Inilah Rahasia Di Balik Ketidaktegasan Pemerintah terhadap Myanmar

Voa-Khilafah.com - Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengecam pemerintah negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia yang berlindung dibalik politik non intervensi sehingga tidak mampu bersikap tegas dengan memutus semua hubungan dengan rezim bengis Myanmar.

“Kok malah prioritaskan hubungan dagang dengan Myanmar ketimbang lindungi Muslim Rohingya? Ini menegaskan pemerintah lebih prioritaskan melindungi kepentingan ekonominya dibanding melindungi kehidupan dan martabat manusia,” ujar Juru Bicara Muslimah HTI Iffah Ainur Rochmah saat konferensi pers, Jum’at (26/6) di Kantor DPP HTI, Crown Palace, Jakarta.

Menurut Iffah, politik non intervensi merupakan konsekuensi dari penerapan sistem kufur nasionalisme. “Sistem yang membelenggu tersebut membatasi bantuan terhadap saudara sesama Muslim sebatas bantuan kemanusiaan tanpa komitmen untuk melindungi, memberikan suaka dan kehidupan yang bermartabat selayaknya sebagai warga negara bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Iffah, umat Islam di seluruh dunia adalah umat yang satu (ummatan wahidatan) yang harus bersatu dan tidak terpisah-pisah oleh jarak dan garis batas negara bangsa.

“Karena itu masalah dan penderitaan Muslim Rohingya sesugguhnya adalah masalah seluruh Muslim dan merupakan kewajiban seluruh Muslim untuk melindungi darah dan kehormatan serta memberikan kebutuhan mereka,” ujarnya kemudian mengutip hadits, “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Jadi dia seharusnya tidak menindas atau menyerahkannya kepada penindas. Dan siapa pun yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya.”

Jadi, mereka yang kerap dijuluki “Manusia Perahu” tersebut, tegas Iffah, merupakan bagian dari khairu ummah (umat terbaik/kaum Muslimin) yang sedang terombang-ambing di lautan tanpa negara.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 50 guru, dosen, mubalighah, mahasiswa, birokrat dan tokoh masyarakat lainnya, Iffah juga menolak keyakinan bahwa masyarakat internasional akan dapat membantu mengatasi krisis ini.

Dengan tegas Iffah menyatakan ASEAN tidak akan mampu mengakhiri krisis Rohingya karena organisasi ini lebih sering bertindak sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial Barat untuk melanjutkan ambisi ekonomi mereka di kawasan ini. PBB juga terbukti telah gagal untuk melindungi kehidupan kaum Muslimin tertindas di Suriah, Palestina, Afrika Tengah dan tempat lain.

“Oleh karena itu, masyarakat internasional tidak bisa diharapkan untuk menghentikan penganiayaan, pertumpahan darah, dan penderitaan yang mengerikan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar,” ujar Iffah.

Dalam kesempatan tersebut, Iffah menegaskan bahwa penegakan khilafah berdasarkan metode kenabian merupakan satu-satunya solusi yang shahih untuk mengakhiri berbagai penindasan yang dihadapi Rohingya dan Muslim lainnya di seluruh dunia.

Menurutnya, khilafah adalah negara yang mewakili kepentingan sejati dari umat Islam dan Islam karena didasarkan pada hukum Allah SWT.

“Hanya negara khilafah yang akan membuka perbatasannya untuk semua Muslim yang dianiaya; memberikan mereka perlindungan, hak, dan rumah sebagai warga negara yang sama; serta tanpa ragu memobilisasi tentaranya untuk membela dan menyelamatkan orang-orang beriman yang tertindas di mana pun mereka berada,” pungkas Iffah. [] joko prasetyo

[hizbut-tahrir.or.id/ voa-khilafah.com]

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) : Sri Sultan HB X Ungkap Hubungan Khilafah Utsmaniyah dengan Tanah Jawa

Pembukaan KUII VI di Pagelaran Kraton Yogyakarta, Senin (09/02). (foto: KRYogya)

Voice of Khilafah - Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan hubungan Khilafah Utsmaniyah dengan tanah Jawa. “Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada tahun 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di tanah Jawa,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta, Senin (9/2).

