Ketua Gereja Injili Diundang ke Istana, Sangat Menyakitkan Hati Umat Islam

Voa-Khilafah.com - Tindakan presiden yang mengundang Ketua Gereja Injili di Indonesia (GIDI) —pimpinan teroris pembakar masjid, kios-kios, beberapa rumah Muslim, pelarangan shalat Idul Fitri dan pelarangan Muslimah mengenakan kerudung di Tolikara—menambah rasa sakit hati umat Islam.

“Peristiwa Tolikara kemarin itu merupakan peristiwa yang memilukan dan biadab dan menyakitkan hati umat Islam, ternyata sangat menyakitkan hati umat Islam pula respon dari pemerintah,” ujar Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto kepada mediaumat.com, Ahad (26/7) melalui telepon selular.

Belum hilang rasa sakit hati lantaran Wakil Presiden menyatakan penyerangan ini gara-gara speaker sekarang Presiden malah mengundang Ketua GIDI ke Istana.

“Bukannya ditangkap malah diundang ke Istana, lho Istana itu kan tempat sangat terhormat, jadi tidak ada equal treatment. Kalau pihak lain melakukan hal serupa, langsung saja dianggap sebagai teroris, bahkan baru terduga teroris sudah ditembak mati,” sesal Ismail.

Jadi semestinya tak perlu diundang ke Istana, cukup ditangkap dan memprosesnya secara hukum dan juga mengusut tuntas keterlibatan asing dalam kasus ini.

Jum’at, 24 Juli, sejumlah pengurus GIDI diundang ke Istana. Ketua GIDI Papua Lipiyus Biniluk mengatakan di Istana Jokowi memberikan arahan perdamaian di Papua. Lipiyus juga membantah pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso yang menyebut ada keterlibatan asing saat konflik di sana. “Demi Tuhan tidak ada keterlibatan pihak asing di sana,” ujarnya.

Menurut Ismail, jelas mereka harus menolak, tetapi fakta di lapangan kan berkata lain. “Ada simbol-simbol Israel, ada tulisan-tulisan Israel, ada foto, ada dokumen kerja sama dengan Israel. Itu kan jelas sekali, tidak bisa dibantah,” pungkas Ismail.(mediaumat.com, 27/7/2015)

(HTI/Voa-Khilafah.com)

Sikapi Tragedi Tolikara, HTI Sulsel Gelar Temu Tokoh Umat Islam

Voa-Khilafah.com, Makassar. Menyikapi tragedi yang menimpa umat Islam di Kabupaten Tolikara Papua, HTI Sulsel menggelar Temu Tokoh Umat Islam di Kantor DPD I HTI Sulsel, Jl. Inspeksi PAM Antang Makassar, Ahad (26/7/2015).

“Intoleransi, Disintegrasi dan Intervensi Asing dalam Tragedi Tolikara” menjadi topik utama pada acara Temu Tokoh Umat Islam tersebut.

Humas DPD I HTI Sulsel, Dirwan Abdul Jalil yang membuka acara sekaligus memberikan pengantar pada acara tersebut sangat menyayangkan peristiwa keji itu bisa terjadi dan menimpa umat Islam.

“Bagaimana mungkin bisa terjadi pelarangan shalat Idul Fitri, pembubaran dan dilanjutkan dengan pembakaran Masjid, padahal umat Islam adalah yang mayoritas di negeri ini ? “ Tanyanya retorik.

Dirwan juga mengungkapkan keprihatinannya atas tragedi ini, menurutnya peristiwa ini sangat menyakiti hati umat Islam dan merupakan kedzaliman yang nyata, sehingga siapa saja yang berbeda pendapat dalam hal ini bisa dikatakan sebuah “keanehan”.

“Tragedi Tolikara ini sangat memilukan dan merupakan sebuah kedzaliman nyata yang menimpa umat Islam, dan saya kira respon Umat Islam untuk kejadian ini sudah tepat karena sesungguhnya kaum Muslim itu laksana satu tubuh, jadi kalau ada yang berbeda pendapat tentang tragedi ini saya kira itu adalah suatu keanehan”. Tegasnya.

