Ketua Gereja Injili Diundang ke Istana, Sangat Menyakitkan Hati Umat Islam

Voa-Khilafah.com - Tindakan presiden yang mengundang Ketua Gereja Injili di Indonesia (GIDI) —pimpinan teroris pembakar masjid, kios-kios, beberapa rumah Muslim, pelarangan shalat Idul Fitri dan pelarangan Muslimah mengenakan kerudung di Tolikara—menambah rasa sakit hati umat Islam.

“Peristiwa Tolikara kemarin itu merupakan peristiwa yang memilukan dan biadab dan menyakitkan hati umat Islam, ternyata sangat menyakitkan hati umat Islam pula respon dari pemerintah,” ujar Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto kepada mediaumat.com, Ahad (26/7) melalui telepon selular.

Belum hilang rasa sakit hati lantaran Wakil Presiden menyatakan penyerangan ini gara-gara speaker sekarang Presiden malah mengundang Ketua GIDI ke Istana.

“Bukannya ditangkap malah diundang ke Istana, lho Istana itu kan tempat sangat terhormat, jadi tidak ada equal treatment. Kalau pihak lain melakukan hal serupa, langsung saja dianggap sebagai teroris, bahkan baru terduga teroris sudah ditembak mati,” sesal Ismail.

Jadi semestinya tak perlu diundang ke Istana, cukup ditangkap dan memprosesnya secara hukum dan juga mengusut tuntas keterlibatan asing dalam kasus ini.

Jum’at, 24 Juli, sejumlah pengurus GIDI diundang ke Istana. Ketua GIDI Papua Lipiyus Biniluk mengatakan di Istana Jokowi memberikan arahan perdamaian di Papua. Lipiyus juga membantah pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso yang menyebut ada keterlibatan asing saat konflik di sana. “Demi Tuhan tidak ada keterlibatan pihak asing di sana,” ujarnya.

Menurut Ismail, jelas mereka harus menolak, tetapi fakta di lapangan kan berkata lain. “Ada simbol-simbol Israel, ada tulisan-tulisan Israel, ada foto, ada dokumen kerja sama dengan Israel. Itu kan jelas sekali, tidak bisa dibantah,” pungkas Ismail.(mediaumat.com, 27/7/2015)

(HTI/Voa-Khilafah.com)

Jualan Jokowi: Islam Nusantara

Voa-Khilafah.com - Semangat “Islam Indonesia” atau “Islam Nusantara” yang lahir dari sentimen nasionalisme jelas berbahaya.

Setelah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memperkenalkan ‘Islam Indonesia’, giliran berikutnya Presiden Joko Widodo menyebarkan apa yang disebutnya sebagai ‘Islam Nusantara”. Ia menyebut istilah itu saat membuka acara Istighasah dan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdhatul Ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta (14/6).

Menurut Jokowi, Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang penuh sopan santun dan toleransi. “Hampir semua perwakilan negara sahabat selalu bertanya kepada saya, kok bisa penduduk banyak dan beda agama tapi bisa rukun,” kata Jokowi.

Para perwakilan negara tetangga, menurut dia, juga kerap heran melihat orang Indonesia murah senyum. Menurut Jokowi, kebiasaan orang Indonesia itu ada karena pengaruh agama yang kuat. “Saya jawab saja, kalau di Indonesia, senyum itu dianggap ibadah dan ada pahalanya.”

Hal ini berbeda dengan Islam di negara-negara Timur Tengah. Walaupun didominasi kaum Muslim, negara-negara di daerah itu kerap dilanda konflik. Jokowi berujar, sejak terbentuk, Indonesia selalu mempertimbangkan nilai-nilai keislaman. Menurutnya, para ulama Nahdlatul Ulama sangat berperan dalam memberi corak rumusan akhir Pancasila.

“Islam Indonesia, bukan Islam di Indonesia. Ini adalah sumbangan otentik yang nyata dari para ulama,” tuturnya.

