Quo Vadis Erdogan?

Voa-Khilafah.co.cc - SAMBUTLAH sang pemimpin baru dunia Islam, Recep Tayyip Erdogan! Ya, jutaan Muslim di seluruh dunia menyambut gembira kembalinya Turki ke identitas geopolitik alamiahnya.

Turki di bawah AKP pimpinan Erdogan meningkatkan hubungan dengan Iran, Suriah, dan Irak. Dalam pertemuan World Economic Forum 2009 di Davos, Swiss, Erdogan bahkan melakukan “walk out” setelah beradu mulut dengan Presiden Israel Shimon Peres soal agresi atas Gaza. Erdogan pun disambut bak pahlawan. Dunia Muslim berharap Turki muncul sebagai kekuatan baru untuk mengembalikan keseimbangan geopolitik di kawasan.

Namun kemudian, menyusul perkembangan “Musim Semi” Arab, langkah Erdogan terjebak dalam labirin kontradiksi. Di satu sisi, dia ingin tampil sebagai pemimpin moderat dunia Muslim. Tapi di sisi lain, hasrat melayani kepentingan Amerika Serikat masih amat besar.

Adalah benar rezim Bashar Assad di Damaskus sama totaliternya dengan rezim lain di dunia Arab. Namun, Erdogan bereaksi berlebihan. Ankara mendukung gerakan Barat menggulingkan Assad secara membabi-buta. Ankara resmi menampung pemberontak Suriah bersenjata. Betapa pun buruknya rezim Assad, Suriah tetaplah negara berdaulat. Intervensi Turki dalam urusan internal Suriah bukanlah sikap tetangga yang baik.

Ankara pun secara reguler mengeluarkan ancaman terhadap Damaskus. Saat bertemu Presiden Barack Obama di Washington, 21 September, Erdogan memastikan bahwa negaranya akan berkoordinasi dengan AS dalam menerapkan sanksi atas Suriah.

Erdogan bersuara lantang membela demokrasi dan hak asasi di Suriah. Tapi adakah terdengar dari mulutnya pembelaan terhadap para demonstran damai (tak bersenjata) yang menuntut demokrasi dan kebebasan di Yaman? Adakah Erdogan bersuara keras terhadap Arab Saudi yang mengirim pasukan ke Bahrain untuk memberangus pemrotes damai?

Apakah kekejaman rezim di Sanaa, Riyadh, dan Manama tidak berarti apa-apa bagi “sang pembela demokrasi” Erdogan? Adakah Muslim yang menghadapi pembunuhan di sana tak layak mendapatkan sepatah kata pun dari Erdogan? Adakah Erdogan bungkam karena Manama melabuhkan Armada Kelima Angkatan Laut AS? Adakah Erdogan diam seribu bahasa karena Yaman akan menjadi tuan rumah bagi pangkalan udara militer AS di Socotra?

Kontradiksi terus berlanjut. Ya, Ankara memang menurunkan derajat hubungan diplomatik dengan Tel Aviv. Namun pada saat hampir bersamaan, Erdogan menandatangani kesepakatan penempatan radar AS di tanah Turki. Radar ini menjadi bagian dari perisai rudal AS. Tujuan utamanya melindungi Israel dari potensi serangan Iran.

Memang benar Erdogan bersikeras bahwa kesepakatan itu bukan untuk memojokan Teheran. Tapi apa bedanya? Langsung atau tidak, Ankara telah menari dalam irama genderang perang Washington. Sebab, bagaimanapun, radar itu akan diarahkan untuk melawan Iran. Menhan AS Leon Panetta, dalam pertemuan NATO pada 6 September, secara tegas mengatakan radar di Turki ditujukan untuk membendung potensi rudal Iran ke arah Israel. Dengan demikian, secara tak langsung, Erdogan menjadi pelindung Israel.

Pada Mei 2010, Turki juga menunjukkan sikap politik yang menguntungkan Israel. Ankara tidak memveto proposal keanggotaan Israel dalam Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Eropa OECD. Padahal, ratusan permintaan dari organisasi hak asasi manusia mendesak Turki untuk memveto Israel.

Mantan PM Turki Almarhum Necmettin Erbakan mengkritik keras langkah pemerintah Erdogan tersebut. Dalam wawancara dengan suratkabar Todays Zaman, 6 Desember 2010, Erbakan yang digulingkan militer menyebut langkah itu munafik.

“Apa yang menyebabkan AKP menyediakan ‘tiket masuk’ kepada Israel ke dalam OECD? Mengapa pemerintahan ini menyetujui kontrak pertahanan miliaran dolar dengan Israel? Dia (Erdogan) mengatakan ‘satu menit’ kepada (Shimon) Peres selama Davos, tetapi melakukan bisnis seperti biasa dengan negara Yahudi itu. Ini kemunafikan,” kata Erbakan.

