Kyai Syiah Tajul Muluk dapat Dana 20 Milyar dari Iran

 

SAMPANG - Permasalahan konflik antara Sunni - Syi'ah di Sampang sejatinya sudah lama, pada tahun 2006 sempat menggema, puncaknya di tahun 2008 yang diakhiri dengan perjanjian damai antara Sunni dan Syi’ah. Hal ini sudah dianggap selesai oleh umat Islam disana pada waktu itu.

Namun, beberapa hari yang lalu, konflik kembali mencuat. Ribuan warga Sunni yang baru saja pulang dari menghadiri sebuah pengajian langsung menuju kampung Syi'ah. Mereka berasal dari delapan desa: Nung Rancak, Tobaih, Lempong, Omben, Paleh, Pancor, Blu'uran dan Karang Gayam. Polisi pun tidak mampu menghalangi gelombang masyarakat yang marah.

Hal tersebut bermula ketika warga mendengar adanya aliran dana yang diterima kyai Syi'ah, Tajul muluk sebesar 20 milyar dari Iran untuk membangun ponpes Syiah, warga Sunni tidak bisa menerima karena dakwah Syi’ah makin gencar dan agresif. Syi’ah berhasil merekrut sekitar 700 orang, yang tadinya menganut paham Ahlus Sunnah menjadi murtad ke agama Syi’ah.

Pengajian yang diadakan oleh Syi’ah semakin rutin dan banyak warga yang sudah dikirim ke Bangil yang pusat pengajaran Syi’ah di Jawa Timur.

Sampai berita ini diturunkan warga Syi’ah masih diungsikan ke Pendopo Kabupaten Salpang, mereka ingin segera pulang karena banyak hewan peliharaan yang mereka tinggalkan, namun warga setempat masih belum bisa menerimanya. [ muslimdaily.net]

Kontributor Sampang : Roma Elmona Ruq

Terkuak, Korban Tragedi Bima Ditembak Peluru Tajam

Voa-Khilafah.co.cc - Penyebab tewasnya dua korban tragedi Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, terkuak. Hasil otopsi terhadap jenazah Arif Rachman dan Syaiful di Rumah Sakit Umum Bima menunjukkan makin kuatnya bukti yang mengarah pada penggunaan peluru tajam oleh polisi dalam membubarkan blokade masyarakat atas pelabuhan.

Dokter Sucipto, yang ikut melakukan otopsi, menyatakan pada tubuh dua korban tersebut terdapat dua lubang luka yang tembus dari satu sisi tubuh ke sisi yang lain. Pada Sabtu lalu, Kepala Hubungan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah ini mengatakan tim dokter menemukan, “Ada serpihan peluru kecil-kecil (di tubuh korban).”

Arif Rachman dan Syaiful adalah dua korban tewas pada tragedi Sabtu, 24 Desember lalu. Mereka penduduk Lambu yang menduduki Pelabuhan Sape sejak Senin, 19 Desember lalu. Polisi membubarkan paksa aksi mereka. Selain dua orang itu, korban tewas lainnya adalah Arifuddin Arrahman, yang meninggal sehari setelah kejadian.

Sucipto bersama dokter Haris, yang juga melakukan otopsi, mengatakan otopsi dilakukan bersama dokter dari Kepolisian Daerah NTB dan Universitas Mataram. Menurut Haris, pada tubuh Syaiful ditemukan dua luka tembak. “Di iga kiri belakang dan dada kanan,” katanya. Sucipto menambahkan, luka di iga belakang lebih kecil dibanding luka di dada. Artinya, peluru masuk dari iga, kena limpa, jantung, paru, dan tembus ke dada. “Biasanya luka peluru masuk lebih kecil dibanding luka peluru keluar,” ujarnya.