Peresmian tersebut, lanjut Sri Sultan, ditandai dengan penyerahan bendera hijau bertuliskan kalimat tauhid. “Bendera hadiah Sultan Utsmani masih tersimpan baik di Keraton Yogya,” ujarnya.

Menurutnya, Sultan Turki pula yang mengukuhkan Raden Fatah sebagai khalifatullah di Jawa. “Perwakilan Khilafah Turki di Tanah Jawa, ditandai dengan penyerahan bendera hitam dari kiswah Ka’bah bertuliskan kalimat tauhid, dan bendera hijau bertuliskan Muhammad Rasulullah,” bebernya.

Sri Sultan juga menyebutkan pada 1903 saat dilakukan kongres khilafah di Jakarta, Sultan Turki mengutus M Amin Bey yang menyatakan haram hukumnya penguasa Muslim tunduk pada Belanda.

Ia juga menyebut atas dorongan Sultan, salah satu abdi ngarso dalem Sultan Yogja kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah. “Dialah KH Ahmad Dahlan!” tegasnya.

 

Terkait KUII, Sri Sultan pun berpesan. “Ulama punya dua peran yaitu tanggung jawab kepemimpinan dan penunjuk arah. Oleh sebab itu, badan pekerja kongres harus berani melakukan amar maruf nahi munkar pada pemerintah dan umat Islam, khususnya saat terjadi ketidakpastian seperti sekarang,” pungkasnya.

 

Berikut kutipan pidato Sri Sultan Hamengkubuwono X selengkapnya:

Kongres Umat Islam ke-6 yang diselenggarakan di Yogyakarta dan kini pembukaannya Insya Allah berlangsung di Pagelaran Kraton Yogyakarta, mengandung makna simbolik sebuah ziarah spiritual, karena bangunan Pagelaran ini disangga oleh 64 buah tiang yang menandai usia Rasulullah Saw dan perhitungan tahun Jawa.

Sehingga, Kongres yang dirancang untuk napak laku Kongres sebelumnya yang juga dilaksanakan di Yogyakarta, (7-8 November 1945, Red) akan memberi makna historis, agar umat Islam melakukan introspeksi diri dan retrospeksi atas perjalanan sejarahnya.

Pada 1479, Sultan Turki mengukuhkan R. Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa, perwakilan kekhalifahan Islam (Turki) untuk Tanah Jawa, dengan penyerahan bendera Laa ilaah illa Allah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain Kiswah Ka'bah, dan bendera bertuliskan Muhammadurrasulullah berwarna hijau. Duplikatnya tersimpan di Kraton Yogyakarta sebagai pusaka, penanda keabsahan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat wakil Kekhalifahan Turki.

Ketika 1935 Ataturk mengubah sistem kalender Hijriyah menjadi Masehi, jauh pada zaman Sultan Agung tahun 1633 telah mengembangkan kalender Jawa dengan memadukan tarikh Hijriyah dengan tarikh Saka. Masa itu sering disebut sebagai awal Renaisans Jawa.

Jika kita melakukan retrospeksi, dalam sejarah pergerakan Islam modern disebutkan, pada abad 19-20 muncul gerakan kebangkitan Islam. Pelopornya adalah Jamaludin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal dan Ali Jinah. Mereka menganjurkan agar kaum Muslim membumikan ijtihad dan jihad fi sabilillah, serta memperkokoh solidaritas Islam.

Mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa keberangkatan KH Ahmad Dahlan, yang saat itu adalah abdi dalem Kraton, justru atas dorongan dan dukungan Sri Sultan HB VII. Bakda membaca dalam "Tafsir AL Manaar" karya Abduh, pada 1912 ia pun mendirikan perserikatan Muhammadiyah di Yogyakarta.

Dalam artikel: "Indonersianisme dan Pan-Asiatisme", Bung Karno menulis "...abad-20 sudah tidak menjadi abad perbedaan warna kulit lagi, tapi sudah berubah menjadi abad yang memberikan jawaban terhadap problem of the colour-line.