Sebagai catatan, seperti dikutip suratkabar Hurriyet, 5 Oktober 2010, ekspor Turki ke Israel meningkat 30 persen. Israel juga memasok pesawat tanpa awak kepada Turki. Semua itu berjalan nyaman di tengah retorika anti-Israel Erdogan.

Lebih menyedihkan lagi, tatkala pertemuan OECD digelar di Yerusalem Timur, Turki mengutus delegasi. Padahal, sejumlah negara Eropa seperti Inggris dan Spanyol menolak hadir. Kedua negara itu memandang Yerusalem Timur bukan wilayah Israel.

Quo vadis Erdogan? (Jemala)

(beritaalternatif/voa-khilafah.co.cc)

Erdogan Lebih Mengutamakan Permintaan Maaf Pada Kaum Kafir

Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan pada tanggal 24/11/2011 telah menyampaikan permintaan maaf kepada para korban pembantaian yang dialami kaum Alevi (Alawi) Nashiri di daerah Dersim oleh Ataturk, antara 1936-1939, bahkan pembantaian itu terus belanjut di era penggantinya, Ismet Inonu hingga 1946.

Pembantaian itu telah merenggut nyawa puluhan ribu. Namun, negara Turki mengakui bahwa yang meninggal 13.800 orang. Mereka telah diserang oleh pesawat dan gas racun. Di antara pilot yang aktif ambil bagian dalam penyerangan itu adalah putri Ataturk, Sabiha Gokcen, yang kemudian diadopsi menjadi nama Bandar Udara Internasional, Sabiha Gokcen di Istanbul.

Erdogan mengatakan bahwa ia meminta maaf: “Jika harus meminta maaf atas nama Negara. Dan apabila praktek-praktek seperti yang disebutkan dalam buku-buku itu benar-benar terjadi, maka saya akan meminta maaf, bahkan saya sendiri yang menyampaikan permintaan maaf.”

Alasan pembantaian itu dilakukan adalah, bahwa Republik Demokrasi Sekuler yang didirikan oleh Ataturk, ingin memaksa kaum Alevi (Alawi) untuk membayar pajak, dan memaksa anak-anak mereka untuk melakukan wajib militer.

Sedang mereka pada saat berada di bawah kekhilafahan Islam, mereka tidak dikenakan wajib militer, sebab mereka tidak dianggap sebagai kaum Muslim, dan negara Islam tidak memaksa non-Muslim untuk mengituti pelatihan wajib militer. Mengingat jihad tidak wajib atas mereka. Jihad hanya wajib atas kaum Muslim saja.

Dan dengan alasan yang sama, Negara Khilafah tidak mengambil zakat dari mereka, begitu juga mereka tidak dibebani kewajiban membayar pajak. Sehingga, mereka merasa aman dan nyaman berada di bawah kekuasaan Negara Khilafah.

Ketika Republik Demokrasi Sekuler mulai membebani mereka dengan kewajiban membayar pajak, dan memaksa anak-anak mereka masuk dinas wajib militer, maka mereka merasakan kezaliman sistem demokrasi sekuler, dan merasa kehilangan sistem Islam yang adil. Sehingga pada saat yang sama mereka mulai melakukan pemberontakan terhadap kezaliman sistem ini, yang mulai menyerang dan membunuh mereka dalam bentuk genosida, serta pasukan mereka di tempatkan di seluruh penjuru kota. Bahkan rezim Ataturk mengubah nama wilayah menjadi Dersim, yang sebelumnya bernama Tunceli agar masyarakat melupakan tragedi yang mengerikan itu.

Dan di antara kontradiksi yang ada adalah bahwa banyak generasi muda kaum Alevi (Alawi) Nashiri di Turki yang bergabung dengan Partai Republik Rakyat (CHP), yang merupakan partai berkuasa di masa itu, yang dipimpin oleh Ataturk, kemudian dipimpin oleh Ismet Inonu, yang dianggap sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pembantaian itu.

Sayangnya, permusuhan dan kebencian mereka terhadap Islam, yang telah memberikan keadilan pada mereka, melindungi mereka, serta membebaskan mereka dari berbagai beban dan kewajiban, seperti zakat, pajak, wajib militer dan lain sebagainya, sungguh permusuhan dan kebencian itu telah membutakan mereka, sehingga mereka melupakan pembantaian oleh rezim sekuler demokrasi, kezaliman dan pemaksaannya. Akibatnya, mereka mendukung partai sekuler yang sebelumnya telah menekan mereka. Bahkan mereka semakin menunjukkan kecintaannya kepada Kemal Ataturk, karena permusuhannya terhadap Islam, sehingga mereka menganggap diri mereka sebagai Kemalisme.

