Cowok Maho! Jijaynya Kaum Gay

Voa-Khilafah.com - Semakin hari kaum gay makin nggak malu-malu lagi nunjukin eksistensinya. Mereka semakin menuntut masyarakat untuk mengakui keberadaan mereka. Mereka juga menuntut masyarakat agar nggak memandang mereka sebelah mata. Apalagi pake mata kaki. Karena menurut mereka, menjadi gay itu bukan mau mereka, udah ketentuan dari ‘sononya’ mereka itu harus menjadi gay (ada-ada aja). Ada juga yang bilang bahwa jadi gay itu adalah salah satu pilihan yang merupakan hak asasi. “Terserah gue dong, mau jadi gay kek, mau nggak kek.” Dan katanya, semua orang harus menghormati keputusan seseorang tentang orientasi seksualnya dengan menjadi gay. Waduh, makin kacau aja nih!!!

Kalo kita telusuri gimana aktivitas dan gerak mereka untuk mendapatkan pengakuan, kita bakal tahu bahwa ada kekuatan-kekuatan global yang mendukung mereka. Yuk disimak!

Tahun 1920-an, komunitas homoseks mulai bermunculan di kota-kota besar di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya sekitar tahun 1968, istilah wadam dimunculkan buat menggantikan istilah bencong atau banci yang kesannya lebih merendahkan. Setahun berikutnya, didirikan organisasi wadam pertama, Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD), yang difasilitasi oleh Gubernur DKI Djakarta Raya, Ali Sadikin. Di masa rezim Soeharto, istilah wadam diganti lagi menjadi waria, sebab para ulama nggak suka dengan istilah wadam. Seolah-olah istilah wadam ini memplesetkan nama Nabi Adam as. (bener juga ya).

Organisasi gay pertama, Lambda Indonesia, didirikan tahun 1982. Berdirinya organisasi ini memicu didirikannya organisasi serupa pada tahun 80-an dan 90-an. Lambda Indonesia ini termasuk organisasi homo tertua dan terbesar di Asia Tenggara lho. Ngeri banget kan!! Organisasi ini melakukan banyak aktifitas, di antaranya mengadakan berbagai pertemuan kaum homo, mengkampanyekan kesadaran dan kebanggaan akan status mereka sebagai homo, dan menyebarkan buletin Gaya Hidup Ceria. Lambda Indonesia kemudian dibubarkan pada tahun 1990-an.

Bulan Agustus 1987, Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara yang kemudian dipendekkan menjadiGaya Nusantara, didirikan di Pasuruan dan Surabaya sebagai penerus Lambda Indonsia. Mereka menerbitkan buku seri Gaya Nusantara.

Kongres Lesbian dan Gay Indonesia (KLGI) pertama diselenggarakan pada bulan Desember 1993 di Kaliurang, Yogyakarta. Kongres ini diikuti oleh 40 peserta dari Jakarta sampai Ujungpandang. Dihasilkanlah 6 butir ideologi pergerakan gay dan lesbian Indonesia. Bulan Desember 1995, diadakan lagi KLGI di Lembang dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya (perekrutan mereka berhasil). Diputuskanlah Gaya Nusantara sebagai koordinator jaringan gay dan lesbian di Indonesia. KLGI III diadakan di Denpasar Bali dan baru pada kongres ketiga inilah wartawan dari luar diizinkan meliput jalannya sidang kaum homo itu.

Kontes waria dalam ajang Pemilihan Miss Waria Indonesia digelar di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Gubernur Sutiyoso menyumbang uang Rp. 100 juta (stres banget!). Sebanyak 30 waria bergabung dalam ajang ini, dan Olivia Lauren, waria asal Jakarta, terpilih sebagai Miss Waria Indonesia 2005. Penyematan tiara dilakukan langsung oleh Miss Waria 2004 Megi Megawati (itu nama kalau malam, kalau siang namanya Totok Sugiarto). Pemenang ajang ini katanya akan dikirim untuk ikut ajang internasional. Emang udah pada setres semua.

Kalau kita buka situs gayanusantara.or.id, di situ akan kita temukan bahwa gerakan kaum homo ini murni berdasarkan pada ide kebebasan berekspresi yang berasal dari ideologi kapitalisme-sekular. Kondisi sosial yang liberal (bebas) inilah yang dipuja-puja oleh mereka. Sistem yang menjijikan ini telah menjerumuskan masyrakat pada jurang kenistaan. Kambing aja nggak ada yang homo, lha ini orang?!

