Cowok Maho! Jijaynya Kaum Gay

Voa-Khilafah.com - Semakin hari kaum gay makin nggak malu-malu lagi nunjukin eksistensinya. Mereka semakin menuntut masyarakat untuk mengakui keberadaan mereka. Mereka juga menuntut masyarakat agar nggak memandang mereka sebelah mata. Apalagi pake mata kaki. Karena menurut mereka, menjadi gay itu bukan mau mereka, udah ketentuan dari ‘sononya’ mereka itu harus menjadi gay (ada-ada aja). Ada juga yang bilang bahwa jadi gay itu adalah salah satu pilihan yang merupakan hak asasi. “Terserah gue dong, mau jadi gay kek, mau nggak kek.” Dan katanya, semua orang harus menghormati keputusan seseorang tentang orientasi seksualnya dengan menjadi gay. Waduh, makin kacau aja nih!!!

Kalo kita telusuri gimana aktivitas dan gerak mereka untuk mendapatkan pengakuan, kita bakal tahu bahwa ada kekuatan-kekuatan global yang mendukung mereka. Yuk disimak!

Tahun 1920-an, komunitas homoseks mulai bermunculan di kota-kota besar di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya sekitar tahun 1968, istilah wadam dimunculkan buat menggantikan istilah bencong atau banci yang kesannya lebih merendahkan. Setahun berikutnya, didirikan organisasi wadam pertama, Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD), yang difasilitasi oleh Gubernur DKI Djakarta Raya, Ali Sadikin. Di masa rezim Soeharto, istilah wadam diganti lagi menjadi waria, sebab para ulama nggak suka dengan istilah wadam. Seolah-olah istilah wadam ini memplesetkan nama Nabi Adam as. (bener juga ya).

Organisasi gay pertama, Lambda Indonesia, didirikan tahun 1982. Berdirinya organisasi ini memicu didirikannya organisasi serupa pada tahun 80-an dan 90-an. Lambda Indonesia ini termasuk organisasi homo tertua dan terbesar di Asia Tenggara lho. Ngeri banget kan!! Organisasi ini melakukan banyak aktifitas, di antaranya mengadakan berbagai pertemuan kaum homo, mengkampanyekan kesadaran dan kebanggaan akan status mereka sebagai homo, dan menyebarkan buletin Gaya Hidup Ceria. Lambda Indonesia kemudian dibubarkan pada tahun 1990-an.

Bulan Agustus 1987, Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara yang kemudian dipendekkan menjadiGaya Nusantara, didirikan di Pasuruan dan Surabaya sebagai penerus Lambda Indonsia. Mereka menerbitkan buku seri Gaya Nusantara.

Kongres Lesbian dan Gay Indonesia (KLGI) pertama diselenggarakan pada bulan Desember 1993 di Kaliurang, Yogyakarta. Kongres ini diikuti oleh 40 peserta dari Jakarta sampai Ujungpandang. Dihasilkanlah 6 butir ideologi pergerakan gay dan lesbian Indonesia. Bulan Desember 1995, diadakan lagi KLGI di Lembang dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya (perekrutan mereka berhasil). Diputuskanlah Gaya Nusantara sebagai koordinator jaringan gay dan lesbian di Indonesia. KLGI III diadakan di Denpasar Bali dan baru pada kongres ketiga inilah wartawan dari luar diizinkan meliput jalannya sidang kaum homo itu.

Kontes waria dalam ajang Pemilihan Miss Waria Indonesia digelar di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Gubernur Sutiyoso menyumbang uang Rp. 100 juta (stres banget!). Sebanyak 30 waria bergabung dalam ajang ini, dan Olivia Lauren, waria asal Jakarta, terpilih sebagai Miss Waria Indonesia 2005. Penyematan tiara dilakukan langsung oleh Miss Waria 2004 Megi Megawati (itu nama kalau malam, kalau siang namanya Totok Sugiarto). Pemenang ajang ini katanya akan dikirim untuk ikut ajang internasional. Emang udah pada setres semua.