Di sisi lain, Erdogan tidak berani untuk meminta maaf kepada para korban kaum Muslim di daerah Wan dan daerah lainnya, yang korbannya sekitar 40.000 orang sesuai dengan pengakuan negara, dan ratusan ribu menurut data statistik tidak resmi, yaitu ketika kaum Muslim memenuhi panggilan Rasulullah Saw: “… kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, yang dapat dibuktikan di sisi Allah.”

Ketika Ataturk menampakkan kekufuran yang nyata, yakni pada saat ia menruntuhkan Khilafah dan mengumumkan sistem demokrasi sekuler, maka semangat kaum Muslim berkobar untuk memenuhi panggilan itu, dan pemimpin mereka yang terkemuka adalah Syaikh Said al-Kurdi.

Perlu diketahui bahwa Hizbut Tahrir pada tahun yang lalu telah menyelenggarakan kampanye di Turki dan mendesak pemerintah untuk meminta maaf atas pembantaian itu, dan merehabilitasi nama baik Syaikh Said al-Kurdi, yang oleh penguasa Ataturk dituduhnya sebagai agen Inggris, dan Inggris telah memprovokasinya.

Syaikh Said bersikeras mengatakan bahwa ia melakukan semua itu bukan karena provokasi siapapun, namun ia melakukan semuanya murni karena tuntutan agama yang telah mewajibkan dirinya dan kaum Muslim untuk mengembalikan Khilafah, sebagaimana yang diperintahkan Islam.

Padahal semua tahu, bahwa Ataturk sendirilah yang merupakan agen Inggris, yang dibuktikan berdasarkan dokumen resmi Turki dan Inggris. Dan Inggrislah yang telah meruntuhkan Khilafah, kemudian mengangkat Ataturk sebagai penguasa Turki, sebagaimana mereka telah mengangkat para penguasa Arab, yang kebanyakan sebagai raja dan presiden di atas sejumlah negeri-negeri kecil Arab, yang dibangun di atas puing-puing negara Islam.

Namun Erdogan dan pemerintahnya, serta parlemen yang dikontrolnya, dan juga negara Turki telah menolak untuk memenuhi panggilan Hizbut Tahrir tersebut (kantor berita HT, 30/11/2011).

TURKI: Model Keberhasilan Demokrasi Islam?

Voa-Khilafah.co.cc - Prof. Dr. Ahmad Syafi’i Maarif (mantan Ketua PP Muhammadiyah) menulis sebuah artikel di Harian Republika berjudul “Membangun tanpa Slogan Syariah” (Maarifinstitute.org). Dalam tulisannya itu, Maarif menegaskan kembali keyakinannya pada “filosofi garam” sebagai lawan dari apa yang disebut “filosofi gincu”. Filosofi garam adalah “terasa meski tak tampak”. Dengan filosofi ini dia mengurai kemenangan Partai AKP (Adelat ve Kalkinma Partisi/Partai Keadilan dan Pembangunan) pimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan (57) untuk ketiga ketiga kalinya dalam Pemilu di Turki pada 12 Juni 2011 lalu. Dari 550 kursi yang tersedia di parlemen, AKP merebut sejumlah 325 (sekitar 49,9 persen). Jumlah kursi ini memang turun dibandingkan dengan perolehan pada Pemilu 2002 dan 2007 (sebesar 363 dan 341). 

AKP adalah kelanjutan dari Refah Partisi (Partai Kemakmuran) pimpinan mentor Erdogan, Dr. Necmettin Erbakan. yang kemudian diterpedo pihak militer—pewaris Kemal Ataturk, pembangun sekularisme yang gagal di Turki. Erbakan hanya setahun menjabat perdana menteri (1996-1997). Ia lalu diturunkan oleh militer karena orientasi keislamanannya dipandang berbahaya bagi sekularisme di Turki. Pihak militer yang bersikap kaku ini tidak mau menyadari dan tetap menutup mata bahwa sekularisme yang dibanggakan selama 79 tahun itu tidak membawa Turki menjadi negara makmur dan berwibawa. 

Masih menurut Maarif, upaya sistemik untuk memisahkan publik dari Islam di Turki dengan penduduk sekitar 78 juta itu telah berakhir dengan sia-sia. Terbukti, publik mendukung kemunculan tokoh semisal Erbakan yang kemudian diteruskan oleh Erdogan dengan kapasitas kepemimpinan yang dahsyat tanpa mengusung slogan syariah. Tampaknya, Erdogan juga penganut filosofi garam karena tidak mudah baginya menggusur sekularisme yang tercantum dalam konstitusi Turki.