Driser, berkembangnya kehidupan homoseks hanya terjadi di negeri-negeri yang aturan hidupnya steril dari syariat Islam. Ini disebabkan mereka menjadikan kebebasan individu di bawah lindungan demokrasi sebagai panglima tertinggi yang wajib dihormati. Catet tuh!

Hawa kebebasan individu yang ditawarkan demokrasi mengizinkan mereka mengibarkan bendera Pelangi sebagai simbol komunitas kaum homoseks. Ibarat oase di tengah panasnya padang pasir, kebebasan itu juga memancarkan sebuah asa bagi mereka untuk membuka diri tanpa takut mengalami diskriminasi. Sehingga perkawinan sejenis (gay) yang mulai banyak disyahkan di beberapa negara Eropa, kudu diterima sebagai sebuah konsekwensi dari kebebasan individu.

Dan jika paham permisif ini dibiarkan, boleh jadi kita akan memanen kebejatan moral masyarakat di masa yang akan datang. Penularan HIV/AIDS atau mewabahnya Penyakit Menular Seksual semakin meningkat. Haruskah azab yang Allah timpakan pada kaum Nabi Luth terulang di negeri kita? Naudzubillahi min dzalik

Kalo negeri kita tercinta bebas dari perilaku jahiliyah macam kaum gay yang bikin jijay, nggak ada pilihan kecuali Negara mau pake Syariah Islam buat ngatur rakyatnya. Titik![Isa]

di muat di Majalah Remaja islam Drise Edisi #38
http://drise-online.com/cowok-maho-jijaynya-kaum-gay/

Bolehkah Mengkritik Penguasa Dengan Cacian?

Voa-Khilafah.com - Islam adalah agama yang sempurna yang didasari oleh akidah yang benar serta akhlak yang mulia.    Aisyah pernah mengabarkan bahwa,“Rasulullah SAW bukan orang yg suka berkata keji, bukan orang yg buruk perangainya, dan bukan orang yg suka berkeliaran di pasar. Bukan pula orang yg membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi orang yg suka memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain.”(HR Ahmad).

Tidak ada bagi seorang muslim teladan yang lebih baik ketimbang Rasulullah SAW,  karena Allah telah menyatakan dalam Al-Qur’an “Sungguh telah ada pada diri Rasullah suri teladan yang baik bagi kalian”. Dari hadits yang diceritakan oleh Aisyah diatas dapat difahami bahwa Rasullah tidak pernah berkata-kata kasar, kotor dan penuh cacian, sekalipun kepada musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Oleh karena itu tidak dapat dibenarkan seorang muslim mencaci maki orang lain dengan kata-kata kasar sekalipun mereka para penguasa yang dzalim dan diktator. Karena sebenarnya ucapan dan prilaku itu menunjukkkan perangai dan kepribadian (syakhsiyah) seseorang. Terlebih lagi seorang pengemban dakwah tentu ia akan menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai landasan bagi seluruh aktifitasnya. Kita bisa belajar dari sirah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ketika dicaci maki dan dilempari batu oleh orang-orang kafir Qurays, hingga datang malaikat dan menawarkan kepada beliau “Jika engkau mau maka aku akan lemparkan gunung uhud kepada kaummu agar mereka binasa” justru Rasulullah menolaknya, dan bahkan mendoakan kaumnya dengan doa  “Allahummahdi qaumi fainnahum la ya’lamun”( Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui”.

Di sisi lain wajar banyak orang mencaci maki penguasanya karena tindakan semena-mena yang dilakukannya, bahkan tidak segan-segan melaknatnya karena bebalnya penguasa yang tidak peduli dengan nasib rakyatnya, yang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan para pemilik modal. Rasa benci, kesal dan marah sudah menjadi satu yang kemudian dimunculkan dalam bentuk kata-kata kasar dan kotor.

Sadarilah wahai saudaraku bahwa apapun yang kita lakukan seharusnya dalam rangka muhasabah(mengoreksi) dan amar makruf nahi munkar, maka seharusnya caranyapun harus sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan ihsan, agar tidak berubah menjadi penelanjangan aib dan pencitraburukan terhadap Islam itu sendiri. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Musa dan Harun agar berbicara lemah lembut kepada Fir’aun;

 “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut”.(QS. Thaha :44)

Kita tahu bahwa Fir’aun adalah manusia yang paling durhaka kepada Allah, juga seorang penguasa yang sangat dzalim dan diktator, tetapi Allah tetap memerintahkan kepada Musa dan Harun agar berbicara dengan ucapan yang baik kepadanya.

Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisan kita sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Aamiin.[]

sumber: http://drise-online.com/mengkritik-penguasa-dengan-cacian/

Kegagalan Kebangkitan Indonesia

Voa-Khilafah.co.cc - Berbicara tentang kebangkitan sebuah bangsa, kita harus menetapkan dulu apa definisi kebangkitan itu; apa indikator sebuah bangsa dikatakan telah bangkit, maju, kuat dan mandiri; juga sebaliknya, kapan bangsa itu itu disebut bangsa yang gagal, terbelakang, lemah dan pengekor.

Pertama-tama kita bisa menggunakan definisi yang relatif berlaku umum. Bangkit berarti bangun dari suatu kondisi yang dianggap memiliki kemampuan lebih rendah, misalnya dari posisi berbaring ke duduk, dari duduk menjadi berdiri, dan dari berdiri menjadi berjalan atau berlari. Dalam konteks sosial-politik, bangkit adalah berubah dari posisi “mati” (statis) menjadi “hidup” (dinamis) secara sosial-politik.

Dari sisi kualitas, bangkit menuju hidup ini ada tiga tingkatan (level), yaitu:

1) Level-1: bergerak ke arah yang positif (self-build), tidak merusak diri sendiri (self-destroy);

2) Level-2: melakukan sesuatu yang ada hasilnya (produktif), yang tidak habis sekali pakai;

3) Level-3: memberikan sesuatu yang kontributif kepada orang banyak atau masa sesudahnya.

Untuk ukuran sebuah bangsa, bangsa yang statis adalah bangsa yang sepenuhnya bergantung kepada bangsa lain, baik dalam perkara mempertahankan hidupnya, menjaga martabatnya, maupun mewujudkan cita-citanya. Kehidupan maupun keamanannya ada di tangan bangsa lain. Bahkan mungkin untuk pangan, air dan energi harus disuplai atau disubsidi bangsa lain. Hukum yang berlaku dan siapa penguasa yang menjalankan hukum itu sepenuhnya juga ditentukan bangsa lain. Tentu saja, apa saja yang dianggap baik yang perlu diperjuangkan sebagai cita-citanya juga diberikan oleh bangsa lain yang menguasai bangsa tersebut. Bangsa tersebut menjadi “bangsa robot” meski mungkin memiliki kemajuan material yang tinggi seperti adanya konstruksi pencakar langit, pabrik-pabrik, perkebunan, pertambangan besar, atau penggunaan teknologi transportasi atau informasi yang canggih. Namun, semua kemajuan material ini dirancang asing, dioperasikan di bawah supervisi asing dan keuntungannya juga paling banyak dinikmati oleh asing.

Sebuah bangsa dikatakan keluar dari kondisi statisnya ketika dia mulai merintis untuk memiliki kemauan dan kemampuan sendiri guna mempertahankan kehidupannya, menjaga martabatnya dan mewujudkan cita-citanya. Proses inilah yang sering disebut perjuangan kemerdekaan. Persoalannya, sejauh mana kualitas “merdeka” setelah bangkit tersebut?

Sebuah bangsa dapat dikatakan telah bangkit pada Level-1 ketika setelah merdeka benar-benar bergerak positif, kondisinya tidak sama atau makin buruk dengan sebelumnya. Namun, jika setelah “merdeka” kemudian terjadi perang saudara, ekonomi memburuk, pendidikan tidak lagi berjalan, dan di jalanan berlaku hukum rimba, maka Level-1 ini pun tidak tercapai. Baru setelah Level-1 tercapai, bangsa itu dapat meraih Level-2 atau Level-3.

Level-2 adalah ketika kebangkitannya itu memberi dirinya kemampuan untuk produktif, menghasilkan SDM cerdas berkualitas, membuat sendiri fasilitas produksi yang mampu membuat dirinya mandiri, sekalipun belum lebih maju dari capaian material yang dimiliki negara lain. Intinya bukan kualitas capaian materialnya, tetapi bahwa itu dirancang sendiri, dioperasikan sendiri dan keuntungannya lebih untuk mereka sendiri.