Dalam tuylisan lain, "Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara?", Bung Karno mengutip tulisan Frances Woodsmall, "Moslem Women Enter A New World", bahwa Turki Modern adalah anti-kolot, anti sosial lahir dalam hal ibadah, tetapi tidak anti agama.

Islam sebagai kepercayaan person tidaklah dihapuskan, sembahyang di masjid-masjid tidaklah diberhentikan, aturan-aturan agama pun tidak dhihgapuskan. "Kita datang dari Timur, Kita berjalan menuju ke Barat", demikian entri point artikel Bung Karno tersebut mengutip tulisan Zia Keuk Alp.

Di tahun 1903, saat diselenggarakan Kongres Khilafah di Jakarta oleh Jamiatul Khair, yang berdiri 1903, Sultan Turki mengirim utusan Muhammad Amin Bey. Kongres menetapkan fatwa, haram hukumnya bagi Muslim tunduk pada penguasa Belanda, dengan merujuk ajaran Islam "Hubbul wathan minal iman" (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Dari kongres inilah benih-benih dan semangat kemerdekaan membara.

Dalam bukunya: "The Rising Tide of Colour Against White World-Supremcy" (1920), Lothrop Stoddard mendalilkan keruntuhan supremasi kolonialisme Barat, karena cepatnya pertumbuhan (tide=pasang naik) populasi penduduk kulit berwarna. Dalam buku berikutnya, "The New World of Islam" (1921), ia meramalkan kebangkitan Dunia Islam di awal abad-20 untuk meraih kembali kejayaan masa silam adalah suatu keniscayaan sejarah.

Lalu, apa relevansinya uraian tersebut dalam konteks Kongres ini? Diharapkan Kongres ini menjadi jembatan antara penguasa dan rakyat melalui media forum komunikasi dan silaturahmi ulama. Sebagai forum ulama, paling tidak harus mencerminkan dua peran keualamaan, mas'uliyyatur ri'ayah -tanggungjawab kepemimpinan- dan ahdillatut thariqah -petunjuk jalan. Dengan dua peran utama itu, Kongres ini harus membawa aspirasi umat tanda membeda-bedakan mazhab sesuai fungsinya sebagai khadimul ummah -pelayan umat.

Sebagai wadah berkumpulnya para ulama, cendekiawan dan tokoh Muslim dalam beragam Mazhab, Badan Pekerja Kongres harus berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berupa dakwah, pendirikan serta memberi nasihat politik berbasis keagamaan kepada pemerintah dan umat Islam atas suatu perkara, terutama saat terjadinya ketidakpastian seperti sekarang ini. Sehingga segala kebijakan, fatwa dan sikapnya selalu mengacu pada kemashlahatan umat atas dasar ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basariyah.

Dengan tema: "Penguatan Peran Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya yang Berkeadilan dan Berperadaban", berarti tidak hanya mencakup masalah ibadah atau ubudiyah, tetapi juga kemashlahatan di dunia, menyangkut mu'amalah -hubungan sosial- yang berkorelasi dengan urusan politik. Dengan berpedoman pada pendapat Bung Karno tersebut, kiranya Kongres ini akan menemukan solusi di jalan lurus-Nya.

Dengan harapan seperti itulah, Pemerintah dan Rakyat Yogyakarta menyambut digelarnya Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 ini. Semoga Allah Swt melimpahkan berkah serta rahmat-Nya, agar Kongres ini memberikan kemashlahatan bagi umat, bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Jangan sampai membuat bingung umat Islam, laksana biji-biji tasbih yang lepas dari tali perangkainya. Akhirul kalam, "Selamat ber-Kongres, semoga Sukses!"

Tertanda

Hamengku Buwono X

 

Selengkapnya bisa mendengarkan audio yang bisa diunduh di sini

 

[dari berbagai sumber, Voa-Khilafah]

TERNYATA ADA PERAN KHILAFAH DALAM KEMERDEKAAN INDONESIA

Voice of Khilafah - Sudah menjadi rahasia umum di kalangan orang/pejabat Belanda bahwa banyak sultan-sultan di Indonesia memberikan baiatnya (sumpah kesetiaan dan kepatuhan) kepada Khalifah di Istanbul. Dengan itu secara efektif kaum Muslim di wilayah Sultan itu menjadi warga negara Khilafah [Negara Islam].

