Tampilkan postingan dengan label TONY BLAIR. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label TONY BLAIR. Tampilkan semua postingan

Saif Tak Cukup Cerdas untuk Masuk Oxford


LONDON, Voa-Khilafah.co.cc — Pemerintahan Tony Blair pernah berusaha untuk menekan Universitas Oxford agar kampus itu menerima Saif Khadafy belajar di sana. Namun, Saif ditolak karena ia tak cukup cerdas.
Adalah Profesor Valpy Fitzgerald, Kepala Departemen Pembangunan Internasional Universitas Oxford, yang mengungkap upaya busuk rezim Blair itu, sebagaimana dilansir Daily Mail, Kamis (1/12/2011). Fitzgerald mengatakan, ia dihubungi seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Inggris tahun 2002. Pejabat itu meminta agar Oxford menerima Saif di program MA bidang ekonomi pembangunan atau studi pembangunan.
Prof Fitzgerald memberi tahu pejabat itu bahwa ia khawatir dengan kemampuan akademis Saif. Putra pertama dari istri kedua Kolonel Moammar Khadafy itu “tidak memiliki pelatihan ilmu sosial dan gelarnya tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan”.
Pengungkapan hal itu muncul setelah London School of Economics (LSE) menerima “sumbangan” senilai 1,5 juta poundsterling dari Saif, meskipun ada bukti bahwa uang itu berasal dari suap yang dibayarkan perusahaan-perusahaan asing demi mengamankan proyek menguntungkan mereka di Libya. Sebuah laporan resmi menyimpulkan, uang tunai itu telah dibayarkan kepada putra playboy dari Kolonel Khadafy itu oleh kontraktor-kontraktor yang berusaha untuk “mendapatkan bantuan” dari diktator tersebut. Yang mengherankan, donasi tersebut secara resmi diterima pada hari saat Saif meraih gelar PhD kontroversial dalam sebuah upacara wisuda di LSE.
Laporan itu, yang disusun mantan Hakim Agung Lord Woolf, mengungkapkan, karier akademis Saif di London dipenuhi keluhan akan kecurangan. Namun, meskipun ada tuduhan itu, sebuah kajian independen oleh University of London menyimpulkan bahwa Saif tidak seharusnya dilucuti gelar PhD-nya.
Saif ditangkap pemberontak Libya setelah rezim ayahnya tumbang. Ia kini ditahan dan akan diadili. Jika terbukti bersalah, ia sepertinya akan dieksekusi.
Dalam laporannya yang setebal 188 halaman, Lord Woolf mengatakan, gabungan tuduhan kecurangan dan sumbangan untuk LSE menimbulkan persepsi yang sangat disayangkan “tentang kegiatan LSE itu”.
Lord Woolf menyusun laporan itu menyusul pengunduran diri Sir Howard Davies sebagai direktur LSE pada Maret lalu di tengah berita mengejutkan terkait hubungan intensif LSE dengan rezim Khadafy. Selain sumbangan Saif, universitas itu juga ternyata menandatangani kontrak senilai 2,2 juta poundsterling untuk melatih pengawai layanan sipil Libya. Sir Howard juga mengambil peran ganda sebagai utusan ekonomi Tony Blair untuk Libya dan penasihat dana investasi Pemerintah Libya.
Laporan Lord Woolf merinci kegagalan yang terbilang mengejutkan dalam manajemen puncak LSE dalam penanganan donasi. Para pejabat universitas itu gagal mengungkapkan rincian asal-usul uang tersebut, yang mereka temukan di sebuah laporan due diligence, bagi dewan yang mengatur LSE ketika mempertimbangkan itu sebagai sumbangan. Uang tersebut seolah-olah sumbangan dari Yayasan Pembangunan dan Lembaga Amal Internasional Khadafy yang dikelola Saif Khadafy.
Namun, para pejabat LSE bisa menemukan bahwa uang itu pada kenyataannya berasal dari kontraktor-kontraktor yang mencari pekerjaan yang menguntungkan di negara Afrika Utara itu. Jadi, uang itu masuk kategori uang suap. Lord Woolf mengatakan, bukannya menimbulkan “keprihatinan nyata”, laporan itu secara efektif diabaikan.
Laporan itu juga mengkritik Profesor David Held, yang kemudian menjadi kepala ilmu politik di LSE, yang membuat presentasi kepada dewan universitas tentang sumbangan tersebut meskipun ada “konflik kepentingan yang sangat jelas”.
(kompas/hti/voa-khilafah.co.cc)
Pengadilan Malaysia Vonis Bush dan Blair sebagai Penjahat Perang

Pengadilan Malaysia Vonis Bush dan Blair sebagai Penjahat Perang



KUALA LUMPUR, MALAYSIA (voa-khilafah.co.cc) - Sebuah pengadilan Malaysia telah menyatakan mantan Presiden AS George W Bush dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang Irak, Press TV melaporkan.

