Awas!! Pendeta Kanada Gelar Pemurtadan Berkedok 'Festival Persahabatan Ambon'

AMBON (voa-khilafah.co.cc) – Sejak pertengahan Januari 2012 berbagai sudut kota Ambon terpampang banyak iklan kegiatan Kristen yang bertajuk "Festival Persahabatan Ambon.”

Secara atraktif, iklan Kristen tersebut dipampang di jalan-jalan protokol dan pintu masuk kota Ambon terpampang papan reklame, spanduk dan baliho berukuran besar. Tak ketinggalan, pamflet kertas ditempel di berbagai tembok pinggir jalan. Bahkan panitia menyatakan bahwa acara Kristen tersebut diperuntukkan juga bagi semua agama, termasuk Islam. Demikian bunyi iklan tersebut:

“Festival persahabatan Ambon 15-19 Februari 2012, jam 6 sore s/d selesai, tempat: Stadion Mandala Remaja Karang Panjang Ambon, bersama Dr Peter Youngren. Tuli bisa mendengar, buta melihat, lumpuh berjalan. DR Peter Youngren tidak meninggikan salah satu agama di atas agama yang lain tetapi membagikan kasih Tuhan dan persahabatan kepada semua orang. Kasih Tuhan dinyatakan bagi semua orang tanpa diskriminasi. SEMUA ORANG DIUNDANG."

Dalam iklan tersebut juga ditampilkan foto DR Peter Youngren yang tengah mengobati orang yang tuli, dan nampak juga di foto seorang laki-laki tua berjenggot dan berambut putih yang mengenakan jubah dan songkok putih tengah bersorak kegirangan hendak memeluk DR Peter Youngren yang telah mengobatinya.

Salah satu dari iklan pada papan reklame terdapat di jalan Sultan Hasanudin sekitar kurang dari seratus meter dari kantor Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Maluku dan Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Maluku.

Menurut MUI Kota Ambon, KKR Kristen bertajuk "Festival Persahaban Ambon" itu adalah acara kristenisasi. "Itu bernuansa kristenisasi yang dibungkus dengan kedok pengobatan massal," jelas Ustadz La Suryadi, salah satu pengurus MUI Kota Ambon.

Jika acara itu terdapat misi kristenisasi, lanjut Suryadi, maka ia menyerukan umat Islam untuk melakukan penentangan. "Jika dalam acara tersebut ada indikasi kristenisasi, maka umat Islam harus menentang," tegas tokoh Muslim Ambon itu.

Kristen Berkedok Festival Persahabatan

Untuk mengetahui esensi acara tersebut, diperlukan penelusuran terhadap sepak terjang Peter Youngren di dunia kristenisasi.

DR Peter Youngren adalah misionaris asal Kanada yang gencar melakukan penginjilan ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. secara intensif, Youngren melatih lebih 110 ribu pendeta dan pemimpin dalam seminar "Global Harvest Praise."

Sebuah situs Kristen menggambarkan sosok Peter Youngren sebagai berikut: "DR Peter Youngren ialah seorang penginjil yang amat diberkati. Pria asal Kanada ini dikenal memiliki kerinduan besar kepada orang-orang yang belum tersentuh firman Allah. Peter telah melakukan perjalanan penginjilan ke lebih dari 70 negara, ia telah melayani kebaktian kebangunan Rohani yang dihadiri sampai 500 ribu jiwa."

Jadi, acara bertajuk “Festival Persahabatan Ambon’ yang akan dimulai nanti sore adalah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR), yang salah satu acaranya adalah penyembuhan dalam nama Yesus.

Karena kental dengan pesan kristenisasi itulah acara bertajuk ‘Festival Persahabatan’ di berbagai daerah beberapa tahun lalu dihentikan secara paksa oleh aparat dan umat Islam. Bulan Agustus 2003, Festival Persahabatan Bandung Peter Youngren distop karena meresahkan umat.

Jadi, umat Islam Ambon jangan terkecoh dan latah terbawa arus kristenisasi berkedok Festival Persahabatan. [taz/af/voa-islam/voa-khilafah.co.cc]

Imam Kanada: Muslim Dianiaya Seperti Yahudi di Era Hitler

Voa-Khilafah.co.cc, Kondisi yang dialami Muslim saat ini dinilai sama seperti Yahudi di era Adolf Hitler. Di mana ketika itu, Hitler memerintahkan pemusnahan etnis Yahudi tersebut di Jerman.