Kalau kita buka situs gayanusantara.or.id, di situ akan kita temukan bahwa gerakan kaum homo ini murni berdasarkan pada ide kebebasan berekspresi yang berasal dari ideologi kapitalisme-sekular. Kondisi sosial yang liberal (bebas) inilah yang dipuja-puja oleh mereka. Sistem yang menjijikan ini telah menjerumuskan masyrakat pada jurang kenistaan. Kambing aja nggak ada yang homo, lha ini orang?!

Driser, berkembangnya kehidupan homoseks hanya terjadi di negeri-negeri yang aturan hidupnya steril dari syariat Islam. Ini disebabkan mereka menjadikan kebebasan individu di bawah lindungan demokrasi sebagai panglima tertinggi yang wajib dihormati. Catet tuh!

Hawa kebebasan individu yang ditawarkan demokrasi mengizinkan mereka mengibarkan bendera Pelangi sebagai simbol komunitas kaum homoseks. Ibarat oase di tengah panasnya padang pasir, kebebasan itu juga memancarkan sebuah asa bagi mereka untuk membuka diri tanpa takut mengalami diskriminasi. Sehingga perkawinan sejenis (gay) yang mulai banyak disyahkan di beberapa negara Eropa, kudu diterima sebagai sebuah konsekwensi dari kebebasan individu.

Dan jika paham permisif ini dibiarkan, boleh jadi kita akan memanen kebejatan moral masyarakat di masa yang akan datang. Penularan HIV/AIDS atau mewabahnya Penyakit Menular Seksual semakin meningkat. Haruskah azab yang Allah timpakan pada kaum Nabi Luth terulang di negeri kita? Naudzubillahi min dzalik

Kalo negeri kita tercinta bebas dari perilaku jahiliyah macam kaum gay yang bikin jijay, nggak ada pilihan kecuali Negara mau pake Syariah Islam buat ngatur rakyatnya. Titik![Isa]

di muat di Majalah Remaja islam Drise Edisi #38
http://drise-online.com/cowok-maho-jijaynya-kaum-gay/

Bolehkah Mengkritik Penguasa Dengan Cacian?

Voa-Khilafah.com - Islam adalah agama yang sempurna yang didasari oleh akidah yang benar serta akhlak yang mulia.    Aisyah pernah mengabarkan bahwa,“Rasulullah SAW bukan orang yg suka berkata keji, bukan orang yg buruk perangainya, dan bukan orang yg suka berkeliaran di pasar. Bukan pula orang yg membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi orang yg suka memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain.”(HR Ahmad).

Tidak ada bagi seorang muslim teladan yang lebih baik ketimbang Rasulullah SAW,  karena Allah telah menyatakan dalam Al-Qur’an “Sungguh telah ada pada diri Rasullah suri teladan yang baik bagi kalian”. Dari hadits yang diceritakan oleh Aisyah diatas dapat difahami bahwa Rasullah tidak pernah berkata-kata kasar, kotor dan penuh cacian, sekalipun kepada musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Oleh karena itu tidak dapat dibenarkan seorang muslim mencaci maki orang lain dengan kata-kata kasar sekalipun mereka para penguasa yang dzalim dan diktator. Karena sebenarnya ucapan dan prilaku itu menunjukkkan perangai dan kepribadian (syakhsiyah) seseorang. Terlebih lagi seorang pengemban dakwah tentu ia akan menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai landasan bagi seluruh aktifitasnya. Kita bisa belajar dari sirah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ketika dicaci maki dan dilempari batu oleh orang-orang kafir Qurays, hingga datang malaikat dan menawarkan kepada beliau “Jika engkau mau maka aku akan lemparkan gunung uhud kepada kaummu agar mereka binasa” justru Rasulullah menolaknya, dan bahkan mendoakan kaumnya dengan doa  “Allahummahdi qaumi fainnahum la ya’lamun”( Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui”.

Di sisi lain wajar banyak orang mencaci maki penguasanya karena tindakan semena-mena yang dilakukannya, bahkan tidak segan-segan melaknatnya karena bebalnya penguasa yang tidak peduli dengan nasib rakyatnya, yang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan para pemilik modal. Rasa benci, kesal dan marah sudah menjadi satu yang kemudian dimunculkan dalam bentuk kata-kata kasar dan kotor.