Lanjut pada pendalaman topik, Ketua DPD I HTI Sulsel, Muhammad Kemal Idris menjelaskan bahwa ada Intoleransi, upaya disintegrasi dan intervensi asing dalam tragedi Tolikara ini.

“Intoleransi jelas terbukti dengan beredarnya Surat yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Wilayah Toli (BPWT) Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) tertanggal 11 Juli 2015 yang berisi larangan umat Islam di sana merayakan lebaran, bahkan dalam surat itu tertulis larangan bagi muslimah memakai jilbab”. Jelasnya.

Kemal juga menjelaskan dalam kasus Tolikara ini, sarat dengan upaya-upaya disintegrasi yang mengundang intervensi asing guna semakin memuluskan pelepasan Papua dari Indonesia.

“Kejadian di Tolikara ini juga tidak bisa dipisahkan dari upaya pelepasan Papua dari Indonesia, karena sekarang ini ada yang menggeser kasus Tolikara bukan pada kasus pembakaran masjid, melainkan isu pelanggaran HAM oleh TNI/Polri terhadap anggota Gidi yang tertembak. Isu HAM ini digunakan di tingkat internasional untuk disintegrasi” Jelasnya.

Ia menambahkan negara-negara asing banyak memberikan dukungan guna berusaha melepaskan papua dari Indonesia melalui LSM atau NGO (Non-governmental organization) asing karena melihat potensi SDA yang dimiliki tanah papua sangat luar biasa.

“Ada kurang lebih 26 NGO asing yang tercatat, mereka memberi dukungan atas pelepasan Papua dari Indonesia” Tutur Kemal.

“Jadi, Isu HAM dan Demokratisasi yang pada akhirnya menuju referendum sering menjadi alasan masuknya intervensi asing untuk memuluskan disintegrasi Papua dari Indonesia”. Jelasnya lagi.

Para tokoh-pun ikut menimpali dan memberikan pendapat mereka atas tragedi Tolikara ini,

“Papua ini bisa dikatakan seperti gadis cantik, sehingga jangan heran asing banyak terpikat padanya”. Tambah Drs. Ridwan Pattabone (Muballigh Kota Makassar) mengumpamakan potensi yang dimiliki oleh Papua.

“Saya kira munculnya Surat Pelarangan beribadah dari GIDI itulah pelanggaran yang paling berat, pemerintah harusnya tegas dalam masalah ini sebab kalau tidak, dikhawatirkan akan memunculkan masalah yang baru lagi” Kata Muhammad Yusuf (Tokoh Kec. Manggala).

“Kejadian Tolikara ini adalah peristiwa besar dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini, diantaranya bahwa ukhuwah Islamiyah kita di Indonesia ini masih kuat terbukti dengan luar biasanya respon dari masyarakat akan kejadian ini dan dari sini juga kita bisa melihat dan mengukur kualitas ke-agamaan dari tokoh-tokoh yang kita anggap tokoh selama ini” Tutur Syaharudin Hadits (Dosen Agama).

“Pertemuan seperti ini sangat bermanfaat bagi umat jika sering kita lakukan, karena dengan pertemuan seperti ini banyak fakta-fakta yang tidak diketahui oleh umat akhirnya bisa diketaui. Sehingga marilah dalam ceramah dan khutbah-khutbah, kita selipkan informasi-informasi seperti ini untuk menyadarkan umat atas kondisi sebenarnya” Ajak Muh. Idrus, SPdi (Guru Agama).

Menjelang akhir pertemuan Ketua DPD I HTI Sulsel, Muhammad Kemal Idris kembali mempertegas bahwa Umat Islam harus tetap waspada dan terus mengawal kejadian ini karena adanya intoleransi, upaya disintegrasi dan intervensi asing dalam tragedi Tolikara ini.