Pada Level-3, mereka benar-benar dapat memberikan kontribusi ke luar, bahkan ke masa sesudahnya. Kontribusi ini bergantung pada visi yang dia emban; bisa positif, bisa negatif. Mereka bisa membebaskan atau memajukan bangsa lain, bisa pula menjajah bangsa lain.

Peta Kebangkitan Dunia

Saat ini ada bangsa-bangsa yang statis, misalnya sejumlah negeri jajahan Inggris, Prancis, Rusia atau Amerika. Irlandia Utara adalah jajahan Inggris dan Puerto Rico adalah negeri di Caribia jajahan Amerika Serikat. Sekalipun di sana ada kemajuan material, faktanya bangsa itu adalah bangsa “robot”. Mereka bergantung total pada politik negara penjajahnya.

Sebagian negara jajahan pernah bergolak menuju kemerdekaan, misalnya Chechnya di Rusia, atau Irlandia Utara di Inggris. Meski negeri tersebut sudah dimasukkan sebagai provinsi penuh dari negara penjajahnya, dan rakyatnya dianggap memiliki hak yang sama dengan rakyat di provinsi lain, mereka tetap merasa tidak puas karena merasa memiliki martabat dan cita-cita yang berbeda. Hal yang mirip pernah terjadi di Nusantara saat menjadi sebuah koloni Negeri Belanda dengan adanya seorang gubernur jenderal yang memerintah Hindia-Belanda.

Lalu ada bangsa-bangsa merdeka pada Level-1 yang sudah berangsur-angsur bergerak ke arah positif, seperti Vietnam atau Malaysia. Walau mungkin belum semaju Malaysia, Indonesia dapat dikatakan juga sedang menuju Level-1, dengan indikator bahwa sejak merdeka secara umum hampir tak ada lagi perang saudara yang berkepanjangan, walaupun masih ada bentrokan kecil-kecilan atau separatisme di daerah rawan konflik seperti di Papua. Ekonomi Indonesia juga secara umum tidak lagi memburuk dengan cepat; pangan atau energi masih relatif mudah diperoleh walaupun cenderung makin mahal dan utang negara semakin besar. Pendidikan bisa berjalan walaupun masih ada jutaan rakyat yang kesulitan mengaksesnya. Di jalanan hukum juga sedikit-banyak bisa berjalan walaupun ada mafia peradilan.

Namun, kebangkitan di Indonesia dapat dikatakan gagal mencapai Level-2. Level-2 dapat dikatakan telah diraih oleh negara-negara maju seperti Skandinavia, Switzerland atau negara berkembang seperti Cina atau India, bahkan oleh negara yang lebih kecil seperti Iran atau Venezuela. Cina dan India dalam tiga dekade terakhir dapat dikatakan berhasil mentransformasi masyarakatnya menjadi cerdas dan mandiri. Mereka berhasil merancang sendiri banyak hal terkait teknologi dan industri, mengoperasikannya sendiri, dan mereguk keuntungannya sendiri. Meski produk mereka belum sekaliber negara-negara adidaya, mereka sudah tidak akan melemah oleh suatu embargo, bahkan mereka mulai disegani di kancah global.

Karena Indonesia gagal meraih kebangkitan Level-2, maka tentu saja gagal meraih Level-3. Level-3 saat ini dimiliki oleh negara-negara adidaya atau mantan adidaya seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan mungkin ditambah Jepang atau Jerman. Umat Islam hanya memiliki negara pada Level-3 pada masa lalu, yakni Daulah Khilafah.

Pada masa Orde Lama, Soekarno ingin dengan cepat mentransformasi Indonesia yang baru saja merdeka menuju kebangkitan Level-3. Secara politik Indonesia di bawah pimpinan Soekarno berusaha tegak, tidak mengekor politik negara adidaya saat itu. Namun, fakta di lapangan, jangankan Level-3, Level-1 pun saat itu belum tercapai. Memang tentara penjajah tidak lagi bercokol di Indonesia, tetapi perang saudara saat itu masih berkecamuk di mana-mana. Inflasi sangat tinggi, harga-harga meroket dan rate-pendidikan sangat rendah.

