengatasi krisis ini.

Dengan tegas Iffah menyatakan ASEAN tidak akan mampu mengakhiri krisis Rohingya karena organisasi ini lebih sering bertindak sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial Barat untuk melanjutkan ambisi ekonomi mereka di kawasan ini. PBB juga terbukti telah gagal untuk melindungi kehidupan kaum Muslimin tertindas di Suriah, Palestina, Afrika Tengah dan tempat lain.

“Oleh karena itu, masyarakat internasional tidak bisa diharapkan untuk menghentikan penganiayaan, pertumpahan darah, dan penderitaan yang mengerikan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar,” ujar Iffah.

Dalam kesempatan tersebut, Iffah menegaskan bahwa penegakan khilafah berdasarkan metode kenabian merupakan satu-satunya solusi yang shahih untuk mengakhiri berbagai penindasan yang dihadapi Rohingya dan Muslim lainnya di seluruh dunia.

Menurutnya, khilafah adalah negara yang mewakili kepentingan sejati dari umat Islam dan Islam karena didasarkan pada hukum Allah SWT.

“Hanya negara khilafah yang akan membuka perbatasannya untuk semua Muslim yang dianiaya; memberikan mereka perlindungan, hak, dan rumah sebagai warga negara yang sama; serta tanpa ragu memobilisasi tentaranya untuk membela dan menyelamatkan orang-orang beriman yang tertindas di mana pun mereka berada,” pungkas Iffah. [] joko prasetyo

[hizbut-tahrir.or.id/ voa-khilafah.com]

Khilafah Cocok Untuk Semua Bangsa di Setiap Zaman

Voa-Khilafah.com - Pada Senin, 8 Juni 2015, Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla berkata: “Khilafah hanya cocok untuk keadaan di masa lalu, karena waktu itu belum ada perbatasan antara negara-negara. Sementara untuk saat ini, Khilafah sudah tidak cocok lagi. Khilafah, secara budaya adalah model kehidupan khusus bagi suku-suku Arab.” Jusuf Kalla menambahkan: “Bepikir tentang Khilafah tidak masalah, namun menyerukan pada Khilafah, dan berusaha menegakkannya adalah dilarang.”

Wakil Presiden melihat ide Khilafah sebagai seruan pada ekstremisme. Dalam hal ini, Wakil Presiden mengatakan bahwa Presiden, Joko Widodo menyetujui pembentukan “Pusat Penelitian dan Studi Islam Internasional” di Indonesia. Seruan tersebut terkait upaya untuk mengatasi penyebaran ide ekstremisme dengan penyebaran ideologi “Islam moderat”. Wakil Presiden menambahkan: “Kami akan membangun pusat studi tersebut dengan biaya berapapun.”