“Umat Islam harus tetap waspada dan terus mengawal kejadian ini karena sangat jelas di sana ada intoleransi, upaya disintegrasi dan intervensi asing dalam kasus Tolikara ini! ” Tegas Kemal.

Pada akhir pertemuan tersebut, Humas DPD I HTI Sulsel, Dirwan Abdul Jalil menutup pertemuan dengan menggelar konferensi pers, membacakan pernyataan sikap Hizbut Tahrir Indonesia, Mengutuk Penyerangan Umat Islam di Kab. Tolikara, Papua. []MI Sulsel

(HTI/Voa-Khilafah.com)

VJP: Beberapa Pemimpin Politik Muslim Tidak Berhak Tinggal di India

Voa-Khilafah.com - Dalam pernyataan kontroversial, VHP (Partai Sayap Kanan Nasional Hindu) pada hari Sabtu menuduh para pemimpin Muslim dari beberapa partai politik “bertindak seperti mentor bagi teroris” dengan mengancam India dan mengatakan mereka tidak berhak tinggal di negara ini.

“Kadang-kadang Owaisi, kadang-kadang Abu Azmi, kadang-kadang Azam … atas nama agama mereka bertindak seperti mentor bagi teroris, yang menjadi pengkhianat dan musuh bagi kemanusiaan, dan memberikan ancaman kepada India. Orang-orang seperti itu tidak berhak untuk hidup di India,” kata Sekjen VHP Surendra Kumar Jain.

Jain memberikan pernyataan itu pada saat peresmian konferensi nasional selama dua hari di Bajrang Dal, suatu kelompok Hindutva yang terkait dengan kegiatan kekerasan di masa lalu.

Dalam semangat mereka menentang agama Hindu, para pemimpin itu mulai menentang konstitusi dan negara, tuduhnya. Komentarnya diberikan dengan dilatarbelakangi pernyataan Ketua AIMIM (Majelis Ittihad Muslimin Seluruh India) Asaduddin Owaisi yang mengatakan bahwa hukuman atas tertuduh ledakan Mumbai yang menghukum Yakub Memon untuk menghadapi tiang gantungan adalah karena agamanya.

Anggota parlemen dari BJP Sakshi Maharaj menjawab bahwa dia harus pindah ke Pakistan jika tidak bisa menerima keputusan terhadap Memon.

Beberapa kelompok Hindutva telah dituduh berada di balik kegiatan kontroversial seperti ‘cinta jihad’ dan ‘wapsi ghar’, sehingga telah mengundang keprihatinan dari kelompok-kelompok minoritas. (dnaindia.com, 25/7/2015)

(HTI/Voa-Khilafah.com)

Mudzakaroh Ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah Jawa Timur Kecam Penyerangan Terhadap Umat Islam di Tolikara

Voa-Khilafah.com - Telah ramai diberitakan di berbagai media, bahwa pada hari Jumat pagi 17 Juli 2015, sekitar pukul 07.00 WIT telah terjadi penyerangan terhadap umat Islam di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, yang tengah melaksanakan shalat Idul Fitri 1436H oleh sekelompok massa. Penyerangan ini diawali dengan pelemparan batu ke arah jamaah yang tengah mengumandangkan takbir ke tujuh. Massa terus merangsek hendak membubarkan shalat Ied. Meski sudah dihalau oleh aparat keamanan, massa tetap saja menyerang bahkan kemudian mereka membakar masjid, rumah dan kios milik warga muslim. Akibatnya, masjid dan puluhan rumah serta kios ludes terbakar.

Merespon penyerangan terhadap umat Islam di Tolikara, pada Senin (20/7) kurang lebih 65 ulama, kyai dan asatidz berkumpul di kediaman KRH Ali Badri Zaini , Jalan Gadung 37 Bendulmerisi Surabaya . Sikap ini sebagai bentuk tanggungjawab para ulama terhadap nasib umat Islam yang didzalimi di wilayah Papua.