Pada masa Orde Baru, Soeharto belajar dari pengalaman Soekarno, mencoba membangun Indonesia secara terencana dan berkelanjutan. Soeharto bahkan membangun berbagai industri strategis seperti PT IPTN, PT PAL, PT PINDAD dsb. Sayangnya, mayoritas ekonom dan teknokrat yang direkrut Soeharto kurang mandiri sehingga mengikuti arahan nyaris total dari asing. Ini tampak pada kebijakan utang luar negeri, pembuatan berbagai instrumen hukum yang lebih pro kapitalis (kurang pro UKM) serta kebijakan politik yang lebih represif. Semua ini ditambah lagi dengan korupsi, kolusi dan nepotisme yang justru ditunjukkan secara mencolok oleh keluarga Presiden. Akibatnya, kebangkitan Level-1 pun justru ditinggalkan lagi. Pada akhir kekuasaan Soeharto, ekonomi dengan cepat memburuk dimulai dari krisis moneter menjadi krisis ekonomi, dan krisis multidimensi, termasuk perang saudara yang meluas di Aceh, Ambon, Poso dll, Industri strategis yang telah disiapkan ditelantarkan kembali dan ribuan SDM cerdas yang pernah dididik ramai-ramai hengkang ke luar negeri.

Orde Reformasi sempat memberikan harapan. Krisis ekonomi sementara dapat diatasi. Perang saudara dapat diredam. Namun, liberalisasi yang membonceng reformasi justru membuat kebangkitan Level-1 saja semakin sulit didekati kembali. Berbagai perundangan yang dibuat di era reformasi justru membuat negeri ini makin “ramah” (baca: “dikuasai”) investor asing. Akibatnya, kesempatan kerja makin berkurang; semakin banyak rakyat yang kehilangan daya beli dan di sisi lain rakyat semakin tidak terurus oleh para petualang politik yang naik ke kekuasaan (legislatif dan eksekutif) melalui proses demokrasi yang sarat permainan uang.

Faktor Ideologi

Di dunia, ada bangsa dengan ideologi yang bermacam-macam berhasil bangkit hingga ke Level-3. Amerika bangkit dengan Kapitalisme. Soviet dulu bangkit dengan Sosialisme. Yang membedakan hanya pada Level-3 ini kontribusi seperti apa yang dihasilkan oleh bangsa itu. Faktanya, dua ideologi itu menebar kerusakan di luar negeri. Penjajahan, eksploitasi sumberdaya alam dan penggunaan tenaga kerja yang nyaris seperti budak menjadi menu sehari-hari. Sosialisme bahkan dalam jangka panjang tidak berhasil mempertahankan keberlangsungan negara Soviet. Sekarang Kapitalisme sedang menjadikan Amerika diujung tanduk.

Indonesia mengklaim menjadikan Pancasila sebagai ideologi kebangkitannya. Namun, ada yang terlupa, bahwa Pancasila sebenarnya baru sekadar falsafah, belum berupa ideologi yang lengkap. Karena itu, dalam praktiknya, Pancasila bisa ditarik-tarik ke arah sosialis seperti pada masa Orde Lama, ke arah kapitalis seperti pada masa Orde Baru, atau ke arah kapitalis-liberal seperti pada era Reformasi.

Hanya ideologi intelektual yang sehat dan secara rinci menunjukkan tak cuma tentang cita-cita, tetapi juga jalan yang terang untuk meraih cita-cita itu, yang akan mampu mengantarkan Indonesia ke kebangkitannya, tak hanya Level-1, tetapi hingga Level-3. Ideologi seperti itu ada dalam Islam. Pengalaman empiris dari sejarah menunjukkan bahwa itu hanya akan terjadi bila kita meraih cita-cita itu melalui kendaraan berupa Daulah Khilafah yang akan menerapkan seluruh paket sistem syariah.

Dengan ideologi Islam, visi kebangkitan sangat jelas, yaitu sampai mampu mewujudkan umat terbaik yang mampu melakukan amar makruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah (QS 3: 110). Tugas ini memerlukan tipe-tipe manusia muttaqin, mereka yang hanya takut kepada Allah saja dan taat kepada semua yang diperintahkan syariah. Selanjutnya kebangkitan Level-1, 2, 3 akan terwujud dengan sendirinya seiring dengan penerapan syariah yang kaffah dan istiqamah.

Untuk konteks Indonesia, faktor ideologi ini juga akan berpengaruh pada seberapa cepat kebangkitan akan diraih. Karena 85% rakyat Indonesia adalah Muslim dan berbagai survei menunjukkan mereka masih memiliki ikatan emosional dan spiritual Islam yang tinggi, maka sudah seharusnya ideologi yang dipakai untuk membangkitkan adalah ideologi Islam.