Pengadilan Kejahatan Perang Kuala Lumpur mendapati mantan kepala negara tersebut bersalah setelah melakukan dengar pendapat selama empat hari. Sebuah panel yang terdiri dari tujuh anggota diketuai oleh mantan hakim Pengadilan Federal Malaysia Abdul Kadir Sulaiman memimpin persidangan tersebut.

Lima anggota Panel Pengadilan dengan suara bulat memutuskan bahwa mantan pemimpin AS dan Inggris itu telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian dan kemanusiaan, dan juga melanggar hukum internasional ketika mereka memerintahkan invasi ke Irak pada Maret 2003.

..Bush dan Blair dinyatakan bersalah berdasarkan hukum yang sama yang diterapkan kepada Nazi setelah berakhirnya Perang Dunia II. Jadi, mereka adalah penjahat (perang) internasional, bersalah atas kejahatan Nuremberg melawan perdamaian, dan mereka harus dituntut oleh setiap negara di dunia yang dapat menahan mereka..

Para jaksa di sidang itu memutuskan bahwa invasi Irak adalah penyalahgunaan hukum yang mencolok , dan tindakan agresi yang mengakibatkan pembunuhan massal rakyat Irak.

"Bush dan Blair dinyatakan bersalah berdasarkan hukum yang sama yang diterapkan kepada Nazi setelah berakhirnya Perang Dunia II. Jadi, mereka adalah penjahat (perang) internasional, bersalah atas kejahatan Nuremberg melawan perdamaian, dan mereka harus dituntut oleh setiap negara di dunia yang dapat menahan mereka. Kami akan melanjutkan upaya kami untuk membawa Bush dan Blair demi keadilan dan menempatkan mereka dalam penjara, "kata Francis Boyle, kata seorang ahli hukum internasional dan jaksa, kepada Press TV.

Para hakim dalam putusan tersebut mengatakan bahwa Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Bush, memalsukan dokumen-dokumen untuk mengklaim bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal.

Bush dan Blair diadili secara in absentia oleh Pengadilan Kejahatan Perang Kuala Lumpur pada akhir sidang. Para peserta juga menuntut bahwa temuan pengadilan akan dibuat tersedia untuk negara-negara anggota Statuta Roma dan bahwa nama dua mantan pejabat tersebut dimasukkan dalam daftar penjahat perang.

..Kami akan melanjutkan upaya kami untuk membawa Bush dan Blair demi keadilan dan menempatkan mereka dalam penjara..

"Ada juga rekomendasi bahwa  (temuan) ini akan diedarkan ke negara-negara anggota Statuta Roma karena semua negara memiliki yurisdiksi universal. Oleh karena itu, setiap kali Bush atau Blair muncul di pantai mereka, ada kewajiban hukum internasional untuk mengirim penjahat perang internasional ini melalui sistem peradilan, "kata Singh Gurdial Nijar, seorang jaksa, kepada Press TV.

Para pengacara dan aktivis hak asasi manusia di Malaysia telah menggambarkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kejahatan Perang Kuala Lumpur terhadap Bush dan Blair sebagai "tonggak keputusan."

Mereka mengatakan bahwa mereka akan melobi Pengadilan Pidana Internasional untuk mendakwa pasangan tersebut untuk kejahatan perang.

Pengadilan Kejahatan Perang Kuala Lumpur dijadwalkan untuk mengadakan sidang terpisah tahun depan atas tuduhan penyiksaan terkait dengan perang Irak terhadap mantan pejabat AS termasuk mantan Wakil Presiden Dick Cheney, mantan Sekretaris Negara Donald Rumsfeld dan mantan Jaksa Agung Alberto Gonzales. (up/ptv/voa-islam/voa-khilafah.co.cc)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers

SEPUTAR RAMADHAN

TSAQOFAH ISLAM

FIKIH

HADITS

TAFSIR AL QUR'AN

NAFSIYAH

HIKMAH

NASYID

HIZBUT TAHRIR INDONESIA

AL-ISLAM

DAKWAH

ULAMA

SEJARAH

DOWNLOAD

ARTIKEL