Dalam acara ini Tokoh Madura KRH Ali Badri Zaini menyampaikan pernyataan tegas agar Umat islam jangan terpancing dan minta aparat menangkap aktor dibalik penyerangan terhadap umat Islam di Tolikara Papua.

“ Namun para ulama harus tetap bersikap tegas agar tidak meremehkan kekuatan umat Islam”, tegasnya.

Sedangkan Harun Musa, Ketua HTI DPD Jawa Timur sebagai fasilitator acara Mudzakaroh Ulama menegaskan terjadinya penyerangan terhadap umat Islam di sebuah wilayah, sama dengan menyerang seluruh umat Islam.

“Umat Islam seperti satu tubuh, oleh karna itu umat Islam tidak boleh tinggal diam, lebih-lebih ulamanya,” ujarnya.

Sedangkan Kyai Misbah perwakilan Ulama Jombang membacakan Pernyataan sikap Ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah Jawa Timur terhadap tragedi penyerangan terhadap umat islam di kabupaten Tolikara Papua.

Dalam pernyataan sikapnya para ulama peserta Mudzakarah ulama ahlus sunnah wal jama’ah Jawa Timur bersama HTI DPD Jatim mengutuk tindakan brutal dan keji tersebut ini, apalagi dilakukan saat umat Islam melakukan ibadah sholat Idul Fitri.

Lebih lanjut disebutkan, aksi brutal dan keji ini merupakan bukti “sikap abai”, serta kurang seriusnya pemerintah negeri kita, negeri mayoritas muslim ini, untuk melindungi kepentingan umat Islam, dan seharusnya tragedi memilukan ini bisa dihindari. Karena, jauh sebelum tragedi tersebut terjadi telah beredar surat terbuka dari Badan Pekerja Wilayah Toli (BPWT) Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) tertanggal 11 Juli 2015 yang ditujukan kepada Umat Islam se-Kabupaten Tolikara, ditandatangani oleh Pdt. Nayus Wenda sebagai Ketua dan Pdt. Marhen Jingga sebagai Sekretaris, dan ditembuskan kepada Bupati, Ketua DPRD, Kapolres dan Dandim Kabupaten Tolikara, yang berisi larangan umat Islam di sana merayakan lebaran. Bahkan dalam surat itu juga tertulis larangan bagi muslimah memakai jilbab.

Ulama juga mengkritik pernyataan Wapres Wapres yang menyebut penyerangan itu dipicu oleh masalah speaker. Menurut para ulama pernyataan ini tidak berdasar, bahkan semakin menegaskan “sikap abai” serta kurang seriusnya pemerintah dalam melindungi kepentingan umat Islam terutama di daerah minoritas. Pernyataan tersebut juga semakin menyakitkan korban yang sudah sakit karena diperlakukan secara dzalim.

Taushiyyah (rekomendasi) Mudzakaroh Ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah Jawa timur

Dalam mudzakaroh ini, para ulama memberikan beberapa taushiyah (rekomendasi). Pertama, meminta kepada pemerintah untuk menangani urusan umat dengan serius , amanah dan hendaknya dilakukan dengan sunguh-sungguh. Rasulullah SAW berdoa: “ Ya Allah.. barangsiapa yang mengurus sesuatu yang merupakan bagian dari urusan-urusan umatku lalu dia menyulitkannya maka sulitkanlah, dan barangsiapa yang mengurus sesuatu yang merupakan bagian dari urusan-urusan umatku lalu dia memudahkannya maka mudahkanlah…”

Kedua, peristiwa yang memilukan ini semakin menegaskan, hanya di dalam sistem Islam saja, Khilafah Islam, umat Islam terjaga agama, kehormatan, harta serta jiwanya. Bukan hanya umat Islam, kaum non Muslim pun sebagai warga negara diperlakukan sama sebagaimana umat Islam.