Data resmi Turki saat ini: pertumbuhan ekonomi pada 2010 ada di kisaran 8,9%. Sekalipun semula dicurigai oleh Barat, kini tak kurang dari 19 Doktor Kehormatan telah diterima Erdogan dari berbagai negara dan 31 Award (penghargaan) lain sebagai bukti atas keberhasilannya membangun Turki—sesuatu yang gagal diperbuat oleh tokoh-tokoh sekular yang ter-Barat-kan sekian lama.

Maarif mengakui bahwa Erdogan memang belum berhasil sepenuhnya meratakan keadilan untuk seluruh rakyatnya. Namun, kemenangan AKP adalah simbol bahwa di bawah Erdogan Turki telah berubah ke arah kemajuan yang tak terbayangkan sebelumnya. 

Maarif menyimpulkan bahwa, “Membangun dengan slogan syariah, tetapi membuahkan malapetaka, bukanlah cara Turki berurusan dengan dunia modern yang sedang mencari keseimbangan baru.”

Realitas Ekonomi

Tentu saja kita boleh menelaah secara kritis “prestasi” Turki di bawah Erdogan yang disanjung oleh Ahmad Syafiin Maarif itu.

Tentang keberhasilan ekonomi, fakta menunjukkan bahwa pada saat krisis finansial global tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Turki menurun hingga tinggal 1%. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Turki sangat bergantung pada ekonomi Barat. Ada tiga sektor di sini yang menentukan yaitu: industri, pariwisata dan pekerja migran Turki. 

Pertama: Industri. Tidak dapat dipungkiri, sebagian industri di Turki hanyalah relokasi industri dari negara-negara Uni Eropa. Turki memang bukan anggota Uni Eropa. Namun, posisinya yang sangat dekat dengan Eropa, upah buruh di Turki yang jauh lebih rendah dan perjanjian penyatuan cukai dengan Uni Eropa (European Union – Turkey Customs Union) telah menggerakkan banyak industri di Eropa Barat ke Turki. Sebelumnya, di Jerman atau Austria pun industri itu lebih banyak mempekerjakan buruh asal Turki, tetapi di sana standar hidup dan pajak yang lebih tinggi membuat total biaya jauh lebih mahal. Kenyataannya, neraca perdagangan Turki masih tetap negatif. Tahun 2009 expor Turki adalah $110 Miliar dan tahun 2010 $117 Miliar (terutama ke Jerman 10%, Prancis 6%, Inggris 6%, Itali 6% dan Irak 5%). Namun, impor Turki ternyata mencapai $166 Miliar di 2010, (terutama dari Rusia 14%, Jerman 10%, Cina 9%, Amerika Serikat 6%, Itali 5% dan Prancis 5%).

Kedua: Pariwisata. Turki membuka lebar-lebar pintunya untuk arus pariwisata dari Barat. Tahun 2008 datang 31 juta wisatawan asing ke Turki yang membawa revenue sekitar $22 Miliar. Sektor pariwisata ini membutuhkan semua kenyamanan ala Barat. Tak cuma infrastruktur seperti transportasi dan listrik, tetapi juga hotel dengan “standar” Barat, yang berarti mencakup ketersediaan alkohol dan hiburan malam. Ironisnya, banyak pula turis dari Israel yang pergi ke Turki untuk berjudi di kasino-kasino Turki yang eksotis! Tentu saja, sebagian besar hotel dan kasino tersebut juga dimiliki oleh jaringan dari Barat seperti Hilton, Sheraton dan sejenisnya.

Ketiga: Pekerja migran. Jumlah pekerja migran Turki di negara-negara Uni Eropa ditaksir lebih dari 10 juta orang! Bila setiap orang mengirim setengah penghasilannya yang rata-rata $20.000/tahun, maka itu sudah $100 Miliar. Jumlah devisa dari buruh pekerja migran ini sudah mendekati hasil ekspor Turki. Namun, sekali lagi, sektor ini sangat rentan terhadap ekonomi di luar negeri. Krisis finansial global 2008 di Eropa sangat mudah terulang lagi dalam waktu dekat (terbukti Zona Euro sudah sangat terancam dengan kasus di Yunani, Portugal dan Irlandia). Dengan demikian keberhasilan ekonomi ala Erdogan sebenarnya bukan keberhasilan yang kokoh.

Di luar tiga “sektor resmi” itu, ada lagi satu “sektor gelap”, yaitu kompensasi yang diberikan oleh Amerika kepada Turki atas pem-berian akses pada pangkalan-pangkalan udara Turki untuk operasi militer Amerika di Irak.

Sementara itu, rasio utang Turki terhadap pendapatan domestik bruto (debt to GDP ratio) mencapai 46% pada 2010. Jumlah ini sangat tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang masih di bawah 27%; itu pun sudah membuat kita amat khawatir. Pendapatan perkapita Turki sebesar $14580/tahun memang jauh di atas Indonesia (yang hanya $4390/tahun). Indeks pemerataan (Gini Ratio) Turki ada di kisaran 38 (Indonesia 34). Makin kecil angka Gini-ratio, makin baik pemerataan di masyarakat itu. Jumlah pengangguran pada angka 10% atau sekitar 7,8 juta orang (Indonesia sekitar 17 juta).