Inilah rahasia mengapa kebangkitan Level-1 pun tidak sepenuhnya kita raih, karena kita lengah tidak menggunakan ideologi Islam sebagai ideologi kebangkitan. Hanya dengan ideologi Islam, tak cuma kebangkitan Level-1 yang akan kita raih, tetapi juga Level-2 dan Level-3.

Dalam konteks materialisme seperti pada bangsa Barat, kualitas suatu bangsa memang diukur dari produk peradaban (teknologi, industri, seni, arsitektur, dll). Namun, dalam konteks Islam, ukuran yang standar adalah kontribusi bangsa itu dalam amar makruf nahi munkar kelas dunia. Itulah kebangkitan yang kita dambakan. WalLahu a’lam. [Prof. Dr. Fahmi Amhar]

Ichsanuddin Noorsy: Indonesia Negara Gagal

Voa-Khilafah.co.cc - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa persepsi diri tentang negara gagal sesungguhnya telah sirna pasca krisis multidimensi 1998-1999. Ia pun dengan bangga menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara ekonomi Dunia Ketiga, tetapi telah bergeser ke negara emerging economy. Bahkan dalam dua atau tiga dasawarsa ke depan Indonesia ia prediksikan menjadi sepuluh negara ekonomi berskala besar.

Benarkah pernyataannya itu? Ataukah sekadar wacana untuk memoles citra? Lantas apa yang membuat Pemerintah gagal dalam mengelola negara ini? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Majalah al-Wa’ie Joko Prasetyo dengan Pengamat Kebijakan Publik Dr. Ichsanuddin Noorsy. Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda dengan pernyataan SBY yang menyebutkan bahwa persepsi diri tentang negara gagal sesungguhnya telah sirna, setelah kita berhasil sepenuhnya keluar dari krisis multi dimensional yang berlangsung selama 1998-1999?

Sebenarnya ketika kita berhadapan dengan krisis tahun 2008, dengan banyaknya stimulus fiskal yang kita keluarkan, itu menunjukkan perekonomian Indonesia rentan. Itu yang pertama.

Yang kedua, pada tahun 2005, saat belum setahun dia memimpin, dia sudah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 125 persen, dan pada tahun 2008, dia menaikan harga BBM 27 persen.

Itu menunjukkan apa?

Itu menunjukkan bahwa dalam hal energi saja SBY sesungguhnya dalam situasi yang didikte pasar. Dengan begitu, ketika dia bilang krisis kita sudah lewat, secara menyeluruh mungkin iya, tetapi ketika memasuki indikator-indikator strategis, krisis itu tetap menghantui Indonesia.

Hingga hari ini Indonesia pun tetap kelabakan ketika berbicara tentang pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk energi. Begitu juga untuk bahan pangan, sektor keuangan, juga infrastruktur; yang akhirnya juga berujung pada soal stabilitas harga umum (price general stability).

Kalau sudah sampai seperti itu, ditambah lagi dengan kita tetap mengekspor barang-barang mentah, tetap mengekspor tenaga kerja murah, tetap mengimpor, kita tetap dijadikan pasar; itu semua membuktikan bahwa struktur perekonomian Indonesia itu sama dengan ketika masih dijajah oleh Belanda.

Jadi SBY hanya berwacana saja?

SBY bermain pada wacana, sementara kita melihat kenyataan. Jadi kalau SBY bilang krisis telah dilalui, secara moril betul, tetapi ketika memasuki akar masalahnya, krisis itu tetap menghantui. Kalau saya boleh menilai, struktur perekonomian Indonesia tetap saja masih struktur perekonomian terjajah.

SBY pun mengatakan Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara dengan skala ekonomi sepuluh terbesar di dunia dalam dua hingga tiga dasawarsa mendatang. Mungkinkah?

Soal skala, itu sama seperti Anda punya uang di dompet, katakan, Rp 20 juta. Dari uang sebanyak itu, sekitar 48-52 persennya bukan uang Anda, tetapi uang orang asing. Lalu apalah artinya Rp 20 juta di dompet Anda?

Maksudnya?

Sama seperti kita menyatakan, pendapatan domestik bruto (PDB) kita di ranking 17. Nanti, pada dua tahun mendatang, PDB kita akan memasuki ranking 10. Lantas buat apa kita bicara PDB, sementara yang menjadi indikator konkretnya itu bukan punya kita semua, tetapi punya orang asing yang berusaha di rumah kita.