Sadarilah wahai saudaraku bahwa apapun yang kita lakukan seharusnya dalam rangka muhasabah(mengoreksi) dan amar makruf nahi munkar, maka seharusnya caranyapun harus sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan ihsan, agar tidak berubah menjadi penelanjangan aib dan pencitraburukan terhadap Islam itu sendiri. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Musa dan Harun agar berbicara lemah lembut kepada Fir’aun;

 “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut”.(QS. Thaha :44)

Kita tahu bahwa Fir’aun adalah manusia yang paling durhaka kepada Allah, juga seorang penguasa yang sangat dzalim dan diktator, tetapi Allah tetap memerintahkan kepada Musa dan Harun agar berbicara dengan ucapan yang baik kepadanya.

Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisan kita sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Aamiin.[]

sumber: http://drise-online.com/mengkritik-penguasa-dengan-cacian/

‘Pepesan Kosong’

Voa-Khilafah.com - Kalau ada edisi Buletin Jumat Al-Islam yang paling mengundang heboh tentu tak lain adalah edisi “Pepesan Kosong pilkada Serentak” yang terbit 3 Desember 2015 lalu. Banyak kecaman dialamatkan kepada HTI menyusul beredarnya Buletin Jumat edisi tersebut. Intinya, mereka menganggap HTImengajak golput, dan itu artinya HTI rela negeri ini dipimpin oleh orang yang buruk atau bahkan kafir.

Tuduhan itu tentu saja tidak benar. Buletin Al-Islam itu sama sekali tidak menyerukan golput. Saya sendiri heran, dari mana mereka berkesimpulan seperti itu. Kita jelas tidak ingin negeri ini dikendalikan oleh orang-orang yang tidak baik, apalagi kafir. Oleh karena itu, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus mencegah orang kafir menguasai negeri ini. Pasalnya, Karena itu dalam pemilu lalu, misalnya, dengan tegas HTI menyeru publik, bila hendak memilih, pilihlah calon wakil rakyat yang benar-benar hendak berjuang untuk tegaknya syariah dan Khilafah, menjadikan parlemen sebagai mimbar dakwah, menegakkan amar makruf nahi mungkar dan tidak terlibat dalam proses legislasi yang tidak islami. Bila hendak memilih pemimpin, pilihlah yang muslim, laki-laki, beriman dan bertakwa dan yang mau menerapkan syariah secara kaffah.

++++

Buletin Jumat edisi “Pepesan Kosong pilkada Serentak” sesungguhnya hanya memuat kritik keras terhadap sistem pilkada langsung, bukan kepada orang atau kelompok tertentu. Kritik semacam ini juga disuarakan oleh banyak pihak. Di antaranya penggagas Otda, Prof Ryaas Rasyid, juga mantan Mendagri di era Presiden SBY, Gamawan Fauzi. Menurut Gamawan, dalam desertasinya tentang hubungan antarapilkada langsung dan perilaku korupsi, salah satu faktor pemicu korupsi adalah besarnya biaya yang harus dibelanjakan oleh para calon. Faktor pemicu lainnya adalah gagalnya sistem rekrutmen di lingkungan parpol yang tidak menjadikan kualitas dan kemampuan sebagai syarat pengajuan kandidat kepala daerah. Mereka lebih melihat besarnya ‘gizi’ ketimbang hebatnya ‘misi’.

Tingginya biaya pencalonan telah menjadi rahasia umum, termasuk di dalamnya tingginya ongkos “perahu” atau “mahar” politik. Seorang tokoh yang bakal maju dalam pilkada di daerah yang strategis menyampaikan kepada saya, untuk bisa naik “perahu” sebuah partai, dia dimintai Rp 300 miliar. Itu baru biaya ‘perahu”, belum biaya untuk kampanye, pembuatan iklan, pertemuan, penggalangan suara dan kegiatan-kegiatan kampanye lainnya. Untuk pencalonan gubernur malah bisa tembus triliun rupiah.

