HTI Bantah Menggembosi PKS

Voa-Khilafah.tk - GESEKAN antar gerakan Islam di lapangan merupakan sesuatu keniscayaan yang memang nyata terjadi, namun gesekan tersebut seharusnya tidaklah menjadi alasan untuk saling mengkafirkan ataupun saling menyalahkan antar gerakan Islam sehingga ukhuwah Islamiyah umat yang sudah terpecah belah semakin besar.

Diakui oleh juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, gesekan seperti itu memang ada yang kesannya seperti rivalitas sesama gerakan Islam. “Ini seperti Muhammadiyah dan NU, meski terlihat anteng namun di akar rumput gesekan panas kadang terjadi,” ujar beliau kepada wartawan yang hadir dalam acara media gatering HTI hari Rabu lalu (29/5/2013) menjelang acara Muktamar Khilafah di Hotel Borobudur Jakarta.

Bahkan HTI, papar Ismail, sering dituding sebagai biang kerok kalahnya calon-calon Islam dalam pemilu baik lokal maupun nasional. “Karena HTI anti demokrasi dan tidak ikutan pemilu, seolah-olah HTI lah penyebab kalahnya calon Islam,” ujar Ismail.

Ismail juga membantah keras jika kekalahan Foke dalam pemilukada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu, dikarenakan sikap HTI yang menolak untuk berpartisipasi serta mengkampanyekan untuk tidak memilih. “Tidak ada satupun bayanat resmi dari HTI yang mengatakan agar warga Jakarta untuk golput, justru bayanat resminya adalah semua umat Islam diserukan untuk memilih partai Islam dengan kriteria yang telah HTI tetapkan,” papar beliau.

Senada dengan Ismail Yusanto, salah seorang pengurus teras atas HTI Farid Wajdi juga menolak jika HTI sering dianggap sebagai penggembos partai-partai Islam khususnya PKS. Diakui olehnya memang di lapangan HTI paling sering bergesekan dengan kalangan Tarbiyah (PKS), namun hal itu bukan alasan menuduh HTI sebagai penggembos PKS. “Tidak ada alasan sebenarnya untuk bergesekan jika semuanya menyerukan penegakan syariat. Gesekan itu terjadi ketika HTI dianggap mengancam atau menggembosi aktivitas demokrasi teman-teman itu,” tegas Farid.

Menurut Farid kegiatan yang dilakukan HTI hanya menyampaikan pentingnya penegakan syariat Islam dan seharusnya jika PKS juga sama-sama memperjuangkan syariat tentunya gesekan tidak perlu terjadi. Dia juga menjelaskan untuk level para petinggi, HTI menjalin hubungan yang baik dengan petinggi PKS, bahkan baru-baru ini HTI bertemu dengan presiden PKS Anis Matta setelah sebelumnya menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh PKS.(fq/islampos/voa-khilafah.tk)

sumber : http://islampos.com/hti-bantah-menggebosi-pks-61058/

PKS Dikritik Karena Dukung Naikkan Premium Jadi Rp 7000 per Liter

Voa-Khilafah.tk - Karena dukung harga premium yang Rp 4500 per liter menjadi Rp 7000 per liter, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat kritik dari pakar ekonomi syariah.

“Sebagai partai yang berbasis masa Islam, PKS mestinya tidak mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak!”  kritik Dr Arim Nasim kepada mediaumat.com, Jum’at (29/3).

Tetapi, lanjut Arim, PKS harus  berjuang mengembalikan pengelolaan minyak dan gas (migas) oleh negara karena saat ini hampir 85 % migas dikuasai swasta dan asing.

Karena, menurut pakar ekonomi syariah UPI Bandung tersebut, pengurangan subsidi atau kenaikan harga BBM adalah agenda neoliberal yang ingin  menguasai pula sektor hilir, setelah sukses menguasai 85 % sektor hulu migas.

Padahal, beber Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut, dalam Islam migas merupakan milik umum yang wajib dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Haram hukumnya bila diserahkan kepada swasta apalagi asing,” pungkasnya.

Seperti diberitakan republika.co.id (27/3) DPR RI sepertinya memberi lampu hijau pada pemerintah jika ingin menaikkan harga BBM. Bahkan fraksi yang selama ini menolak, PKS, kini mengaku setuju opsi ini dilakukan.

Menurut anggota Komisi VII dari partai itu Achmad Rilyadi pemerintah memang sudah saatnya mengurangi subsidi BBM dengan kenaikan harga. “Ini mau tidak mau harus dilakukan,” katanya.

Perhitungan kenaikan bisa diambil 50 persen dari subsidi yang ditanggung pemerintah. “Misal subsidi sekarang hampir Rp 5 ribu per liter. Separuh dari kenaikan itulah kenaikannya,” jelas Achmad.

Artinya, pemerintah bisa menaikkan harga BBM hingga Rp 2500 per liter. Sehingga harga BBM bersubsidi akan naik dari Rp 4500 menjadi Rp 7000 per liter. [mediaumat.com/voa-khilafah.tk)

Aktivis Islam Kecam DPR & PKS yang Setujui RUU Pendanaan Terorisme

SOLO (voa-khilafah.tk) – RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme akhirnya pada selasa (12/2/2013)lalu akhirnya disahkan di Jakarta oleh DRP RI melalui rapat paripurna yang dihadiri 350 anggota DPR, dipimpin oleh Priyo Budi Santoso, wakil ketua DPR RI dari Partai Golkar.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) telah menggodok draft RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Persetujuan di Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Adang Daradjatun dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Dalam rapat yang cukup lama dan alot tersebut,  Komisi I DPR RI menyetujui RUU tersebut dan kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR RI setelah pembacaan hasil kerja Pansus dan akhirnya disahkan oleh DPR RI menjadi UU (Undang-Undang).