Realitas Politik

Realitasnya, “politik garam” Erdogan masih politik sekular, sedangkan ciri Islam tetap hanya untuk kehidupan pribadi. Buktinya, hingga kini Erdogan belum mampu mencabut larangan jilbab di kampus-kampus universitas negeri. Bukti yang lain, semua gagasan yang secara terbuka menentang sekularisme tetap diberangus, termasuk gerakan yang konsisten memperjuangkan penerapan kembali syariah meski tanpa menggunakan kekerasan, seperti Hizbut Tahrir Turki. Aktivis Hizbut Tahrir Turki, yang memanfaatkan kebebasan berpendapat yang dijamin UU Turki dengan menyerukan penerapan syariah, ternyata ditangkap dan ditahan.

Adapun dalam politik luar negeri, dalam World Economic Forum 2009 yang dihadiri 20 negara dengan ekonomi terpenting dunia (Indonesia juga termasuk!) Erdogan memang pernah secara demonstratif keluar dari ruang sidang untuk memprotes bahkan mengecam Israel sebagai negara teroris pasca serangan terhadap kapal kemanusian Flotila. Namun, tetap saja Erdogan tidak membatalkan serangkaian kerjasama ekonomi dengan Israel yang dia buat pada kunjungannya ke Israel pada 2005. Bahkan latihan bersama militer Turki, Israel dan Amerika Serikat tetap jalan terus. Pangkalan-pangkalan Amerika di Turki sebagai anggota NATO juga tetap beroperasi. Sebagai anggota NATO, Turki bahkan menjadi tempat bagi 90 bom nuklir B61 milik Amerika, tepatnya di Pangkalan Udara Incirlik, 40 di antaranya ditaruh pada pesawat Angkatan Udara Turki.

Fakta lain, meski masuk dalam G-20 seperti Indonesia, Turki (juga Indonesia) masih belum memiliki peran yang nyata di politik dunia; suaranya belum benar-benar didengar, apalagi diperhatikan.

Adapun kenyataan bahwa rakyat Turki masih memilih kembali AKP dapat diterangkan dengan dua alasan. Pertama: bagaimanapun partai Erdogan dan sosok pribadinya lebih menarik dibandingkan dengan kandidat lain yang ditawarkan, yang memiliki rekam jejak jauh lebih buruk, seperti korup, teribat skandal moral dan sejenisnya. Kedua: meski rakyat Turki masih memiliki memori kuat pada zaman keemasan Daulah Khilafah Utsmaniyah, pembatasan ruang gerak untuk dakwah syariah dan Khilafah membuat sebagian besar rakyat belum mendengar bagaimana metode yang tepat untuk membangkitkan umat Islam seperti di era Khilafah Utsmaniyah tersebut.

Kesimpulan

Jadi, bila dibuat semacam spektrum, maka di paling kiri adalah politik “garam plus gincu” sekular, lalu politik “garam minus gincu” sekular, baru politik “garam minus gincu” Islam, dan kemudian politik “garam plus gincu” Islam. Mungkin Maarif menyangka Turki sudah berada di area spektrum politik “garam minus gincu” Islam. Padahal realitasnya, Turki masih berada pada politik “garam minus gincu” sekular. Jadi, kemenangan AKP tidak bisa dinilai sebagai kemenangan Islam, karena kemenangan bukan ditentukan apakah partai atau sosok pemimpinnya itu kemudian berkuasa atau tidak, tetapi apakah dengan kekuasaan itu Islam bisa ditegakkan atau tidak. []

Referensi

“Turkey”. World Factbook. CIA. 2010. (www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html)

“Tourism Statistics in 2008”. TURKSTAT. (www.turkstat.gov.tr). Retrieved 2009-01-29.

http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey

http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient

http://en.wikipedia.org/wiki/State_debt

INSERT FOKUS 

Perbandingan Republik Turki (RT) dengan Khilafah Utsmani (KU):

• Republik Turki (RT) hanya merupakan salah satu provinsi dari KU (Provinsi Anatolia dan Rumelia). KU mencakup sekitar 15 negara modern dengan wilayah daratan hampir lima kali lipat RT sekarang.

• Sebagaimana wilayahnya yang terbentang luas, KU menaungi dan sekaligus dibela oleh lebih dari 40 etnis yang berkedudukan sosial sama. Adapun RT saat ini tidak pernah sanggup mengurus bahkan hanya 1 etnis minoritas saja (yakni minoritas Kurdi).