Jumlah sebesar itu tentu tak mungkin bisa kembali hanya dari pendapatan resmi. Lihatlah, sesuai Keppres No. 68 tahun 2001, gaji pokok gubernur Rp 3 juta. Menurut Keppres No. 59 tahun 2003, tunjangan jabatan gubernur sekitar Rp 5,4 juta. Jadi, total hanya Rp 8,4 juta. Untuk bupati walikota, berdasar Keppres No. 68 tahun 2011, gaji pokok Rp 2,1 juta, tunjangannya Rp 3,78 juta; totalnya Rp 5,88 juta perbulan. Ditambah dengan berbagai tunjangan lain, tetap saja tak terbayang bagaimana uang yang telah dihabiskan untuk pencalonan itu bisa dikembalikan. Karena itu harus ada ‘ikhtiar’ di luar jalur resmi. Di situlah korupsi, manipulasi, kolusi dan aneka penyimpangan hampir pasti terjadi. Bilapun biaya itu ditanggung oleh penyandang dana, pasti juga mereka menuntut imbal balik. Di sini abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan juga bakal terjadi.

Akibatnya, hasil pilkada langsung tidaklah seperti yang diharapkan. Korupsi, kolusi, suap dan penyalahgunaan wewenang marak terjadi. Perselingkuhan penguasa dengan pengusaha juga terus berlanjut. pengusaha memodali paslon (pasangan calon) dengan imbalan proyek-proyek melalui “pengaturan” tender, meloloskan proyek-proyek yang disodorkan oleh pengusaha atau cara lainnya. Walhasil, pemimpin daerah akan lebih mengutamakan kepentingan dirinya, kelompok, partai dan pemodalnya seraya meminggirkan kepentingan rakyat.

Mungkin saja dari pilkada langsung terpilih kepala daerah yang baik, namun jumlahnya amat sedikit. Kebanyakan seperti yang dijelaskan Gamawan di atas. Buktinya, lebih dari 300 kepala daerah dan ribuan PNS sejak era pilkada langsung dari tahun 2005 hingga 2014 telah menjadi tersangka korupsi. Jadi, pepesan itu memang kosong, kan?

Nah, melihat fakta buruk seperti itu dan dampak buruk lainnya, maka banyak pihak kemudian meminta agar pilkada langsung ini dihentikan. Sebenarnya, menurut Ryaas Rasyid, setelah melalui pembahasan yang memakan waktu hingga 2 tahun, dalam RUU pilkada 2012 pilkada langsung sudah disepakati dihapus, diganti dengan pemilihan melalui DPRD baik untuk bupati/walikota maupun gubernur. DPR dan Mendagri pun telah resmi mengajukan ke Presiden untuk disahkan. Namun, kesepakatan yang dibuat melalui pembahasan yang sangat panjang itu buyar dalam waktu sekejap akibat tekanan politik di akhir jabatan SBY.

++++

Jadi, kalau kita mau menilai secara jujur, justru melalui jalan demokrasilah semua yang dikhawatirkan tadi, yakni naiknya orang yang buruk dan orang kafir ke tampuk kekuasaan, bisa terjadi, seperti di DKI Jakarta, Kalbar, Kalteng dan sejumlah kota kabupaten yang notabene merupakan bagian dari negerimuslim.

Jadi jelas, yang menjadi pangkal keburukan adalah demokrasi itu sendiri, bukan golput. Di Tangsel padapilkada kemarin terpilih kembali pasangan Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie meski golput di sana cukup tinggi mencapai 42%. Di Solo, dengan angka partisipasi pemilih yang lebih tinggi justru terpilih lagi F.X. Hadi Rudyatmo (Kristen) sebagai walkot Solo. Itu artinya, banyak orang tidak golput, tetapi mereka memilih secara salah. Rudy sendiri naik menjadi walikota setelah Jokowi menjadi gubernur DKI. Tentang muasal munculnya Rudy sebagai wakilnya Jokowi, boleh ditelusur siapa yang dulu mencalonkan dia.

demokrasi memang acap bermuka dua. Di satu sisi seolah memberikan jalan kepada semua pihak untuk berkompetisi meraih kekuasaan. Di sisi lain, bila melalui jalan ini, kelompok Islam menang, tidak lantas jalan menuju kekuasaan lapang membentang. Lihatlah apa yang terjadi di Mesir, juga di Aljazair dengan FIS-nya yang menang pemilu secara telak tetapi kemudian dianulir. Bahkan kini FIS, sama sepertiikhwanul muslimin di Mesir, menjadi partai terlarang. Keadaan serupa menimpa Hamas di Palestina yang menang pemilu tetapi hingga sekarang tidak diakui oleh Barat. Erbakan di Turki, yang naik ke puncakkekuasaan melalui pemilu, baru dua tahun barjalan dari 4 tahun masa kekuasaannya, digulingkkan olehmiliter Turki. Ibarat lomba lari, demokrasi membolehkan kekuatan politik Islam turut serta, tetapi wasit telah lebih dulu membuat aturan, parpol Islam tidak boleh menang. Kalau menang akan ditelikung.