1

Kaum Muslim di Aceh adalah yang paling menyadari akan status mereka. Koran Sumatera Post menulis tentang ini pada tahun 1922: “Sesungguhnya kaum Muslim Aceh mengakui Khalifah di Istanbul.”

Bukan hanya itu, mereka juga mengakui fakta bahwa tanah mereka adalah bagian dari Negara Islam. Ini adalah salah satu alasan atas perlawanan sengit mereka melawan Belanda. Sebagaimana yang diakui Koran Sumatra Post tahun 1922: “Pada hari ini, serangan-serangan atas kami menjadi hal penting karena merupakan sikap mentalitas atas ide Perang Suci.”

“Pan-Islamisme: Konsulat Belanda di Konstantinopel telah memperingatkan pemerintah bahwa utusan rahasia Kaum Muhammedan telah dikirim dari Turki ke Indonesia yang dikuasai, dengan tugas memotivasi orang-orang Islam (untuk memberontak).” Ini adalah artikel Koran Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, tanggal 11 November 1912.

Ada kontak teratur antara kaum Muslim Aceh dan Khalifah di Istanbul. Sebagai contoh, kaum Muslim Aceh mengirim delegasi kepada Khalifah untuk memberitahu situasi mereka dan meminta bantuan dan dukungan Khalifah. Pada tahun 1915, Sumatera Post kembali menyebutkan satu delegasi tersebut, yang dikirim ke Istanbul pada tahun 1868:

2

Yang lebih penting adalah kontak langsung antara penduduk asli Aceh dan pemerintah Turki. Tidak kurang dari 68 orang bangsawan memohon kepada Khalifah selama tahun 1868 untuk ‘membebaskan mereka dari perbudakan asing, yakni dari orang Belanda. Karena, mereka mengatakan, ‘hal ini semakin besar dan semakin berbahaya dari hari ke hari, dan pada saatnya mereka akan mengendalikan seluruh Aceh’. Karena itu, mereka, orang-orang Aceh itu, meminta ‘dikirimkan tentara dan prajurit, dan mengumumkan kepada semua orang-orang asing bahwa kami (orang-orang Aceh) berada di bawah perlindungan dan merupakan warga negara Khalifah’.

Namun, Khalifah hanyalah satu sisi rakyat Aceh. Koran Nieuw Tilburgsche Courant melaporkan pada tahun 1899 bahwa Negeri Islam Al-Khilafah memberikan pendidikan kepada putra-putra Sultan, untuk mendukung perlawanan mereka melawan Belanda:

Selama beberapa hari terakhir seorang koresponden di Constantinopel melaporkan lagi bahwa tujuh anak bangsawan sudah tiba di sana dan telah diperkenalkan kepada menteri pendidikan, karena mereka akan mengambil pendidikan tinggi. Kaum Muslim dari Jawa telah mengirimkan kepada Sultan (Khalifah) surat ucapan terima kasih karena mengambil anak-anak mereka untuk bisa pergi ke sekolah-sekolah di Negeri (Islam) Sultan itu. Sebagai konsekuensinya, sudah empat belas pemuda dari Indonesia yang dikuasai Indonesia telah menerima pendidikan Islam yang ketat, yang sepenuhnya dibiayai oleh Sultan Constantinopel. Setelah mereka kembali ke tanah air mereka, setelah menimba ajaran Islam akan menjadi pejuang yang alami bagi Quran, untuk melawan ‘anjing-anjing Kristen’ yang memerintah negara mereka.

Khalifah juga mengirimkan perwakilannya ke Indonesia untuk mendukung kaum Muslim. Koran Het Nieuws van den Dag, misalnya, melaporkan tentang seorang konsul dari Khalifah di Batavia bahwa dia mendukung gerakan pan-Islam: “Di Indonesia hanya ada satu konsul, yakni di Batavia, dan dia telah menunjukkan antusiasme yang besar bagi pan-Islamisme. Oleh karena itu, pemerintah memintanya untuk diganti.”

