Nicolas Sarkozy Terima £ 40 Milyar dari Muammar Gaddafi

Voa-Khilafah.cu.cc - Adanya hubungan erat antara rezim-rezim diktator dengan elit politik Barat semakin terbukti. Barat yang dalam Arab Spring seolah-oleh pro rakyat, diketahui  secara umum telah mendukung rezim diktator bertahun-tahun untuk kepentingan penjajahan mereka.

Sebagaimana dilansir www.telegraph.co.uk (3/1) seorang pengusaha Libanon-Perancis yang telah terlibat dalam beberapa skandal senjata terbesar Perancis telah menyatakan bahwa dia memiliki bukti bahwa mantan Presiden Nicolas Sarkozy menerima 50 Milyar (£ 40 Milyar) untuk dana pilpres dari mantan diktator Libya Muammar Gaddafi.

Pengusaha Ziad Takieddine mengatakan kepada seorang hakim Prancis bahwa Sarkozy menerima uang selama tahun 2007 untuk kampanye piplres dan setelahnya, dari mantan diktator Libya itu, menurut sebuah laporan di harian surat kabar Perancis, Le Parisien.

Tuduhan serupa, yang semuanya dibantah oleh Sarkozy, telah dilakukan oleh Saif Al-Islam Gaddafi, salah seorang putra Gaddafi, dan sebuah situs web investigasi Perancis.

Takieddine, yang mengurusi urusan perjanjian yang dianggap legal maupun ilegal antara Perancis dan Timur Tengah, menduga bahwa kampanye Presiden Sarkozy tahun 2007 mendapatkan dana yang “melimpah” dari Gaddafi dari sejak Desember 2006 dan bahwa aliran uang itu terus diperolehnya setelah dia menjadi presiden.

Pengusaha itu mengatakan dia bersedia untuk memberikan bukti tuduhannya jika penyelidikan yudisial dilakukan atas pendanaan kepada politisi Perancis itu dari Libya.

Mantan menteri dalam negeri Claude Gueant, dan putranya juga dikatakan telah terlibat dengan pemberian uang dari Gaddafi itu, menurut Takieddine, yang dituduh menerima suap ilegal pada penawaran senjata Perancis ke Pakistan dan Arab Saudi dan sedang diinterogasi oleh hakim Perancis tanggal 19 Desember tentang orang-orang yang terlibat ketika dia membuat tuduhannya.

Dia mengatakan kepada hakim bahwa sebagian besar uang itu dibayar antara Desember 2006 dan Januari 2007 dan ia bisa memberikan dokumen untuk mendukung tuduhannya.

“Ya, Libya membiayai Sarkozy,” katanya kepada Le Parisien.

Tuduhan itu telah dianggap “keterlaluan” dan “mementingkan diri sendiri” oleh sumber-sumber yang dekat dengan Sarkozy.

Hukum Perancis melarang calon presiden menerima uang tunai diatas £ 6.300. (rz)

Saif Tak Cukup Cerdas untuk Masuk Oxford

LONDON, Voa-Khilafah.co.cc — Pemerintahan Tony Blair pernah berusaha untuk menekan Universitas Oxford agar kampus itu menerima Saif Khadafy belajar di sana. Namun, Saif ditolak karena ia tak cukup cerdas.

Adalah Profesor Valpy Fitzgerald, Kepala Departemen Pembangunan Internasional Universitas Oxford, yang mengungkap upaya busuk rezim Blair itu, sebagaimana dilansir Daily Mail, Kamis (1/12/2011). Fitzgerald mengatakan, ia dihubungi seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Inggris tahun 2002. Pejabat itu meminta agar Oxford menerima Saif di program MA bidang ekonomi pembangunan atau studi pembangunan.

Prof Fitzgerald memberi tahu pejabat itu bahwa ia khawatir dengan kemampuan akademis Saif. Putra pertama dari istri kedua Kolonel Moammar Khadafy itu “tidak memiliki pelatihan ilmu sosial dan gelarnya tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan”.

Pengungkapan hal itu muncul setelah London School of Economics (LSE) menerima “sumbangan” senilai 1,5 juta poundsterling dari Saif, meskipun ada bukti bahwa uang itu berasal dari suap yang dibayarkan perusahaan-perusahaan asing demi mengamankan proyek menguntungkan mereka di Libya. Sebuah laporan resmi menyimpulkan, uang tunai itu telah dibayarkan kepada putra playboy dari Kolonel Khadafy itu oleh kontraktor-kontraktor yang berusaha untuk “mendapatkan bantuan” dari diktator tersebut. Yang mengherankan, donasi tersebut secara resmi diterima pada hari saat Saif meraih gelar PhD kontroversial dalam sebuah upacara wisuda di LSE.

Laporan itu, yang disusun mantan Hakim Agung Lord Woolf, mengungkapkan, karier akademis Saif di London dipenuhi keluhan akan kecurangan. Namun, meskipun ada tuduhan itu, sebuah kajian independen oleh University of London menyimpulkan bahwa Saif tidak seharusnya dilucuti gelar PhD-nya.

Saif ditangkap pemberontak Libya setelah rezim ayahnya tumbang. Ia kini ditahan dan akan diadili. Jika terbukti bersalah, ia sepertinya akan dieksekusi.