Jadi persoalannya bukan pada tercapainya skala ekonomi besar atau kecilnya, tetapi lebih pada siapa pemilik sesungguhnya (the real owner) PDB itu? Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau memang Indonesia akan menjadi sepuluh besar dunia, mengapa pada 2011 ini, Indonesia yang tadinya akan diajak kerjasama oleh Bric (Brazil, Rusia, Indocina) malah tidak jadi. Bric jadinya malah bekerjasama dengan Afrika Selatan?

Mengapa?

Itu karena Indonesia lebih berpihak pada Uni Eropa, Amerika dan Jepang. Artinya, Indonesia masuk ke dalam perseteruan dingin perekonomian antara Bric lawan Uni Eropa, Amerika dan Jepang.

Sekarang ini, suka tidak suka, perekonomian Cina sudah menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia dan akan menjadi luar biasa pada hitungan dekade-dekade ke depan. Itu indikator kedua.

Indikator ketiga, buat apa Anda bicara dalam skala besar, kalau ternyata dalam dunia nyata warga negara Anda dalam pergaulan internasional tidak dihargai? Lihat saja warga negara Anda di Malaysia, Filipina, Jazirah Arab, dan lainnya; dikatakan sebagai bangsa babu! Itu artinya Anda tidak mendapatkan penghargaan dan penghormatan yang layak.

Jadi, buat apa Anda bicara PDB bila harkat dan martabat bangsa Anda tidak meningkat! Tegasnya, masalahnya bukan pada skala ekonomi yang besar atau PDB yang tinggi, tetapi soal tiga komponen yang saya sebut tadi. Percuma Anda mengatakan akan masuk skala sepuluh besar, tetapi di dalamnya tidak ada perubahan untuk harkat dan martabat yang lebih baik.

SBY pun menyatakan, “Kini, banyak pihak menyebut Indonesia sebagai emerging economy, bukan ekonomi dunia ketiga yang selama lebih dari 60 tahun selalu diasosiasikan dengan negara kita.” Tanggapan Anda?

Dari sisi volume, hal yang biasa-biasa saja. Apa sih artinya pergeseran sebutan dari ekonomi Dunia Ketiga menjadi Emerging Economy, sementara ukuran Emerging Economy Anda didikte oleh pasar?

Jadi, itu semua tidak ada artinya bila di balik emerging economy itu—dalam lima faktor yang saya sebut tadi seperti energi, pangan, keuangan, infrastruktur dan stabilitas harga—didikte pasar!

Itu kan artinya, Anda disebut emerging economy karena Anda telah memenuhi kehendak investor; karena Anda telah menggelar karpet merah kepada para investor. Namun, dalam waktu yang sama Anda tidak pernah membuka karpet merah kepada rakyat Anda sendiri.

Rakyat Anda adalah rakyat yang terkena hukuman pancung; rakyat yang mempunyai stempel sebagai pembantu rumah tangga yang posisinya tidak dihargai.

Itulah yang semestinya kita ubah, kita harus menjaga harkat dan martabat bangsa ini bukan sekadar emerging economy, bukan sekadar berpatok pada indikator-indikator Bank Dunia.

Tidak bolehkah berpatokan pada indikator Bank Dunia?

Bank Dunia dalam menggunakan indikator-indikator itu selalu bermuatan politik. Jadi, ketika kita menggunakan istilah negara ekonomi Dunia Ketiga kemudian meningkat menjadi Emerging Economy itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak bebas merdeka. Itu menunjukkan kita terperangkap dalam indikator-indikator yang mereka bangun. Akibatnya, kita tidak bebas merdeka bahkan, dalam pemikiran sekalipun, karena kita ikut dalam ukuran-ukuran yang mereka bangun sehingga kita terperangkap dalam cara-cara berpikir mereka. Celakanya, dalam cara-cara berpikir mereka, kita ditempatkan di bawah ketiak mereka.

Namun, Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga dunia?

Dalam cerita bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, sebenarnya itu indikator semu. Ada lima indikator untuk menyatakan bahwa demokrasi liberalnya Indonesia, seperti wawancara saya dengan Media Umat pada Februari 2009, yang menyatakan “Pemilu 2009 melemahkan Indonesia” sekarang menjadi bukti.

Indikator pertama?

Kita lihat, apakah pada saat yang sama, ketika dinyatakan demokrasi politik kita demikian hebatnya terus kita menyatakan demokrasi ekonomi kita juga demikian rupa hebatnya? Ternyata berbanding terbalik. Faktanya, demokrasi politik demikian hebatnya, tetapi pada saat yang sama demokrasi ekonomi kita demikian parahnya. Itu yang pertama.