Koran yang sama menginformasikan pembacanya pada tahun 1912 bahwa Khalifah mengirimkan misi rahasia ke Indonesia untuk mendukung kaum Muslim Indonesia: “Konsul Belanda di Konstantinopel telah memperingatkan pemerintah bahwa utusan rahasia Muhammedan telah dikirim dari Turki ke Indonesia yang dikuasai Belanda, dengan tugas memotivasi orang-orang Islam (untuk memberontak).”

Kerjasama juga terjadi sebaliknya. Tatkala Khalifah mengambil keputusan untuk membangun jalur kereta api Hejaaz, Koran Het Nieuws van den Dag mengatakan pada tahun 1905:

Raja Boni telah memberikan 200 Poundsterling untuk mendukung pembangunan jalur kereta api Hejaaz ke tempat-tempat suci agama Islam. Pada saat yang sama, utusan itu menyerahkan kepada (Khalifah) surat penguasa Boni, di mana ia meminta dukungan Khalifah bagi dirinya sendiri dan sekutunya, atas kesulitan mereka dengan para penguasa Belanda.

“Pan-Islamisme di provinsi Timur kami: Raja Boni telah memberikan 200 Poundsterling untuk mendukung pembangunan jalur kereta api Hejaaz ke tempat-tempat suci agama Islam“. Ini adalah artikel di Koran Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, tanggal 17 Juli 1905.

Karena hubungan erat antara kaum Muslim Indonesia dan Negara Islam Al-Khilafah, para analis di Belanda mulai khawatir ketika Inggris dan Prancis (antara lain) mulai melakukan kejahatan terhadap kaum Muslim Negara Islam: “Aku takut bahwa kaum Mohammedans kami akan merasakan ketidakadilan yang sedang dilakukan sekarang. Pemberontakan dan ketidakpuasan akan meningkat, baik di Belanda maupun Indonesia.” [Idris De Vriest (Aktifis Islam Belanda)] [visimuslim/voa-khilafah]

Tuhan Membusuk, Kegagalan Pendidikan di UIN Surabaya?

Meski berdalih yang membusuk itu maksudnya bukan Tuhan, namun kecaman bagi pengusung spanduk ‘Tuhan Membusuk’ terus berdatangan termasuk dari Jubir HTI Muhammad Ismail Yusanto.

 

“Menurut saya tidak bisa dimaknai lain, selain maksud mereka adalah ya Tuhan itu yang membusuk. Karena itu, ini sangat jelas menunjukkan kegagalan pendidikan yang terjadi di sana,” ungkapnya kepada mediaumat.com sesaat sebelum mengisi talkshow, Rabu (3/9) di Gedung Juang 45, Cikini, Jakarta Pusat.

Menurutnya, yang dilakukan panitia ospek Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Surabaya merupakan kegenitan yang sudah kebablasan. Perlu dipertanyakan secara mendasar apa hasil pendidikan di kampus itu kalau melahirkan orang-orang yang seperti ini. Jadi ini tidak mencerminkan apa pun. “Intelektual tidak, kreativitas tidak, yang ada justru kekurangajaran!” tegasnya.

Bila mereka bermaksud berupaya melakukan deradikalisasi dengan menulis Tuhan Membusuk; Rekonstruksi Fundamentalisme menuju Islam Kosmompilitan, menurut Ismail, justru itu menunjukkan radikalisme dengan gaya lain.

“Jadi alih-alih dia ingin menunjukkan deradikalisasi, tetapi justru dia mempertontonkan radikalisme dalam bentuk lain. Radikalisme dalam bentuk yang ngenye, menghina, melecehkan Tuhan!” ungkapnya. (mediaumat.com, /9/2014)

Di Bawah Presiden Baru, Ekonomi Indonesia Lebih Baik?

Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Pemenang Pilpres 2014. Jika Mahkamah Konstitusi tidak menganulir kemenangan tersebut, Jokowi-Jusf Kalla akan memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh banyak kalangan, keduanya dipandang mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik, termasuk dalam bidang ekonomi.