Pendiri Dewan Tertinggi Islam Kanada, Syed Soharwardy, mengatakan perubahan peraturan yang mengharuskan Muslimah melepaskan niqab dan burqa ketika disumpah menjadi warga negara memojokkan Islam.

Segala bentuk intimidasi, menyudutkan Islam dan meremehkan kitab suci umat Islam yakni Alquran, tak ubahnya sama dengan perlakuan orang-orang Yahudi di Jerman.

"Muslim akan melalui situasi yang sekarang dihadapi orang-orang Yahudi sebelum Holocaust," kata Soharwardy kepadaCFCN TV di Alberta.

"Itu terjadi di Jerman sebelum Holocaust, hal yang sama terjadi sekarang tentang Muslim. Jadi ini benar-benar situasi yang mengkhawatirkan," katanya lagi.

Sebelumnya, Pemerintah Federal, Senin (12/12) kemarin, telah mengajukan draft Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut kepada Mahkamah Agung. Apabila disahkan, UU itu mewajibkan Muslimah untuk melepas burka saat menjadi warga negara Kanada. Mereka pun diharuskan pula melepas burka atau jilbab ketika pengambilan sumpah dilakukan.

Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan Kanada, Jason Kenney menilai wajar seseorang harus melepaskan jilbab saat mengambil sumpah dan itu merupakan prinsip dasar pengadilan yang mencerminkan nilai-nilai keterbukaan dan kesetaraan.

"Sumpah kewarganegaraan adalah janji seorang warga negara terhadap tanah airnya. Kalau anda menjadi warga Kanada, anda harus mengucapnya dengan nilai-nilai keterbukaan dan keseteraan itu," katanya.

Walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut diterima Muslim Kanada. Komunitas Muslim Kanada menilai pemberlakuan Undang-undang baru yang melarang seorang Muslimah bercadar saat menjadi warga negara Kanada perlu dipertimbangkan. Namun, mereka menggarisbawahi, penerimaan aturan itu lebih kepada kepentingan keamanan Kanada.

"Aku pikir ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan," kata Alia Hogben, Direktur eksekutif Dewan Perempuan Muslim Kanada seperti dikutip arabnews.com, Selasa (13/12).

Hogben menyadari sebagian muslimah merasa tidak nyaman dengan masalah ini. " Aku pikir, ini bukan masalah besar. Namun, kedua belah pihak harus mengakomodasi satu sama lain," katanya.

Hogben mengatakan ada kondisi dimana wajah seseorang perlu untuk dilihat. "Aku bisa mengerti untuk masalah keselamatan atau keamanan," katanya.*RoL/Voa-Khilafah.co.cc

Zambia Suruh Amnesty Bikin Negara untuk Menggantung Bush

Voa-Khilafah.co.cc--Zambia tidak akan menangkap mantan presiden Amerika Serikat George W. Bush saat melakukan kunjungan ke Afrika, terkait penyiksaan tahanan yang melanggar hukum internasional. Demikian dikatakan menteri luar negeri Sabtu lalu.

Sebelumnya pada hari Kamis, Amnesty Internasional mendesak Ethiopia, Tanzania dan Zambia  untuk menahan Bush, saat melakukan kunjungan lima hari ke Afrika dalam rangka kampanye penyakit kanker, AIDS dan malaria.

"Atas dasar apa Amnesty International ingin kami menangkap Bush? Suruh mereka menggantungnya, dan juga tolong minta mereka mendirikan negara sendiri dan menunggu Bush datang mengunjungi negaranya, sehingga mereka dapat menangkapnya sesuai keinginan mereka, dan bukan di sini di Zambia," kata Menteri Luar Negeri Chishimba Kambwili kepada AFP, dikutip All Africa (03/12/2011).

Bush ke Zambia setelah mengunjungi Tanzania pada hari Kamis.

Kambwili mengatakan, Zambia akan menangkap Bush jika Mahkamah Kejahatan Internasional dan lembaga internasional lainnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta pemerintahnya melakukan penangkapan.

Pada bulan Oktober lalu, Amnesty International meminta hal serupa terhadap Kanada, saat Bush melakukan kunjungan ke British Columbia dalam rangka mengikuti pertemuan tingkat tinggi ekonomi.