*** *** ***

1. Khilafah termasuk hukum Islam. Allah SWT menurunkan hukum Islam untuk seluruh umat manusia. Sehingga hukum Islam itu tidak hanya cocok untuk bangsa (orang) Arab saja, melainkan cocok bagi umat Islam secara keseluruhan. Juga, Islam tidak hanya cocok untuk waktu tertentu saja, melainkan cocok untuk semua waktu. Dengan demikian, Khilafah ini cocok untuk semua umat, kapan saja dan di mana saja. Selain itu, sejarah telah mencatat bagaimana Khilafah telah membentangkan pengaruhnya di atas wilayah yang luas, mulai dari Asia, Afrika dan Eropa. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Khilafah ini cocok untuk semua bangsa sekalipun dengan latar belakang etnis dan budaya yang berbeda-beda, tidak hanya untuk bangsa (orang) Arab saja. Di samping itu, Khilafah telah memimpin dunia lebih dari dua belas abad, dan selama itu Khilafah merupakan negara nomor satu di dunia. Dengan demikian, klaim yang dibuat oleh Wakil Presiden bahwa Khilafah hanya cocok untuk bangsa Arab dan di masa lalu saja, tidak lain adalah klaim yang bertentangan dengan syariah Islam dan fakta-fakta sejarah. 2. Dalil-dalil tentang Khilafah ini sangat banyak, mulai dari al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’ Sahabat, bahwa menegakkan Khilafah adalah wajib bagi semua umat Islam. Ulama kaum Muslim juga telah sepakat bahwa menegakkan Khilafah adalah wajib. Dengan demikian, jelas bahwa pernyataan Wakil Presiden bahwa usaha untuk menegakkan Khilafah itu dilarang, bertentangan dengan syariah Islam. Sebab bagaimana mungkin melarang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan telah diwajibkan atas kaum Muslim? Yang benar adalah, bahwa menegakkan Khilafah adalah wajib, bahkan Khilafah itu merupakan tājul furūdl (mahkota kewajiban) dalam Islam. 3. sesungguhnya istilah “Islam moderat” adalah istilah yang diciptakan oleh Barat. Dalam pandangan mereka “Islam moderat” adalah Islam yang menerima sekularisme dan liberalisme. Hal ini ditegaskan melalui sebuah laporan berjudul “Building Moderate Muslim Networks, Membangun Jaringan Muslim Moderat” yang dikeluarkan oleh RAND Corporation, pada tahun 2007. Dengan demikian, iIstilah “Islam moderat” bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, rencana Pemerintah Indonesia untuk membangun pusat studi internasional yang dikhususkan untuk “Islam moderat”, adalah untuk memerangi Islam. Rencana ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan kepentingan kaum imperialis Barat di Indonesia, sebagai negeri Muslim terbesar di dunia. [MR Kurnia – Indonesia]

Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 19/06/2015.

(hizbut-tahrir.or.id/ voa-khilafah.com)

Hutang Mencapai Rp. 3.500 T, Asing: Indonesia Akan Pecah Menjadi 7 Negara

Jakarta, Voa-Khilafah.Com - Indonesia akan terpecah menjadi tujuh negara bagian. Hal itu dinyatakan mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahua dalam acara diskusi di panggung utama Islamic Book Fair, Selasa (3/3) lalu.

Prediksi itu diungkap oleh pengamat asing kepada Indonesia. “Yang jelas Papua akan menjadi negara sendiri, tinggal nunggu waktu. Kemudian Aceh, Riau, Makasar dan seterusnya,” kata mantan Ketua Umum HMI ini, seperti dilansir Sharia.co.id.

Abdullah juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini mengalami penjajahan ekonomi yang parah. Hutang Indonesia kini tercatat Rp 3.500 triliun.

“Kepemilikan asing untuk bank di Indonesia boleh sampai 99 persen. Padahal di Malaysia asing hanya boleh 30 persen. Di Cina hanya boleh 25 persen,” terangnya.

Abdullah juga menyayangkan tidak sinkronnya keputusan ulama dengan kebijakan pemerintah. “Contohnya MUI mengharamkan bunga bank. Tetapi pemerintah membolehkan Bank Indonesia menetapkan bunga bank,” paparnya.

Sedangkan Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa di dunia ini sekarang sistem Sosialisme dan Kapitalisme sebenarnya sudah ambruk. “Sosialisme sejak ada Perestroika dan Glastnost tahun 1989 jelas telah ambruk. Orang nggak mungkin dibuat sama rata dan sama rasa,” terang Guru Besar Ilmu Kelautan IPB.

Begitu pula kapitalisme. Negara-negara Barat tingkat pertumbuhannya sekarang minus atau paling 1 persen. “Mereka mempertahankan ekonominya dengan melakukan penjajahan ekonomi ke bangsa lain. Makanya mereka menghutangkan uangnya ke negara-negara lain. Jadi bukan negara besar itu membantu kita. Tapi kita yang membantu mereka sehingga uangnya bisa beredar. Kalau tidak mereka tidak bisa mempertahankan ekonominya,” terang mantan Menteri Kelautan ini.

Rokhmin berharap dunia sekarang kembali ke sistem Islam (syariah dan khilafah) yang merupakan aturan dari Allah.

Profesor ini juga menegaskan bahwa kegagalan sistem kapitalisme ini diakui sendiri oleh intelektual Barat. Diantaranya oleh Josep Stiglitz dan George Soros.[] ma/detikislam/www.voa-khilafah.com