Sebagaimana rezim-rezim sebelumnya, ekspektasi publik tersebut tampaknya juga akan berujung kekecewaan. Pasalnya, pemilihan presiden saat ini hanyalah pergantian rezim minus perubahan sistem dan ideologi. Apalagi visi misi yang diumbar pemimpin terpilih berikut partai pendukungnya, selain bersifat tambal-sulam dari berbagai kelemahan rezim sebelumnya, juga akan membentur sejumlah hambatan.

Hambatan Sistemik

Hambatan terberat Pemerintah mendatang dalam mewujudkan perubahan di bidang ekonomi adalah kewajiban untuk tunduk pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Peran Pemerintah Pusat hanyalah membuat peraturan turunan dari UU yang ada. Dengan demikian pemerintah yang akan datang akan tetap melanjutkan implementasi berbagai undang-undang yang berlaku saat ini, termasuk di bidang ekonomi seperti UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Kelistrikan, UU Mineral dan Batu Bara, UU Penanaman Modal dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Padahal secara empirik banyak dari isi UU tersebut terbukti menyengsarakan rakyat dan merugikan negara.

Selain itu, kewenangan presiden dalam sistem demokrasi sesungguhnya amat terbatas. Dengan sistem pemerintahan yang berbentuk trias politika, pemerintah harus berbagi wewenang dengan lembaga lain seperti legislatif dan yudikatif, termasuk lembaga independen lainnya seperti bank sentral dan otoritas jasa keuangan. Di bidang fiskal, Pemerintah harus tunduk pada otoritas Legislatif dalam menetapkan APBN yang disusun Pemerintah. Keberadaan partai oposisi juga kerap menjadi ‘batu sandungan’ Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. Akibatnya, tawar-menawar politik antara Pemerintah dan anggota DPR tidak dapat dihindarkan. Alokasi anggaran tidak lagi disusun murni berdasarkan kepentingan rakyat, namun lebih mengakomo-dasi kepentingan elit-elit politik. Lebih dari itu, format APBN yang selama ini menjadi acuan seperti pendapatan yang mengandalkan pajak dan pembiayaan defisit melalui utang dan obligasi tetap akan berlangsung.

Di bidang moneter, kendali sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia. Kebijakan-kebijakan bank sentral dalam mengontrol nilai tukar rupiah melalui rezim nilai tukar mengambang dan mengendalikan inflasi melalui penetapan BI rate juga tidak akan berubah. Demikian pula dengan kebijakan di sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal dan asuransi yang dikendalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian Presiden mendatang juga tidak memiliki kemampuan untuk mengintervensi sektor tesebut seperti mengontrol suku bunga kredit atau membatasi arus investasi asing di pasar saham. Walhasil, pergantian presiden tidak akan menghilangkan potensi krisis moneter dan finansial khususnya jika terjadi gejolak eksternal.

Penerapan otonomi daerah juga membuat kewenangan pemerintah pusat terhadap provinsi dan kabupaten menjadi sangat terbatas. Desentralisasi kebijakan membuat gubernur dan bupati/walikota seperti raja-raja kecil yang tidak dapat didikte oleh Pemerintah Pusat. Pengalaman pada pemerintahan sebelumnya, banyak kebijakan Pemerintah Pusat berantakan lantaran tidak disetujui oleh Pemerintah Daerah, terutama jika kepala daerahnya memiliki afiliasi partai politik yang berbeda dengan sang Presiden.

Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup aktif terlibat dalam berbagai forum kerjasama ekonomi dan sejumlah organisasi ekonomi baik yang bersifat global, regional dan bilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), Kerjasama Ekonomi Jepang-Indonesia (JIEPA), Perdagangan Bebas Tiongkok-ASEAN (CAFTA) serta Perdagangan Bebas ASEAN-Australia dan New Zealand (ANZFTA). WTO, misalnya, sangat dominan dalam mengatur dan mengarahkan negara-negara anggotanya dalam liberalisasi perdagangan. Dengan demikian pemerintah yang berkuasa tidak leluasa dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang menguntungkan negara dan rakyatnya.