Yang kedua?

Apakah kalau kita bicara demokrasi politik demikian hebatnya, kita kemudian menjadi sebuah negara yang memiliki konflik sosial yang rendah? Ternyata karena kegagalan ekonomi, konflik sosial kita tinggi.

Itulah dampak dari memberlakukan ekonomi neo-liberalisme. Itulah dampak dari memberlakukan demokrasi liberal. Jadilah konflik sosial yang tinggi. Orang merasa hidupnya selalu dalam kondisi yang tidak aman dan tidak tenteram. Orang selalu diburu-buru oleh kebutuhan ekonomi. Pada saat yang sama orang merasa tidak pernah merasa hidup tenteram dan aman oleh konflik-konflik horisontal maupun konflik-konflik vertikal yang terjadi.

Di Jakarta dan sekitarnya saja, konflik horisontal sering terjadi, seperti di Manggarai, Johar Baru, Tanggerang dan Bekasi. Itu menunjukkan posisi hidup mereka tidak lagi harmonis. Itu indikator yang ketiga.

Indikator keempat?

Kita melihat sekarang, kita menjadi penganut demokrasi liberal karena kita menganut paham Barat, tetapi pada saat yang sama kita diganggu oleh Barat.

Contohnya?

Konflik di Poso dan konflik di Papua. Konflik di Papua adalah kepentingan Amerika dan Uni Eropa. Sebelumnya Timor Leste (Timor Timur) digangu oleh Amerika dan Australia hingga lepas dari Indonesia.

Menunjukkan apa itu?

Sesungguhnya itu menunjukkan bahwa Indonesia negara gagal. Itu indikator keempat.

Indikator kelima?

Dimensi hukum kita menjadi dimensi yang diperjualbelikan. Ketika kita berbicara Indonesia sebagai negara demokrasi terhebat ketiga di dunia, pada saat yang sama orang tidak merasakan hukum sebagai sebuah sarana menegakkan keadilan. Pada saat hukum hanyalah dijadikan sebagai sarana transaksi keuangan dan dapat diperjualbelikan maka sesungguhnya demokrasi liberal itu gagal.

Namun, SBY menyatakan bahwa Indonesia telah tampil sebagai salah satu negara demokrasi yang paling stabil dan mapan di Asia.

Kalau mau menggunakan istilah itu, karena pemeringkat kredit selalu memperbaiki peringkatnya dalam rangka kepentingan investor asing. Anda bisa melihat nilai aktiva bersih, keuntungan dari nilai surat utang negara (SUN), keuntungan yang didapat dari pasar modal. Semua ini dimiliki oleh orang asing bukan orang Indonesia. Kalau pun orang Indonesia ada yang menikmati, jumlahnya sedikit sekali.

Berapa?

Sekitar 500 ribu orang sampai satu juta orang. Sebaliknya, sekitar 237 juta manusia Indonesia dalam posisi tidak menikmati arti dari pemberian kredit. Kalau begitu yang sukses di Indonesia sekitar 500 ribu sampai satu juta orang saja. Jadi SBY hanya mewakili 500 ribu sampai satu juta orang. Dia tidak merepresentasikan 237 juta manusia Indonesia.

Kongkretnya dari 500 ribu hingga satu juta orang itu siapa?

Mereka adalah orang-orang yang bermain di pasar modal, di obligasi, di sektor keuangan. Paling banyak, yang bergerak di bidang itu satu juta orang. Kalau SBY menganggap itulah seba-gai bukti kestabilan negara sehingga mereka-mereka itulah yang menikmati, ya itulah SBY. Dia hanyalah memberikan kesejahteraan kepada 500 ribu orang atau paling tinggi pada satu juta orang. Pada waktu yang sama, SBY tidak memberikan kesejahteraan apa-apa kepada 237 juta manusia Indonesia. Pada Lebaran 2011 ini saja terjadi urbanisasi yang gila-gilaan dan tingkat kecelakaannya juga tingggi.

Arti dari semua itu?

Itu artinya, negara gagal dalam menegakkan hukum, dalam penyediaan infrastruktur, serta dalam menegakkan pemerataan dan keadilan.

Jadi kesimpulannya, Indonesia ini adalah negara gagal?

Negara gagal dan bangga dengan wacana. [hti/voa-khilafah.co.cc]