Ketiga, mengajak seluruh komponen umat khususnya Ulama, untuk berada di garda terdepan dalam perjuangan menegakkan syariah dan khilafah serta memberikan ta’yid (dukungan) nyata pada para pengemban dakwah yang berjuang untuk menegakkan syariah dan khilafah; dan mencampakkan Sekularisme-Kapitalisme. Sungguh hanya di bawah naungan khilafah, negeri ini dapat hidup aman dan sejahtera.

Acara diakhiri menjelang adzan Dzuhur dan ditutup dengan doa yang dibacakan oleh Kyai Bahron Kamal perwakilan ulama dari Malang. [hti/voa-khilafah.com]

Begini Kondisi Terakhir Muslim Korban Penyerangan Shalat Ied di Tolikara

Voa-Khilafah.com, JAYAPURA--Sebanyak 153 korban kebakaran di Karubaga, Ibu Kota Kabupaten Tiom, hingga kini masih mengungsi ke tempat aman, kata Kepala Polda Papua Irjen Pol Yotje Mende.

"Para korban kebakaran yang terjadi Jumat (17/7) ditampung di sekitar Koramil Karubaga, di dalam tenda yang didirikan di sekitar halaman koramil," katanya di Jayapura, Sabtu (18/7) malam.

Dia mengatakan para korban saat ini membutuhkan bantuan, terutama pakaian karena mereka hanya memiliki pakaian yang di badan.

"Kami masih menunggu data lengkap dari Polres Tolikara tentang korban kebakaran terutama jenis kelamin dan usia karena hingga kini belum ada," katanya.

Ia mengemukakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membantu mereka.

Berdasarkan laporan yang diterimanya saat pertemuan dengan Bupati Tolikara Usman Wanimbo, Presiden GIDI Dorman Wandikbo, unsur pimpinan daerah, serta Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan, kebakaran menghanguskan 53 kios yang juga tempat tinggal dan mushalla.

Khusus mushalla, katanya, dari keterangan Presiden GIDI, tidak dibakar, namun karena letaknya berada di kawasan kios sehingga ikut terbakar.

"Mushalla ikut terbakar karena memang letaknya berada di lingkungan kios yang dibakar, " kata Mende yang didampingi Wakapolda Papua Brigjen Pol Rudolf Roja dan Kabid Humas Polda Papua Kombes Patrige.

Dia mengatakan dua kompi aparat keamanan yang terdiri atas brimob dan TNI AD saat ini sudah diturunkan ke Karubaga.

Penambahan pasukan itu dilakukan karena jumlah personel Polres Tolikara terbatas, hanya sekitar 100 orang, kata Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende.

(Antara/ROL/Voa-Khilafah.com)

Pembakaran Masjid di Tolikara, Biang Keroknya Misionaris Kristen !

Voa-Khilafah.com - Da’i asal Papua, Ustadz Fadlan Garamatan menegaskan biang kerok pembakaran masjid di Papua misonaris kristen, baik dalam negeri maupun luar negeri. “Biangkeroknya adalah misionaris dari luar negeri dan dlm negeri,” ujarnya melalui akun twitternya @fadlannuuwaar (18/7).

Da’i yang aktif berdakwah di Papua ini juga menghimbau umat Islam untuk tidak memusuhi rakyat Papua. “ Mereka yang membakar masjid karena ketidak tahuannya tentang Islam,” Ujarnya.

Tindakan menghalangi ibadah umat, yang disusul pembakaran masjid, dan kios-kios milik umat Islam tidak biasa dilepaskan dari adanya Surat Badan Pekerja Wilayah Toli (BPWT) Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) tertanggal 11 Juli 2015 yang ditujukan kepada Umat Islam se Kabupaten Tolikara, ditandatangani oleh Pdt. Nayus Wenda sebagai Ketua dan Pdt. Marhen Jingga sebagai Sekretaris.

Surat ini juga ditembuskan kepada Bupati, Ketua DPRD, Kapolres dan Dandim Kabupaten Tolikara, yang berisi larangan umat Islam di sana merayakan lebaran. Bahkan dalam surat itu juga tertulis larangan bagi muslimah memakai jilbab.