Amnesty International menuding Bush telah melanggar hukum internasional, karena merestui tehnik penyiksaan--antara lain waterboarding--atas para tahanan tersangka teroris yang dikurung dalam penjara rahasia CIA (termasuk di Guantanamo) antara tahun 2002 hingga 2009.

Amnesty mengandalkan bukti-bukti berupa catatan publik, dokumen AS yang bisa diakses berdasarkan hak kebebasan meminta informasi, memoir yang dibuat oleh Bush sendiri, serta laporan Palang Merah Internasional terkait kebijakan perang melawan teror AS.*hid/voa-khilafah.co.cc

Kristen Mormon Diadili di Kanada Gara-gara Poligami

KANADA (voa-khilafah.co.cc) - Pengadilan tertinggi di British Columbia telah memulai dengar pendapat tentang apakah hukum anti-poligami Kanada melanggar hak atas kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

Pengadilan sendiri sebenarnya berfokus pada sebuah sekte dari gereja Mormon yang memisahkan diri, yang telah mempraktekkan beberapa poligami di komplek pedesaan British Columbia sejak tahun 1940 an.

"Kami mulai pada referensi bersejarah," kata Robert Bauman, kepala pengadilan.

Hal ini juga bisa berkembang dalam ruang lingkup masyarakan Muslim yang berpoligami.

Jaksa Kanada sebelumnya telah menolak untuk melanjutkan kasus poligami. Kritik terhadap para pelaku poligami, pemerintah mengatakan mereka sedang memaafkan penyalahgunaan perempuan dan anak.

Craig Jones, seorang pengacara untuk propinsi, telah memperingatkan hakim yang menyatakan poligami praktik keagamaan dilindungi akan membuat Kanada satu-satunya negara Barat yang memungkinkan beberapa pernikahan.

Propinsi paling barat di Kanada telah mengambil langkah yang langka tahun lalu untuk memutuskan sebuah aturan, ini terkait setelah seorang hakim mendakwa dua orang pemimpin sekte gereja yang melakukan poligami.

Winston Blackmore dan James Oler, pemimpin sekte itu berpendapat mereka memiliki hak beragama dalam praktek poligami dibawah konsitusi Kanada.

Kedua orang itu adalah anggota dari gereja yang mempunyai sekte poligami yang memisahkan diri Gereja Yesus Kristus dari Hari Orang Suci yang berbasis di Amerika serikat, dimana beberapa anggotanya telah dituntut atas tuduhan terkait dengan poligami.

Sebuah keputusan akhir mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun dan kasus ini diharapkan pada akhirnya di tindak lanjuti oleh pengadilan banding British Columbia dan mungkin pengadilan federal tertinggi Kanada. (Rabu, 24/11/2010 , za/jzr/voa-islam/voa-khilafah.co.cc)

Amnesty Seru Kanada Untuk Menangkap Bush

Voa-Khilafah.co.cc - Organisasi Amnesty International pada hari Rabu (12/10) menyeru pemerintah Kanada untuk menangkap mantan Presiden AS, George W. Bush, dan menyeretnya ke mejahijau atas perannya dalam penyiksaan, saat kunjungannya ke Kanada yang direncanakan pada tanggal 20 Oktober ini.

Organisasi itu mengatakan bahwa organisasi telah mengirimkan sebuah memorandum kepada pemerintah Kanada pada tanggal 21 September lalu, dan menempatkan masalah substansial yang mejelaskan pertanggungjawaban hukum bagi mantan presiden AS terkait rangkaian pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Organisasi menambahkan bahwa pelanggaran terjadi selama program pengangkapan rahasia oleh CIA pada periode 2002-2009, meliputi penyiksaan dan lainnya, seperti pemukulan dengan kejam, pelecehan dan penghilangan paksa bagi mereka yang oleh pemerintahan Bush dicurigai memiliki hubungan dengan terorisme.

Organisasi ini mengatakan bahwa memorandum juga berisi lebih banyak bukti penyiksaan dan kejahatan lainnya yang dilakukan-sesuai dengan klasifikasi hukum internasional-terhadap hak para tahanan dalam tahanan militer AS di Afghanistan, Teluk Guantanamo dan Irak.