• RT adalah negara dengan sistem sekular, sementara KU adalah negara dengan sistem Khilafah.

• RT adalah negara yang tidak disegani kawan maupun ditakuti lawan, sementara KU adalah negara yang dihormati kawan dan ditakuti lawan.

• RT adalah negara yang ekonominya bergantung pada ekonomi asing, yakni yang akan membeli produk industrinya, atau yang akan memakai pekerja migrannya, atau pada wisatawan yang akan mengunjunginya; sedangkan KU adalah negara yang ekonominya mandiri.

• RT sebagai negara sekular tidak memiliki peradaban yang dapat dibanggakan kecuali warisan dari KU, sementara KU adalah negara dengan peradaban tinggi dan sejarah kemuliaan yang panjang.

Oleh : Prof. Dr. Ing. Fahmi Amhar

(gm/voa-khilafah.co.cc)

AKP : Alat Amerika

Wawancara dengan : Farid Wadjdi,  DPP Hizbut Tahrir Indonesia

Turki di bawah pemerintahan Partai AKP dan PM Erdogan saat ini sering dikampanyekan sebagai model terbaik Negara Islam modern. Turki dianggap berhasil memadukan Islam dan sekularisme. Pertumbuhan ekonomi Turki yang tinggi sering dijadikan argumentasi atas hal itu. Erdogan atau pemerintah Turki pun bangga dengan itu dan menyeru negeri-negeri Muslim lainnya agar menjadi negara sekular seperti Turki, sebagaimana saat Erdogan berkunjung ke Mesir September lalu. 

Untuk mendiskusikan masalah itu, Redaksi mewawancarai Ust. Farid Wadjdi dari DPP HTI. Berikut petikannya.

Republik Turki di bawah rezim Partai AKP sekarang dinilai sebagai model negara yang berhasil memadukan Islam dan demokrasi. Bagaimana pandangan Ustadz?

>> Secara konseptual Islam dan demokrasi tidak bisa disatukan. Lantas bagaimana bisa dikatakan Republik Turki sukses memadukan keduanya? Islam dan demokrasi adalah dua sistem hidup yang berbeda dan bertentangan sama sekali. Kita bisa lihat dari konsep kedaulatannya (sovereignity). Demokrasi menganut konsep kedaulatan di tangan rakyat (as-siyaadah li asy-sya'bi) yang menyerahkan hak membuat hukum kepada manusia atas nama suara terbanyak. Sebaliknya. dalam Islam hak membuat hukum adalah milik Allah SWT semata-mata (as-siyaadah li asy-syar'i). Perlu kita catat, konsep kedaulatan ini adalah perkara yang paling asasi (ushuli) karena berkaitan dengan siapa yang berhak menjadi sumber hukum. Kedaulatan ini sifatnya mutlak, tidak bisa dibagi, sehingga sangat menentukan sistem kenegarannya.

Bagaimana dengan ungkapan Erdogan ketika berkunjung ke Mesir bahwa sekularisme bukan berarti meninggalkan agama, bahkan negara sekular akan menghormati semua agama?

>> Memang, negara sekular mengakui agama seperti halnya di Amerika Serikat dan Inggris. Namun, sekularisme membatasi peran agama sebatas ritual, moral dan masalah individual. Adapun dalam politik, ekonomi, sanksi dan pidana, hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan dasar. Di beberapa negara sekular memang umat Islam diberikan ruang untuk shalat atau shaum. Namun, tentu saja syariah Islam tidak bisa dijadikan dasar pengaturan praktis dalam masalah ekonomi atau politik. Bahkan di beberapa negara sekular seperti Prancis, dengan alasan menjaga sekularisme, pemakaian busana Muslimah burqa dilarang.

Barat tidak begitu khawatir kalau umat Islam memiliki ritual yang baik. moral yang bagus. Hal itu tidak akan mengancam kekuasaan mereka. Yang paling mereka khawatirkan adalah kalau Islam diterapkan secara menyeluruh, diterapkan juga dalam kenegaraaan dan politik. Inilah yang mereka khawatirkan. Seperti yang ditulis Snouck Hurgronje, orientalis yang pura-pura masuk Islam, dalam sebuah Surat kepada Goldziher tahun 1886, satu tahun setelah perjalanannya ke Makkah, yang mengatakan, "Saya tidak pernah keberatan dengan unsur-unsur keagamaan (ritual) dari lembaga ini [Islam]. Hanya pengaruh politik menurut pendapat saya patut disayangkan. Sebagai orang Belanda saya merasa sangat penting untuk melawan ini."

Apakah ini merupakan masalah bagi Islam?

>> Untuk beberapa agama, bisa Jadi tidak masalah, karena agama-agama itu memang hanya mengatur masalah ritual, moral dan individual. Sebaliknya, dalam pandangan Islam ini merupakan masalah besar dan prinsip. Sebab, Islam adalah agama yang komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, sanksi hukum, pendidikan, sosial, dll.