Oleh karena itu, penting kita melihat jalan perjuangan dalam kerangka yang lebih luas. Pengkajian kembali thariqah dakwah Rasul harus terus lakukan agar kita bisa mendapatkan jalan terbaik menuju cita-cita tegaknya al-haq: penerapan syariah secara kaffah dalam naungan Khilafah.

Bila demokrasi dengan Pilkadanya bermasalah, lantas apa solusinya? Di sinilah Al-Islam kemudian menguraikan bagaimana pemilihan kepala daerah (wali dan amil) dalam sistem Khilafah benar-benar bisa berlangsung efisien dan efektif karena keduanya dipilih langsung oleh khalifah. Tidak perlu menghabiskan waktu, tenaga dan biaya yang sangat besar seperti pilkada serentak yang baru saja berlangsung. Dengan cara itu, problem biaya politik tinggi dengan segala dampak buruk ikutan pun tidak akan terjadi.

Selain itu, kendali koordinasi serta pertanggungjawaban kepala daerah akan lebih mudah dilakukan. Dengan cara itu, program pemerintah akan berjalan efektif. Keharmonisan pemerintah dari pusat hingga struktur aparatur paling bawah bisa terwujud. AlLahu ‘alam. [HM Ismail Yusanto]

Idul Fitri, Menegaskan Kembali Komitmen Perjuangan

Voa-Khilafah.com - Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Gema takbir berkumandang di seluruh dunia saat kaum Muslimin berbahagia menyambut Idul Fitri . Hari kebahagiaan dan kemenangan setelah hampir sebulan lebih umat Islam melaksanakan shaum di bulan Ramadhan yang penuh barakah.

Namun ada hal yang masih sama, dari tahun-tahun sebelumnya, saat kita menyambut Idul Fitri, umat Islam masih dalam kondisi yang menyedihkan dan mengalami penderitaan di mana-mana. Penyebabnya adalah keberadaan penguasa-penguasa boneka di tengah umat dan tidak diterapkannya hukum-hukum Allah SWT secara totalitas. Semuanya akibat ketiadaan khilafah di tengah-tengah umat.

Kita masih melihat bagaimana negara-negara imperialis yang rakus menjadikan umat Islam santapan empuk mereka. Kekayaan negeri Islam mereka rampas. Umat Islam lapar dan miskin di tengah negeri mereka yang kaya raya. Kesatuan umat mereka cerai beraikan. Mereka membelah Sudan menjadi dua negera. Timor Timur mereka lepaskan dari Indonesia. Menyulut berbagai konflik di negeri Islam. Semua ini membuat umat Islam semakin lemah tak berdaya. Negara imperialis yang rakus tanpa naluri membantai umat Islam di Irak dan Afghanistan.

Mereka tumpahkan darah kaum Muslimin dengan mudah dan murah tanpa rasa kemanusiaan. Terkadang mereka lakukan bersama-sama, terkadang sendiri, seperti yang dilakukan Prancis di Afrika Tengah yang membiarkan pembantaian umat Islam, Rusia di Cremia, Kaukasus, Chechnya, dan Tataristan. China juga tak kalah kejamnya memperlakukan umat Islam di Turkmenistan yang mereka sebut dengan Xianjiang. Rezim Hindu di India dengan keji mengoyak-ngoyak tubuh kaum Muslimin di Khasmir. Bahkan, negara kecil seperti Birma pun dengan dukungan militer dan pendeta Budha radikal memperlakukan umat Islam Rohingya dengan keji.