Bertanggung Jawab atas Berbagai Kejahatan

Direktur pada program Amerika di Amnesty International Susan Lee berkata bahwa “Apa yang dituntut dari Kanada, dan sebagai kewajiban internasional adalah menangkap dan mengadili mantan Presiden Bush karena tanggung jawabnya atas kejahatan berdasarkan hukum internasional, termasuk penyiksaan. Sebab, pemerintahah AS sejauh ini gagal untuk membawanya ke pengadilan. Sehingga masyarakat internasional perlu campur tangan.”

Lee mengingatkan bahwa kegagalan Kanada dalam mengambil tindakan saat kunjungan Bush merupakan pelanggaran terhadap Konvensi PBB dalam melawan penyiksaan dan mengabaikan hak asasi manusia.

Lee menambahkan bahwa “Ini merupakan saat yang menentukan bagi Kanada untuk menunjukkan kesediaan dalam memenuhi kewajibannya terkait dengan hak asasi manusia.” Lee beralasan bahwa bagaimanapun juga Kanada “telah menjadi pemimpin dalam upaya untuk memperkuat sistem keadilan internasional.”

Lee menegaskan bahwa “Kanada harus membuktikan sekarang bahwa tidak ada satu manusia atau negara yang tidak tersentuh hukum internasional, ketika masalahnya terkait pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia.”

Di Kanada, Sekretaris Jenderal Cabang Organisasi di sana, Alex Neve berkata pada pers bahwa organisasinya akan mengikuti Bush di depan semua negara yang akan dikunjunginya. Ia menambahkan bahwa “penyiksaan harus menghadapi pengadilan … dan semua negara harus berbagi tanggung jawab untuk menjamin keadilan.”

Ia mengatakan bahwa “menyeret mereka yang bertanggung jawab atas penyiksaan untuk mendapatkan keadilan merupakan tujuan utama. Sebab tidak ada satu orang pun yang kebal hukum, sekalipun orang itu adalah presiden di negara yang paling kuat di dunia selama delapan tahun.” (aljazeera.net, 12/10/2011).

(hti/voa-khilafah.co.cc)

Kanada Beberkan Dokumen Rahasia Penyiksaan Tawanan Perang Afghanistan

Voa-Khilafah.Blogspot.Com, OTTAWA – Pemerintah Kanada, Rabu (22/6) kemarin, merilis 4.000 halaman dokumen berklasifikasi sangat rahasia tentang transfer para tahanan Afghanistan.
Dokumen ini diyakini mengandung bukti bahwa Kanada mentransfer para tahanan ke penjara Afghan karena tahu bahwa mereka akan disiksa. Padahal penyiksaan tahanan adalah pelanggaran terhadap hukum Kanada dan internasional.
"Dokumen-dokumen ini dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada tuduhan yang kredibel terhadap Angkatan Bersenjata Kanada. Dan pasukan kami selalu bertindak sesuai dengan hukum internasional dalam penanganan tahanan Taliban," kata Menteri Pertahanan Kanada, Peter MacKay.
Partai-partai oposisi telah mengancam dan memaksa diselenggarakannya pemilihan umum tahun lalu karena penolakan pemerintah untuk mempublikasikan dokumen perang Afghanistan yang sensitif tersebut.
Namun sebuah kesepakatan dicapai pada Juni 2010 di mana parlemen membentuk sebuah komite untuk meninjau semua dokumen yang terkait dengan transfer tahanan dalam konflik Afghanistan.
Setiap dokumen yang ditemukan dan relevan dengan kasus tersebut langsung dirujuk ke sebuah panel "pakar arbitrasi" yang bertugas untuk memutuskan apakah dokumen itu bisa dibuka kepada parlemen dan publik tanpa mengorbankan keamanan nasional.
Oposisi mengatakan, kini saatnya mengambil kesempatan untuk meninjau dokumen-dokumen tersebut. Ketua Partai Demokrat Baru (NDP), Jack Layton, menilai komite yang meneliti dokumen-dokumen yang akan dibeberkan itu sudah tak eksis lagi, menyusul pemilihan Mei lalu. "Walau bagaimanapun, saya kira hal itu tidak akan mengakhiri kontroversi," ujarnya.
"Saya kira apa yang kita hadapi sekarang adalah apakah ada atau tidak rantai komando, atau pemerintah sendiri, yang sadar bahwa ada kemungkinan prajurit kita di garis depan diminta atau dipaksa untuk menutup mata ketika para tahanan dipindahkan ke penjara, di mana mereka disiksa," tegas Layton. (REPUBLIKA.CO.ID)