Berbahaya

Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman menyatakan, Islam dengan berbagai labelnya seperti “Islam Indonesia”, “Islam Nusantara”, atau “Islam Timur Tengah” sebenarnya sama dengan istilah “Islam Radikal”, “Islam Militan”, “Islam Moderat” atau yang lain.

Pengkotak-kotakan seperti ini, menurutnya, sebenarnya murni merupakan bagian dari strategi Barat untuk menghancurkan Islam. Ini sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Rand Corporation. Strategi penghancuran ini dibangun dengan dasar falsafah “devide et impera” atau politik pecah-belah. Begitulah bahaya di balik ide ini.

Selain itu, tandasnya, semangat “Islam Indonesia” atau “Islam Nusantara” yang lahir dari sentimen nasionalisme jelas berbahaya. Nabi SAW sendiri menyebut sentimen nasionalisme itu sebagai “muntinah” [barang yang busuk]. Apalagi ide “Islam Indonesia” atau “Islam Turki” telah didesain dan dimanfaatkan oleh Amerika dan negara kafir penjajah untuk melepaskan umat Islam dari Islam yang sesungguhnya. Ini bagian dari penyesatan politik dan pemikiran yang jelas berbahaya.

Islam yang Satu

Meski Islam hanya ada satu, kata Yahya, tidak menutup mata adanya perbedaan di dalamnya karena faktor perbedaan pendapat, pandangan dan mazhab. Perbedaan seperti ini dibenarkan dalam Islam karena dua alasan. Pertama: karena adanya nash-nash syariah yang zhanni tsubut [sumber] dan zhanni dalalah [makna]-nya. Kedua: karena kemampuan intelektual umatnya juga berbeda-beda sehingga memungkinkan perbedaan dalam memahami nash-nash syariah.

Meski demikian, ia menegaskan, ukurannya jelas. Ia mengutip pendapat ‘Ali bin Abiy Thalib ra bahwa: Janganlah kamu mengenali kebenaran dengan melihat orangnya. Kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan mengenali orang yang mengusungnya (Imam al-Ghazali, Al-Munqidz min adh-Dhalâl).

Ia menandaskan, mengenali Islam sebagai agama yang benar harus kembali pada sumbernya, bukan kepada orangnya. Sumbernya adalah Alquran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas. “Siapapun yang membawa dan menyampaikan Islam harus dilihat dan diukur dengan sumber-sumber tersebut. Jika menyimpang maka siapapun dia, dari kelompok atau organisasi manapun, serta apa pun yang dibawa dan disampaikan itu bukanlah kebenaran; bukan Islam. Begitulah cara seharusnya menilai kebenaran Islam,” kata Yahya.

Ia pun menyatakan, konflik di Timur Tengah yang terus bergolak sesungguhnya itu bukan karena faktor Islam. Wilayah ini terus-menerus membara karena strategi penjajah Barat untuk terus-menerus menjajah wilayah ini. Wilayah ini telah menjadi ajang pertarungan antara Inggris, Amerika dan Prancis.

Makanya, katanya, sangat naif jika konflik Timur Tengah dikaitkan dengan ciri keislaman kaum Muslim, apalagi dikaitkan langsung dengan Islam. Pasalnya, muara dari konflik-konflik itu bukanlah Islam. Justru Islam itu solusi. Namun masalahnya, umat Islam belum mau mengambil kembali Islam sebagai solusinya. Mereka lebih percaya pada ideologi penjajah yang justru hendak menghisap darah dan kekayaan alam mereka. Akibatnya, konflik antar sesama kaum Muslim itu tidak pernah reda, bahkan terus membara. [] abi nabhan

Sumber: Tabloid Mediaumat edisi 153

LIPUTAN MEDIA AKSI HTI TUNTUT JOKOWI TIDAK KELUARKAN IMB UNTUK KEDUBES AS

HTI Minta Jokowi Tidak Izinkan Pembangunan Kedubes AS 

JAKARTA, KOMPAS.com – Ratusan orang yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aksi demonstrasi di depan Balaikota DKI Jakarta. Massa HTI menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak memberikan izin pembangunan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang letaknya berdekatan dengan Balaikota DKI.