Dalam laporannya yang setebal 188 halaman, Lord Woolf mengatakan, gabungan tuduhan kecurangan dan sumbangan untuk LSE menimbulkan persepsi yang sangat disayangkan “tentang kegiatan LSE itu”.

Lord Woolf menyusun laporan itu menyusul pengunduran diri Sir Howard Davies sebagai direktur LSE pada Maret lalu di tengah berita mengejutkan terkait hubungan intensif LSE dengan rezim Khadafy. Selain sumbangan Saif, universitas itu juga ternyata menandatangani kontrak senilai 2,2 juta poundsterling untuk melatih pengawai layanan sipil Libya. Sir Howard juga mengambil peran ganda sebagai utusan ekonomi Tony Blair untuk Libya dan penasihat dana investasi Pemerintah Libya.

Laporan Lord Woolf merinci kegagalan yang terbilang mengejutkan dalam manajemen puncak LSE dalam penanganan donasi. Para pejabat universitas itu gagal mengungkapkan rincian asal-usul uang tersebut, yang mereka temukan di sebuah laporan due diligence, bagi dewan yang mengatur LSE ketika mempertimbangkan itu sebagai sumbangan. Uang tersebut seolah-olah sumbangan dari Yayasan Pembangunan dan Lembaga Amal Internasional Khadafy yang dikelola Saif Khadafy.

Namun, para pejabat LSE bisa menemukan bahwa uang itu pada kenyataannya berasal dari kontraktor-kontraktor yang mencari pekerjaan yang menguntungkan di negara Afrika Utara itu. Jadi, uang itu masuk kategori uang suap. Lord Woolf mengatakan, bukannya menimbulkan “keprihatinan nyata”, laporan itu secara efektif diabaikan.

Laporan itu juga mengkritik Profesor David Held, yang kemudian menjadi kepala ilmu politik di LSE, yang membuat presentasi kepada dewan universitas tentang sumbangan tersebut meskipun ada “konflik kepentingan yang sangat jelas”.

(kompas/hti/voa-khilafah.co.cc)

Para Imam Inginkan Libya Terapkan Hukum Islam

Voa-Khilafah.co.cc - Para imam dan tokoh Muslim Libya menginginkan agar negara menerapkan konstitusi yang berasaskan hukum syariah, dan mendesak pemerintah transisi melucuti senjata para pemberontak yang dipakai untuk menggulingkan rezim Qadhafi.

Sebanyak 250 pemimpin Muslim bertemu di Tripoli pada hari Senin (28/11/2011), dalam sebuah konferensi yang digelar oleh Kementerian Urusan Islam. Mereka mencari mufakat terkait berbagai masalah yang dihadapi negara itu.

Bulan lalu, saat mengumumkan pembebasan Libya dari rezim Muammar Qadhafi, Ketua Dewan Transisi Nasional Mustafa Abdul Jalil mengatakan bahwa hukum syariah akan menjadi sumber utama peraturan-perundangan di Libya yang baru.

Namun, ia menenkankan penerapan Islam moderat. Sementara pemimpin pemberontak lainnya mengatakan bahwa masalah itu masih belum diputuskan.

Dalam pertemuan hari Senin itu, para pemimpin Muslim juga mendesak pemerintah sementara mengatasi ketegangan yang terjadi antar suku dan melucuti persenjataan para pemberontak Libya yang dipakai untuk mendepak Qadhafi.* (gm/voa-khilafah.co.cc)

Demonstrasi di Benghazi Tuntut Penerapan Syariah

Voa-Khilafah.co.cc - Ratusan orang berdemonstrasi pada hari Jum’at (27/10) di Benghazi, di sebelah Timur Libya. Mereka menuntut agar syariah Islam menjadi dasar bagi konstitusi Libya yang baru.

Para demonstran yang berkumpul di alun-alun Tahrir, tempat di mana revolusi rakyat terhadap Muammar Gaddafi dimulai, mengatakan: “Al-Qur’an adalah asas. Sehingga wajib konstitusi berdasarkan pada syariah.”

Ahmad Maghrabi, imam shalat pada salah satu masjid di Tripoli mengatakan: “Negeri kami adalah negeri Islam. Sehingga konstitusi negeri kami harus mencerminkan keyakinan agama.” Ia menambahkan: “Ingat, yang melakukan revolusi adalah orang-orang kami sendirilah, bukan Barat.”

Sementara Ali Shabri, salah satu koordinator aksi mengatakan: “Selama Gaddafi berkuasa, syariah tidak pernah diterapkan secara resmi. Namun, kami menerapkannya di rumah-rumah kami.”

Ia menambahkan: “Di Libya, ada banyak orang yang tidak menikah meskipun usianya sudah tiga puluh dan empat puluh. Juga ada ribuan janda yang kehilangan suami mereka ketika melawan Gaddafi, dalam rangka memulai hidup baru.” Ia berharap masyarakat dapat mempraktekkan poligami yang dibolehkan Islam, namun dilarang oleh rezim Gaddafi.”

Selama pengumuman “pembebasan” Libya pada hari Ahad lalu di alun-alun yang sama, di Benghazi, tiga hari setelah terbunuhnya Gaddafi, Presiden Dewan Transisi Nasional Mustafa Abdul Jalil mengulang perkataan bahwa syariah Islam akan menjadi sumber utama konstitusi di Libya setelah tumbangnya rezim Gaddafi (islamtoday.net, 27/10/2011).

(hti/voa-khilafah.co.cc)