Hambatan Non-Sistemik

Selain itu, seluruh partai saat ini, termasuk calon presiden yang berkompetisi dalam Pilpres lalu, meski dengan jargon dan penekanan kebijakan yang berbeda-beda, seluruhnya tetap dalam lingkaran ideologi Kapitalisme, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam visi-misinya di bidang ekonomi, Jokowi-JK, misalnya, tetap akan menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara1 dan melanjutkan pembiayaan melalui utang.2 Mereka juga tetap akan mendorong peran swasta termasuk asing untuk berinvestasi di sektor riil dan finansial,3 termasuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeruk kekayaan alam negeri ini.4 Selain itu, keduanya juga tetap akan melanjutkan berbagai perjanjian kerjasama di bidang ekonomi yang selama ini berjalan.5 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berbasis asuransi sebagaimana yang diamanatkan UU juga tetap diberlakukan.6 Dengan demikian rakyat akan diwajibkan untuk membayar premi asuransi baik ia sakit ataupun tidak. Calon pemimpin yang didukung oleh PDIP tersebut juga akan mengurangi besaran subsidi BBM dan listrik.7

Selain hambatan di atas, pemimpin terpilih saat ini juga akan digelayuti oleh kepentingan partai-partai politik pendukungnya dan para relawannya. Mereka tentu akan menagih imbal hasil atas investasi politik mereka, baik dalam bentuk jabatan di Kementerian dan Lembaga (K/L) dan BUMN ataupun dalam bentuk konsesi proyek-proyek dan prioritas investasi. Selain mereka, negara-negara asing, terutama yang selama ini cukup berpengaruh di Indonesia seperti AS, Tiongkok dan Jepang tentu tidak tinggal diam untuk menanamkan dan mempertahankan pengaruhnya di negeri ini.

Sistem Islam

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah yang akan datang tetap menjadikan Kapitalisme sebagai azas kebijakannya. Padahal sistem tersebut telah terbukti gagal dalam menciptakan kesejahteraan kolektif, memperbesar ketimpangan ekonomi, menciptakan dehumanisasi dan kerusakan ekologi. Bangunan sistem tersebut juga sangat rapuh dan telah menciptakan berbagai krisis yang telah memporak-porandakan tatanan ekonomi global termasuk di Indonesia.

Satu-satunya sistem yang mampu mengubah carut-marutnya perekonomian negara ini adalah sistem Islam. Sistem yang diwahyukan oleh Allah SWT, Zat Yang Mahatahu, Mahaadil dan Mahabijaksana tersebut telah menjelaskan berbagai hukum yang mengatur masalah manusia termasuk di bidang ekonomi. Kedaulatan dalam Pemerintahan Islam adalah di tangan syariah, bukan di tangan manusia yang serba lemah dan terbatas. Khalifah yang menjadi pemimpin negara tidak boleh tunduk dan mengikuti berbagai peraturan dan kesepakatan yang bertentangan dengan Islam atau menjadikan negara Khilafah Islam tersubordinasi oleh negara lain.

Sistem tersebut tidak mengenal partai oposisi. Pasalnya, seluruh partai menjadikan Islam sebagai azas dalam melakukan koreksi. Dengan demikian koreksi kepada penguasa hanya dilakukan jika penguasa dianggap menyelisihi syariah Islam.8 Seluruh pemimpin daerah baik wali ataupun amil wajib patuh pada kebijakan Khalifah sepanjang sesuai dengan syariah. Walhasil, kebijakan Khalifah, selama selaras dengan syariah, tidak akan menghadapi penentangan dalam implementasinya.

Dalam penyusunan APBN, Islam telah menetapkan pos-pos yang menjadi sumber pendapatan dan alokasi pembiayaan. Adapun rincian dan besaran anggaran sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad Khalifah. Dengan demikian tidak akan ada pembahasan yang bersifat tahunan dengan Majelis Umat.

Alokasi belanja pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhannya, bukan berdasarkan pendapatannya. Jika pendapatannya lebih besar daripada kebutuhannya maka sisanya akan didistribusikan ke wilayah lain yang membutuhkan. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian ketimpangan ekonomi antarwilayah dapat dihindari.