Karena itu, di hari yang bahagia ini sudah seharusnya kita menegaskan kembali komitmen kita untuk menegakkan Khilafah ala minhajin Nubuwah. Negara yang yang akan menyatukan umat Islam, menerapkan seluruh syariah Islam, melindungi kehormatan, kekayaan, dan jiwa umat Rasulullah SAW yang mulia ini.

Bukankah yang diinginkan Allah SWT dari shaum kita selama sebulan adalah la’allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bukankah takwa artinya kita wajib menjalankan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan seluruh larangan Allah SWT tanpa kecuali? Bukankah takwa artinya kita harus bersatu dan berpegang teguh pada ajaran Islam yang mulia? Bukankah takwa juga berarti kita tidak boleh membiarkan syariah Islam tidak diterapkan? Bukankah orang yang bertakwa tidak akan membiarkan umat Islam dizalimi, kekayaannya dirampas dengan rakus? Dan bukankah semua itu mustahil kita wujudkan tanpa adanya Khilafah Islam?

Kewajiban untuk menegakkan kembali khilafah dan mendukung perjuangan khilafah inilah yang juga ditegaskan dalam seruan Hizbut Tahrir pada bulan Ramadhan di seluruh dunia kepada umat Islam dan ahlul Quwwah. Hizbut Tahrir dalam seruannya menegaskan : “Urusan ini tak akan menjadi baik kembali, kecuali dengan apa yang dahulu menjadikannya baik. Memerintah dengan Islam dalam sebuah Negara Khilafah Rasyidah, yang dinaungi oleh Rayah ‘Uqab, bendera Rasulullah SAW. Hanya dengan ini saja, umat ini akan bangkit dari keterpurukannya, terbangun dari kejatuhannya, dan perjalanannya di masa lalu akan kembali, yaitu Khilafah Rasyidah, yang menerapkan Islam di dalam negeri, dan mengembannya ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad”

Dalam seruan tersebut Hizbut Tahrir juga mengingatkan pentingnya khilafah bukan sekadar bahwa khilafah secara fakta akan memberikan kebaikan pada umat Islam dan menjadi jalan kebangkitan. Namun lebih penting dari itu penegakan khilafah ini adalah kewajiban syariah Islam, kewajiban yang bukan sekadar kewajiban. Khilafah merupakan kewajiban agung, bahkan induk dan mahkota segala kewajiban. Dengannya, semua hukum syariah bisa ditegakkan, dan sanksi hukum bisa dilaksanakan. Tanpanya, baik hukum maupun sanksi tidak akan bisa diterapkan di tengah-tengah umat manusia. Padahal, “Suatu kewajiban tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib.”

Mendirikan khilafah dan mengangkat seorang khalifah hukumnya fardhu. Bukan sembarang fardhu, tetapi kefardhuan yang membuat siapapun yang tidak berjuang untuk mewujudkannya, sementara dia mampu, maka dosanya sangat besar. Seolah dia mati dalam keadaan jahiliyah, untuk menunjukkan begitu besar dosanya:“Siapa saja yang mati, dan di atas pundaknya tidak ada baiat [kepada khalifah], maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah.” [HR Muslim]

Karena itu di hari yang penuh bahagia ini, dengan dorongan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT marilah kita memenuhi seruan Hizbut Tahrir untuk berjuang bersama menegakkan khilafah. Bagi para ahlul quwwah dan ahlul man’ah segeralah memberikan nushrah (pertolongan) bagi tegaknya agama Allah SWT. Mari kita penuhi seruan penting Hizbut Tahrir ini : Seruan sebelum yang terakhir ini kami tujukan kepada Anda: Kami menyerukan Anda untuk memberikan dukungan, maka bergabunglah bersama orang-orang yang sebelumnya terlebih dahulu telah memberikan dukungan kepada kami. Kami ulurkan tangan kami kepada Anda, maka raihlah, dan bergabunglah bersama Ahli Man’ah kami. Sebab, bahtera ini hampir saja akan berjalan, maka bersegeralah ikut perjalanan dengan kami: “Mereka mengatakan, “Kapankah itu? Katakanlah [Muhammad], boleh jadi itu sudah dekat.” [TQS. al-Isra’: 51]. Allahu Akbar ! [] Farid Wadjdi

(hti/voa-khilafah.com)