Pada tubuh Arif Rachman ditemukan empat lubang: di dada kanan, bawah ketiak tangan kiri, lengan kiri dalam, dan lengan kiri luar. “Peluru kena jantung, tembus ke bawah ketiak, lalu ke tangan,” ucapnya. Tak ditemukan bekas luka seperti terbakar. “Artinya, itu jarak jauh. Kalau jarak dekat, biasanya ada bekas luka seperti terbakar, dan sisa bubuk mesiu di bagian luar luka,” katanya.

Dugaan digunakannya peluru tajam diperkuat pada luka Awaludin dan Syabudin, yang kini dirawat di Rumah Sakit Mataram. Mereka terkena tembakan pada lutut. Luka Awaludin di lutut kanan, sedangkan Syahbudin di lutut kiri. “Dua-duanya tembus. Semua perdarahan aktif,” ujar Sucipto. Berdasarkan analisis dua dokter tersebut, luka tembus seperti itu tak mungkin akibat tembakan peluru karet. “Peluru karet tak mungkin tembus tulang, bahkan dari jarak dekat pun,” ucapnya.

Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI Saud Usman Nasution menyatakan kepolisian terus mendalami hasil otopsi. “Kami terus lacak setiap temuan di tubuh korban dan di lapangan,” katanya ketika dihubungi kemarin. Menurut Saud, polisi belum membuat kesimpulan apa pun. (tempo/hti/voa-khilafah.co.cc)

HTI: Rusuh Bima Akibat Persekongkolan Pemerintah Dengan Pengusaha Serakah

Voa-Khilafah.co.cc - Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menegaskan macetnya saluran aspirasi merupakan penyebab rakyat memblokade Pelabuhan Sape, Bima.

Blokade yang dianggap mengganggu ketertiban umum hingga berbuah bentrok berdarah dengan polisi itu, menurut Ismail merupakan jalan satu-satunya yang dilihat rakyat agar aspirasinya didengar.

“Rakyat melihat inilah satu-satunya cara untuk menarik perhatian para pemimpinnya karena segala cara sudah mereka tempuh untuk menyampaikan aspirasinya, mulai dari datang ke DPRD, datang ke bupati, tetapi aspirasi mereka tidak digubris,” ujarnya kepada mediaumat.com, Senin (26/12) malam di Jakarta.

Sedangkan aspirasi tersebut sangat terkait erat dengan mata pencaharian rakyat, yaitu dengan menjadi usaha penambangan emas rakyat. Namun setelah keluarnya SK Bupati terkait usaha penambangan perusahaan tertentu di sana, penambang rakyat itu dianggap ilegal.

“SK Bupati yang menganggap penambangan rakyat sebagai perbuatan ilegal itulah yang memicu rakyat menuntut bupati mencabut SK tersebut,” tegas Ismail.

Buah Demokrasi Liberal

Menurut Ismail penyebab terbitnya SK yang merugikan rakyat seperti kasus di atas memang sudah lumrah dilakukan para bupati untuk mendapatkan uang atau pun saham dari pengusaha baik lokal maupun asing.

“Sudah jamak diketahui pemberian izin apalagi izin pertambangan itu dibelakangnya ada timbal balik, baik fee langsung atau pun pembagian saham terhadap pejabat di daerah itu khususnya bupati,” ungkapnya.

Di situlah maka ada kecenderungan mengapa daerah tingkat dua khususnya bupati jor-joran memberikan izin untuk pengusaha termasuk pengusaha pertambangan.

“Bupati melakukan itu karena membutuhkan uang yang banyak baik untuk mengembalikan biaya saat kampanye meraih kekuasaannya atau pun sebagai biaya untuk memperpanjang kekuasaan pada periode berikutnya,” tuding Ismail.

Menurut Ismail, para pejabat memiliki kultur buruk seperti itu lantaran diterapkannya sistem demokrasi liberal yang meniscayakaan kuasa uang menjadi sangat dominan dalam proses-proses politik.

“Khususnya dalam meraih jabatan sebagai kepala daerah di mana pun disetiap level, baik dari bupati/walikota, gubernur bahkan sampai presiden,” pungkasnya.[hti/voa-khilafah.co.cc] joko prasetyo