Menurut mereka, Kedubes Amerika akan dibangun hingga 10 lantai dengan nilai pembangunan mencapai 450 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,2 triliun. HTI menuding proyek yang nantinya melibatkan lebih dari 5.000 pekerja adalah bagian dari mata-mata bangsa asing yang ingin menguasai Indonesia.

“Jangan jadikan Jakarta ini sebagai pusat imperialisme di Asia. Kalau sampai ini dibangun, maka ini bangunan duta besar ini akan menjadi kedubes terbesar,” ujar Koordinator HTI Syaifudin Zuhri, di Balaikota Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Bahkan ia mengatakan, kalau sampai Jokowi mengizinkan pembangunan Kedubes AS tersebut, maka HTI akan datang kembali ke Balaikota dan melakukan aksi yang lebih dahsyat demi menolak rencana pembangunan gedung tersebut.

“Kalau Jokowi mengizinkan pembangunan, berarti Jokowi juga merupakan antek- antek imperialisme,” ujarnya.

Aksi ini berlangsung sejak pukul 11.30 WIB. Meski cuaca mendung disertai hujan gerimis, massa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tetap melakukan aksinya di bawah rintik-rintik hujan. Polisi terlihat berjaga-jaga di depan Balaikota DKI.

Aksi ini mengakibatkan ruas Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Jalan MH Thamrin sempat mengalami kemacetan. Aparat kepolisian dari Polres Jakarta Pusat pun tampak mengatur lalu lintas dan mengawal jalannya aksi.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/08/13223495/HTI.Minta.Jokowi.Tak.Izinkan.Pembangunan.Kedubes.AS

HTI Minta Jokowi Tolak Pembangunan Gedung Kedubes Amerika

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagi ini ratusan peserta aksi dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengadakan orasi di depan Balai Kota, Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Massa aksi ini mendesak agar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menolak rencana pembangunan gedung baru Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia.

“Kalau Jokowi adalah ummat Allah, tentunya akan mendengarkan dan berjuang bersama kami,” ucap salah satu orator di depan Balai Kota.

Mereka menilai, dengan pembangunan gedung baru ini, ada upaya AS untuk menghentikan perjuangan umat Islam di Indonesia.

Belum lagi, mereka menduga dengan pembangunan gedung baru Kedubes AS akan dibangun pangkalan militer AS di dalamnya.

Terpantau Tribunnews.com, pagi ini ratusan pendemo HTI yang mengenakan pakaian serba hitam. Tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan pun ikut meramaikan aksinya.

Mereka membawa perangkat aksi berupa Bendera dan spanduk besar dan payung karena aksi mereka dikala Jakarta diguyur hujan.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/01/08/hti-minta-jokowi-tolak-pembangunan-gedung-kedubes-amerika

HTI Minta Jokowi Hambat Perluasan Kantor Kedubes AS

JAKARTA – Enam orang delegasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota, Selasa (8/1). Mereka meminta Jokowi untuk tidak memberi izin terhadap rencana perluasan kantor kedutaan besar (kedubes) Amerika Serikat di Jakarta.

HTI menilai perluasan kantor kedubes AS hanya akan memperkuat kedudukan negara Paman Sam di Indonesia. Pasalnya, fungsi intelijen, fungsi ekonomi dan politik AS di Indonesia akan semakin luas.

“Sementara kita tahu Amerika adalah negara penjajah. Secara ekonomi, politik, dan intelejen,” ujar Juru bicara DPP HTI, Farid Wadjdi usai pertemuan, Selasa (8/1).

Menurut Farid, saat ini kedubes AS belum mengantongi Izin mendirikan Bangunan (IMB) bagi kantornya yang baru. Sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan IMB, Jokowi didesak untuk tidak memberi izin kepada kedubes AS.