Pengesahan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menjadi UU ternyata tak luput dari perhatian dan pengamatan sejumlah aktivis ormas Islam, salah satunya adalah Ketua DPW FPI Surakarta Ustadz Khoirul RS.

Setelah mempelajari pasal-pasal yang ada dalam RUU tersebut -- cerminan dari gagasan kalangan nasionalis dan kapitalis yang ditunggani Zionis—ada indikasi untuk menjegal langkah penegakan syari’at islam oleh ormas Islam yang dianggap radikal.

“Pasal-pasal itu gagasan nasionalis dan kapitalis Zionis. Jadi saat ini umat Islam harus tegas dalam bersikap. Pasal-pasal itu semuanya menjerat ke kelompok Islam seperti FPI, JAT, HTI dan ormas islam lainnya yang dianggap “keras” oleh Pemerintah,” kata Ustadz Khoirul kepada voa-islam.

Menurutnya, persetujuan RUU tersebut yang diajukan oleh Pemerintah dan kemudian disahkan menjadi UU oleh DPR RI adalah sesuatu yang konyol. “Jika teroris itu ditujukan kepada aktivis islam yang selama ini menyerukan tegaknya syari’at islam, jelas konyol,” ucapnya.

Ketua DPW FPI Surakarta ini melihat bahwa tujuan disahkannya RUU tersebut tidak lain hanya untuk melemahkan dan menghancurkan perjuang umat Islam. Maka dari itu, dirinya mengajak kaum muslimin semuanya dan tokoh-tokoh masyarakat, serta para ulama, tidak hanya lantang menyuarakan dan menuntut pembubaran Densus 88, namun DPR RI juga harus dibubarkan karena telah mensahkan RUU yang sangat mengancam dan merugikan umat Islam itu.

“Saya lihat UU itu untuk membumihanguskan perjuangan Islam. Maka sudah sepantasnya bahwa kita harus menantang UU ini. Dan tugas kita sekarang ini tidak lain, menuntut pembubaran Densus 88 dan juga menyatakan perang terbuka kepada DPR RI yang telah menyetujui RUU itu menjadi UU,” tegasnya. [voa-islam/voa-khilafah.tk]

Nasehat Putra Ustadz Ba'asyir untuk PKS: Berkacalah pada PKB!

SOLO (voa-khilafah.tk) - Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir putra bungsu ustadz Abu Bakar Ba’asyir, menyampaikan nasehat tulus kepada para kader PKS. Menurutnya, kader PKS harus lebih kritis kepada para pemimpinnya dan mengajak mereka benar-benar memperjuangkan tegaknya syari’at Islam.

“Mereka harus lebih kritis, harus mengamalkan hadits tentang pentingnya menasehati.

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: Agama itu adalah Nasehat, Kami bertanya: Untuk Siapa?, Beliau bersabda: Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin umat Islam, dan bagi seluruh kaum muslim. (H.R. Muslim)

Nah, harusnya hadits itu diamalkan oleh anggota-anggota partai dan kader-kadernya untuk menasehati pimpinannya mengajak mereka kepada syari’at, untuk memperjuangkan Islam dan umat Islam,” kata salah satu pengajar Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki ini kepada voa-islam.com, Sabtu (16/2/2013).

Ia pun meminta PKS agar bercermin pada PKB yang berubah menjadi partai terbuka namun sama sekali tak mendapat dukungan apa pun.

“Partai itu jangan kemudian malah alergi kepada umat Islam, mau jadi partai terbuka lah, atau apalah yang mengikuti arus politik di Indonesia, padahal isinya umat Islam. Kalau kita lihat seperti kemarin itu bagaimana analisa pengamat dan internal PKB sendiri, yang mereka itu ingin jadi partai terbuka, atau partai apalah, tapi malah tidak mendapat dukungan apa-apa dan apapun dari non Islam tho? Jadi ngapain ngejar-ngejar dari mereka. Harusnya PKS bercermin dari PKB itu dan belajar dari pengalaman itu,”jelas pengelola radio RDS Fm, Solo itu

Ia menambahkan, jika PKS benar-benar menyuarakan syari’at Islam mungkin umat Islam di Indonesia akan lebih mantab mendukung mereka.

“Padahal kalau partai seperti PKS itu mereka mau menjadi partai yang betul-betul menyuarakan Islam dan syari’at Islam, mungkin umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini akan lebih mantab untuk mendukung mereka,” imbuhnya.

Namun, meskipun ustadz Abdul Rochim Ba’asyir memberikan nasehat kepada PKS, ia menegaskan bukan berarti dirinya mendukung sistem demokrasi.

“Tidak berarti kemudian saya ngomong seperti itu berarti saya mengatakan  bahwa demokrasi itu baik dan sebagainya, ndak ada seperti itu, dan saya tegaskan ndak lah kalau seperti itu. Jadi ndak ada saya mendukung (sistem–red.) demokrasi,” tegasnya. [Voa-Islam/Voa-Khilafah.tk]