Leluasanya misoniaris asing yang mengancam disintegrasi Papua ini tidak bisa dilepaskan dari sikap pemerintah. Pemerintah juga membiarkan kelompok-kelompok LSM liberal asing maupun lokal yang dengan gencar menyerukan Papua Merdeka. Termasuk pihak Gereja yang mendorong disintegrasi Papua. Gereja diketahui aktif mendorong disintegrasi Papua. Para misonaris asing yang memiliki agenda politik disintegrasi dibiarkan berkeliaran di Papua.

Campur tangan Gereja terlihat dari dari hasil sidang sinode GKI (Gereja Kristen Indonesia) Oktober 2011 yang mengeluarkan pesan mendorong Hak Menentukan Nasib Sendiri orang Papua. Pesan yang sejalan dengan rekomendasi World Allinance of Reform Churche 2004. Padahal berdasarkan pengalaman disintegrasi di Timor Timur, Gereja bekerja sama dengan kekuatan imperialis asing dan LSM komprador berperan penting memuluskan disintegrasi

Pemerintah Indonesia juga tidak melakukan protes terhadap negara-negara yang memberikan jalan dibukanya kantor kelompok separatis Papua. Dalam waktu dua tahun sejak dibukanya kantor pertama di Kota Oxford Inggris April 2013, kelompok separatis Free West Papua pimpinan Bennya Wenda membuka kantor di beberapa negara seperti Australia, dan Belanda. Celakanya, Pemerintah Indonesia malah bekerjasama erat dengan negara-negara imperialis ini.

Kegagalan Negara dan Penguasa Liberal

Mulusnya upaya disintegrasi tidak bisa dilepaskan dari kegagalan pemerintah rezim liberal untuk mensejahtrakan rakyat Papua. Meskipun memiliki kekayaan alam yang luar biasa, rakyatnya hidup dalam kemeskinan. Lagi-lagi pangkalnya adalah sistem demokrasi, yang telah memuluskan berbagai UU liberal. Inilah yang melegitimasi perusahaan mancanegara seperti FreePort untuk merampok kekayaan alam Papua untuk kepentingan mereka sendiri.

Disintegrasi bukanlah solusi bagi persoalan rakyat Papua. Meminta bantuan negara-negara imperialis untuk memisahkan diri, justru merupakan bunuh diri politik. Perangkap yang akan akan memangsa kita dengan rakus. Memisahkan diri justru akan memperlemah Papua. Negara-negara imperialis yang rakus justru akan lebih leluasa memangsa kekayaan alam negeri Papua. Disintegrasi hanyalah untuk kepentingan segelintir elit yang berkerjasama dengan negara-negara asing untuk mendapatkan tahta dan harta.

Apa yang menjadi penderitaan rakyat Papua, sesungguhnya juga dialami oleh wilayah-wilayah lain di Indonesia. Pangkal persoalannya, adalah diterapkannya sistem Kapitalisme dengan pilar pentingnya demokrasi dalam sistem politik dan liberalisme dalam ekonomi. Inilah penyebab utama kemiskinan rakyat Papua , rakyat Indonesia dan negeri-negeri Islam lainnya.

Intervensi negara-negara imperialis yang melakukan berbagai makar justru menjadi penyebab pertumpahan darah di berbagai kawasan negeri termasuk Papua. Negara buas ini menggunakan penguasa-penguasa boneka mereka sebagai ‘bodyguard’. Mengamankan kepentingan penjajahan tuan-tuan mereka dengan cara yang represif. Tidak peduli meskipun harus menumpahkan darah rakyat mereka sendiri.

Karena itu, tidak ada jalan lain untuk keluar dari persoalan ini, kecuali mencampakkan sistem kapitalisme. Menerapkan syariah Islam secara totalitas di bawah naungan Khilafah. Syariah Islam inilah yang akan mampu menjaga keamanan rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat tanpa pandang bulu, tidak melihat suku, bangsa, warna kulit dan agama. (AF)

(hti/voa-khilafah.com)