Menurut Farid, keberanian Jokowi yang dikenal sebagai sosok pro rakyat dipertaruhkan dalam hal ini. Jika IMB untuk kedubes AS dikeluarkan maka HTI menyimpulkan bahwa Jokowi telah membantu melanggengkan dominasi asing di Indonesia.

“Pak Jokowi menyampaikan akan mempelajari itu dan akan menyampaikan pada pihak-pihak yang terkait. Kalau Pak Jokowi pro rakyat, kami yakin (setuju dengan HTI). Tapi kalau memberi izin, kita menganggap apa yang disampaikan itu hanya omong kosong, sama dengan pemimpin yang lain,” tandas Farid.

Pagi tadi puluhan massa HTI juga sempat menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Sejak pukul 10.00 WIB mereka menyerukan penolakan terhadap rencana perluasan kedubes AS. (dil/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/01/08/153554/HTI-Minta-Jokowi-Hambat-Perluasan-Kantor-Kedubes-AS-

HTI: Bila Jokowi Pro Rakyat dan Anti Penjajahan, Jangan Keluarkan IMB Kedubes Amerika

Voa-Khilafah.cu.cc, Jakarta - Sekitar 300 aktivis Hizbut Tahrir Indonesia bersama ormas Islam dan ulama mendesak Gubernur DKI Jakarta Jokowi agar tidak mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) Kedutaan Besar Amerika. “Bila memang Jokowi adalah pemimpin pro rakyat dan anti penjajahan maka sudah semestinya tidak mengeluarkan IMB Kedutaan AS,” tegas Ketua DPP HTI Farid Wadjdi, Selasa (8/1) di Jakarta.

Sehingga, lanjut Farid, tidak perlu cari aman dengan mengatakan akan mempelajari tuntutan pengunjuk rasa dan akan memutuskan sesuai dengan peraturan yang ada. “Jokowi harus memiliki sikap politik yang jelas, jangan hanya berlindung pada peraturan!” tegas Farid kepada massa usai menemui orang nomor satu di Jakarta tersebut.

Proses IMB Kedubes Amerika baru lulus sidang Tim Penasihat Arsitektur Kota (TPAK). Sekarang sedang proses di sidang Tim Penasihat Kontruksi Bangunan (TPKB). Setelah lulus TPKB, kemudian akan dilanjutkan dengan sidang Tim Penasihat Instalasi Bangunan (TPIB). Setelah ketiganya lulus maka IMB akan diberikan.

Bila IMB tersebut keluar, maka akan memperkokoh Jakarta sebagai pusat imperialisme Amerika. “Jangan jadikan Jakarta pusat imperialisme , tapi ibu kota khilafah Islam,” pekik Farid di hadapan massa yang terdiri dari aktivis HTI, ormas Islam lain, ulama pesantren dan  pengacara Muslim.

Seperti diketahui, Kedubes Amerika akan dipugar menjadi sepuluh lantai dengan luas ruang kerja seluas 3,6 hektar, hingga akan menjadi kedutaan terbesar ketiga dunia, setelah kedutaan besar Amerika di Irak dan Pakistan. Di Irak dan Afghanistan, kedutaan besar Amerika dijadikan pusat intelijen dan militer Amerika.

Menurut pengunjuk rasa, hal yang sama sangat mungkin terjadi di Indonesia. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menegaskan bahwa pembangunan Kedubes AS yang baru di Indonesia pun akan menjadi markas penjajahan Amerika di Indonesia .