Artinya, demokrasi dan sekularisme tidak akan pernah compatible dengan Islam?

>> Ya, benar. Bagaikan air dan minyak, keduanya tidak mungkin bersatu. Demokrasi menyerahkan hak membuat hukum kepada manusia, sementara dalam Islam hak membuat hukum adalah milik Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya: Inilhukmu illa liLlah. Mengadopsi sekularisme berarti mencampakkan banyak hukum Islam terutama dalam masalah politik, kenegaraan, sanksi dan pidana atau ekonomi. Inilah yang kita lihat di Turki. Lihat saja apakah di Turki syariah Islam di jalankan? Tentu saja tidak. Justru tuntutan syariah Islam inilah yang ditentang oleh kelompok sekularis. Kalau Islam sejalan dengan sekular, lantas mengapa kelompok sekular menolak penerapan seluruh syariah Islam? Kalau sejalan dengan Islam, mengapa menolak konsep khilafah dan negara islam? Mengapa para syabab Hizbut Tahrir di Turki yang menyerukan syariah Islam dan Khilafah ditangkap oleh rezim Erdogan? Jangankan persoalan Khilafah, penggunaan jilbab saja di Turki masih dipersoalkan.

Bukankah Partai AKP dikenal memiliki akar Islam yang kuat dan dipimpin oleh orang-orang Islam?

>> Yang pasti, elit-elit Partai AKP dengan tegas menyatakan bahwa partai mereka bukan partai Islam seperti pernyataan Erdogan di Johns Hopkins University. Saat berbicara dengan anggota Partai Keadilan dan Pembangunan Turki (17/4/2007). Erdogan juga menegaskan komitmennya mendukung negara sekular Turki. Saat berkunjung ke Mesir September lalu, Erdogan malah menyerukan Mesir akan agar menjadi negara sekular.

Bagaimana dengan anggapan bahwa partai AKP sukses meskipun tidak mengklaim partai Islam?

>> Persoalannya, apa yang menjadi ukuran sukses atau kemenangan sebuah partai dalam pandangan Islam. Menurut saya, ukurannya bukan apakah anggota partai itu menang dalam Pemilu, duduk sebagai anggota parlemen atau menguasai mayoritas parlemen seperti partai AKP. Bukan pula ukurannya kader partai menjadi perdana menteri, gubernur atau walikota. Namun, apakah dengan kekuasaannya itu mereka menyerukan Islam dan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh atau tidak. Apa artinya kekuasaan kalau bukan untuk menerapkan syariah Islam secara menyeluruh?

Namun, Turki di bawah rezim Partai AKP saat ini dipandang perlu ditiru karena sukses meningkatkan pertumbuhan ekonomi Turki?

>> Lagi-lagi persoalannya bukan sekadar apakah terjadi kemajuan ekonomi atau tidak. Bagi seorang Muslim yang terpenting adalah, meraih keridhaan Allah SWT dengan menjalankan Syariat Islam. Dengan syariat Islam, selain bisa mensejahterakan masyarakat, menjamin kebutuhan pokok rakyat, pendidikan gratis dan kesehatan gratis, juga mendapat ridha Allah SWT.

Memang, Turki di bawah rezim Partai AKP mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi negara itu mencapai 8,9 persen pada tahun 2010. Ketika partai AKP mengambil-alih kekuasaan, produk domestik bruto (PDB) Turki baru senilai 230 miliar dolar pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 742 miliar dolar. Namun, PDB Turki tentu masih jauh dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Peningkatan PDB atau pertumbuhan tinggi itu tidak lantas menjamin dan menunjukkan bahwa secara individu-perindividu masyarakat negara itu sejahtera. Sebab, kekayaan bisa menumpuk pada segelintir orang saja. Perlu juga dicatat, pertumbuhan ekonomi Turki tidak bisa dilepaskan dari program liberalisasi ekonomi yang dicanangkan Erdogan. Karena itu. ekonomi Turki sangat bergantung pada ekonomi Kapitalisme global dunia yang rapuh. Kalau Amerika dan Eropa sebagai pionirnya saja bisa guncang, tentu bukan mustahil hal yang sama terjadi di Turki. Itu tinggal menunggu waktu seperti Indonesia, oleh Barat pernah dipuji sebagai kekuatan ekonomi baru sebelum terjadi krisis ekonomi di era Suharto, bahkan disebut macan ekonomi asia. Namun, hanya dalam waktu singkat ekonomi Indonesia bangkrut.