Sistem ekonomi Islam juga menekankan konsep keseimbangan ekonomi (at-tawâzun al-iqtishâdiyyah) untuk mencegah ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, Khalifah berkewajiban untuk memastikan setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan pokoknya baik pangan, sandang dan perumahan serta menyediakan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. Khalifah berkewajiban membantu warganya untuk mendapatkan lapangan kerja, termasuk memberikan bantuan modal baik yang bergerak dan tidak bergerak sehingga mereka dapat hidup mandiri dengan layak. Mereka yang tergolong lemah dan tidak wajib berkerja seperti anak-anak dan orang tua wajib disantuni oleh keluarganya atau oleh negara jika keluarganya tidak ada atau tidak mampu.

Selain itu, penerapan sistem Islam akan menciptakan ekonomi yang sehat dan stabil. Berbagai kegiatan ekonomi yang diharamkan oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan penimbunan harta akan dieliminasi. Sistem mata uang yang digunakan berbasis emas dan perak, bukan mata uang kertas (fiat money) yang sangat tidak stabil. Lebih dari itu, dengan menerapkan Islam, kebahagiaan tidak hanya akan dirasakan di dunia namun juga akhirat kelak. Allah SWT berfiman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

WalLahu a’lam bi ash-Shawab.

[Muhammad Ishaq, Anggota Lajnah Mashlahiyah DPP HTI]

Catatan Kaki:

1     Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Mandiri, Berdaulat dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-JK 2014, Bidang Ekonomi No. 8 (2)

2     Ibid, No.8 (7) dan (8)

3     Ibid, No.6 (1).a; No.7

4     Ibid, No. 3.(1).c & d, No.4

5     Ibid, No. 5(6); No. 15 (8)

6     Ibid, No.5 (3) & (9)

7     Ibid, No. 3.(2).b ; No. 3(5) & (6);

8     Muhammad Husain Abdullah (1996), Mafahim Islamiyyah Jilid 2. Beirut: Darul Bayariq, hlm. 21

Ada apa di balik insiden situs SBY?

JAKARTA (Voa-Khilafah.tk) - Tanggal 9 Januari 2013, situs kepresidenan RI yang beralamat di www.presidensby.info diserang oleh hacker yang tampak melakukan aksi deface alias mengganti laman beranda situs yang bersangkutan.

Namun, menurut I Made Wiryana, praktisi IT yang juga mengawal keamanan situs tersebut, yang terjadi bukanlah tindak hacking atau peretasan yang umumnya identik dengan bobolnya keamanan server situs. Ia mengatakan, insiden itu hanya re-route atau pengalihan alamat.

"Jadi, istilah yang tepat itu bukan di-hack karena situsnya sendiri yang beralamat di www.presidenri.go.id tidak apa-apa, hanya domainnya yang dialihkan ke mesin lain," ujar Made dalam percakapan telepon dengan Kompas Tekno, Senin (4/2/2013).

Kalau diibaratkan, lanjut Made, situs presiden adalah "istana", sementara domain adalah "papan penunjuk jalan" yang menuntun pengguna internet ke istana tersebut. 

"Nah, papan namanya inilah yang diubah, sementara istananya sendiri tidak apa-apa. Misalnya, saya ikuti petunjuk arah ke daerah Senen, tetapi saya malah sampai di Ancol," ujar pria yang juga aktif di komunitas Linux ini menjelaskan.

Lebih tepatnya, perubahan yang dilakukan oleh Wildan, sang hacker situs presiden itu, dikatakan Made berada pada level services yang menaungi layanan domain, bukan server tempat data-data situs tersebut berada.

"Makanya, hasilnya berbeda-beda. Ada yang pakai provider A, ternyata alamat situs presiden dialihkan, sementara provider B tidak mengalihkan. Situs di alamat www. presidenri.go.id sendiri sama sekali tidak bermasalah ketika diakses hari itu, hanya yang berdomain .info saja," papar Made seraya menambahkan bahwa domain .info masih digunakan untuk situs presiden hingga saat ini karena sudah telanjur dikenal pengguna. (Ukasyah/tek-kom/arrahmah/Voa-Khilafah.tk)