Seperti yang tertera dalam salinan kontrak rancang-bangun pembangunan kedutaan besar Amerika di Indonesia Department of State 2012 Design-Build Contract for US Embassy Jakarta, Indonesia, gedung yang ini juga akan dilengkapi markas satuan pengaman laut Marine Security Guard Quarters (MSGQ) dengan embel-embel fasilitas rahasia dan personil keamanan yang diperlukan (Secret Facility and Personnel Security Clearances Required).[MediaUmat/Voa-Khilafah.cu.cc] Joko Prasetyo

HTI: Jangan Jadikan Jakarta Pusat Penjajahan Amerika , Tapi Pusat Kekhilafahan

Voa-Khilafah.cu.cc. Jakarta - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kembali menggelar aksi menolak rencana renovasi dan pembangunan Kedutaan Besar  (Kedubes) Amerika Serikat di Indonesia. Walau diguyur hujan aksi tersebut tetap berjalan. HTI meyakini keberadaan Kedubes Amerika merupakan markas penjajahan Amerika di Indonesia. Dan seharusnya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak mengeluarkan Ijin Membangun kepada Kedubes Amerika Serikat.

“Kalau Pemprov DKI memberikan ijin pada Amerika, berarti mereka telah memberikan negeri ini untuk dijajah oleh Amerika,” seru Farid Wadjdi saat orasi, Selasa (8/1) di Depan Kantor Balaikota Pemprov DKI Jakarta.

Ketua DPP HTI ini mengatakan, renovasi 10 tingkat dengan luas ruang kerja seluas 36.000 meter persegi isi bukanlah tikus apalagi kecoa, isinya pastilah personil diplomat, militer, dan  intelijen Amerika. “Maka dari itu kita wajib menolak Kedubes Amerika ini, bukan saja menolak renovasi tapi juga menolak keberadaan Kedubes Amerika,” ujarnya.

Farid menambahkan, kita bertekad mengusir penjajah Amerika di negeri ini, dengan cara menjadikan Jakarta sebagai pusat khilafah dan mengibarkan bendera Rosulullah SAW di seluruh penjuru Jakarta. “Kita tidak mau Jakarta jadi pusat penjajahan, kita akan jadikan Jakarta jadi pusat Kekhilafahan yang akan menghentikan segala bentuk penjajahan,” pungkasnya disambut pekikan takbir peserta aksi.

Sebelumnya, Kedubes AS telah mengumumkan rencana pembangunan gedung kedutaan besar AS yang baru dilokasi yang sama dengan gedung yang ada saat ini di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.[htipress/voa-khilafah.cu.cc]

Didesak Jangan Keluarkan IMB Kedubes AS, Jokowi: “Belum Bisa Jawab Keinginan HTI”

Voa-Khilafah.cu.cc - Gubernur DKI Jakarta  Jokowi menyatakan belum bisa menjawab keinginan Hizbut Tahrir Indonesia yang memintanya tidak mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) Kedutaan Besar Amerika.

“Saya belum bisa menjawab atas apa yang diinginkan Hizbut Tahrir, kalau secara ketentuan itu bisa kita lihat nanti dan saya tidak mau mendahului aturan yang ada,” ucapnya kepada delegasi HTI dan ormas Islam lainnya, Selasa (8/1) di kantor Pemprov DKI Jakarta.

Jokowi pun mengaku dirinya belum menguasai medan pembangunan di Jakarta. “Saya belum menguasai medan dan belum menguasai pembangunan-pembangunan di DKI, kalau ada keputusan nanti saya sampaikan,” ungkapnya.

Sedangkan Farid Wadjdi, pimpinan delegasi, menyatakan kepada Jokowi fasilitas yang akan dibangun Kedubes Amerika setelah keluarnya IMB bakal menjadi sarana untuk mengokohkan penjajahan Amerika Serikat atas Indonesia.

“Walau tampak menguntungkan Indonesia karena akan melibatkan ribuan pekerja namun, kerugian yang ditimbulkan karena penjajahan Amerika Serikat di masa datang akan jauh lebih besar,” ujarnya.

Di waktu yang sama, sekitar 300 massa di depan Kantor Pemprov DKI Jakarta membentangkan spanduk dan poster seruan kepada Jokowi agar tidak mengeluarkan IMB Kedubes Amerika. Di antaranya berbunyi: Jokowi, Jangan Keluarkan IMB Kedubes AS dan Jangan Jadikan Jakarta Markas Penjajahan AS!(mediaumat.com, 8/1)