Turki juga menghadapi masalah yang sama: kesenjangan kaya-miskin. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, angka kemiskinan di Turki pada 2009 justru meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut laporan terbaru oleh Institut Statistik Turki atau TurkStat, prosentase orang Turki yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat dari 17.79 persen pada tahun 2008 menjadi 18,08 persen atau 12.750.000 orang. Pada Rabu (2/3/2011), Harian Hurriyet Daily News & Economic Review mengutip pendapat sosilog Aykut Toros menyatakan, bahwa berdasarkan penelitian TurkStat tidak terlihat adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan dan hal itu akan menyeret ke budaya konflik dan ketidaksetaraan.

Lalu mengapa Amerika sangat gencar mempromosikan Republik Turki sebagai model ideal untuk negeri-negeri Islam terutama pasca revolusi Timur Tengah sekarang?

>> Manuver politik Partai AKP sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Amerika Serikat di kawasan itu, terutama kepentingan menggeser pengaruh Inggris dalam angkatan bersenjataan Turki. Partai AKP di bawah kepemimpinan Erdogan menerapkan kebijakan untuk menyambung hubungan dengan Amerika dalam rangka menghilangkan pengaruh Inggris dan hubungannya dengan Angkatan Darat. Strategi utama yang dilakukan Partai AKP adalah mendapat dukungan dari umat Islam Turki lewat isu-isu Islam seperti kerudung dan isu Palestine. Harapannya, rakyat semakin kehilangan kepercayaan terhadap Angkatan Bersenjata Turki yang dikenal sebagai penjaga negara sekular Turki yang anti Islam.

Bahkan dalam Shared Vision Document yang ditandatangani Pemerintah Turki dan Amerika oleh Abdullah Gul dan Condoleezza Rice pada tanggal 5 juli 2006 tampak bahwa pemerintahan Erdogan berada dalam hegemoni AS. Dokumen ini membuktikan bahwa manuver global Turki bukanlah Islam atau independen, tetapi untuk melayani kepentingan Amerika Serikat.

Bukankah Erdogan tampak seperti anti Israel?

>> Ya. benar. Itu tidak bisa dilepaskan dari upaya meningkatkan bergaining Turki sebagai alat politik Amerika di Timur Tengah. Amerika berharap dengan menampilkan Turki seperti ini, akan mudah diterima oleh rakyat Timur Tengah. Namun, perlu kita catat, yang dilakukan oleh Turki adalah sebatas penundaan kerjasama militer dan ekonomi dengan Israel, bukan memutusnya sama sekali. Turki hingga saat ini belum memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Malahan Abdullah Gul pernah menyerukan agar HAMAS menerima eksistensi Israel dan menerima konsep dua negara. Solusi dua negara itu pada prinsipnya hanya menjalankan kepentingan Amerika Serikat. Itu berarti mengakui keberadaan negara penjajah, Israel. Demikian juga kembali pada perbatasan Palestine 1967, berarti mengakui keberadaan negara Israel yang berdiri tahun 1947.

Apa latar belakang Turki atau Erdogan menyerukan agar Mesir mengadopsi sekularisme?

>> Laporan Rand Corperation (2008) bisa memperjelas hal ini. Dalam laporan yang berjudul The Rise of Political Islam in Turkey, Rand Corporation menjelaskan tentang pentingnya peran Turki untuk menunjukkan bahwa sekularisme dan Islam bisa menyatu, untuk mencegah radikalisasi. Rand Corporation menyimpulkan: Hal ini penting, karena masuk ke jantung masalah kompatibilitas Islam dan demokrasi. Kemampuan partai dengan akar Islam untuk beroperasi dalam kerangka sistem demokrasi sekular dengan menghormati batas--batas antara agama dan negara akan membantah argumen bahwa Islam tidak dapat didamaikan dengan demokrasi sekular modern. Di sisi lain, jika percobaan gagal, bisa menyebabkan polarisasi sekular-Islam menjadi lebih mendalam. Pada gilirannya akan mengurangi jalan tengah yang dibutuhkan untuk membangun benteng Muslim moderat yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran Islam radikal. Karena itu entitas mainstream di Turki harus didorong untuk bermitra dengan kelompok dan lembaga tempat lain di dunia Muslim untuk menyebarkan interpretasi moderat don pluralistik Islam.

Walhasil, lagi-lagi ini adalah kepentingan Amerika. Amerika sangat mengkhawatirkan dukungan yang besar dari rakyat Mesir yang menginginkan syariah Islam dan menghendaki berdirinya negara Islam di Mesir. Erdogan dipakai untuk menghambat pendirian Negara Islam itu. Sebab, Negara Islam akan mengancam tiga kepentingan Amerika di Timur Tengah: kontrol suplay minyak murah, menjaga eksistensi Israel dan mencegah bangkitnya ideologi Islam yang menerapkan syariah Islam di bawah naungan Khilafah. (hti/gm/voa-khilafah.co.cc