Di Bawah Presiden Baru, Ekonomi Indonesia Lebih Baik?

Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Pemenang Pilpres 2014. Jika Mahkamah Konstitusi tidak menganulir kemenangan tersebut, Jokowi-Jusf Kalla akan memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh banyak kalangan, keduanya dipandang mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik, termasuk dalam bidang ekonomi.

Sebagaimana rezim-rezim sebelumnya, ekspektasi publik tersebut tampaknya juga akan berujung kekecewaan. Pasalnya, pemilihan presiden saat ini hanyalah pergantian rezim minus perubahan sistem dan ideologi. Apalagi visi misi yang diumbar pemimpin terpilih berikut partai pendukungnya, selain bersifat tambal-sulam dari berbagai kelemahan rezim sebelumnya, juga akan membentur sejumlah hambatan.

Hambatan Sistemik

Hambatan terberat Pemerintah mendatang dalam mewujudkan perubahan di bidang ekonomi adalah kewajiban untuk tunduk pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Peran Pemerintah Pusat hanyalah membuat peraturan turunan dari UU yang ada. Dengan demikian pemerintah yang akan datang akan tetap melanjutkan implementasi berbagai undang-undang yang berlaku saat ini, termasuk di bidang ekonomi seperti UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Kelistrikan, UU Mineral dan Batu Bara, UU Penanaman Modal dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Padahal secara empirik banyak dari isi UU tersebut terbukti menyengsarakan rakyat dan merugikan negara.

Selain itu, kewenangan presiden dalam sistem demokrasi sesungguhnya amat terbatas. Dengan sistem pemerintahan yang berbentuk trias politika, pemerintah harus berbagi wewenang dengan lembaga lain seperti legislatif dan yudikatif, termasuk lembaga independen lainnya seperti bank sentral dan otoritas jasa keuangan. Di bidang fiskal, Pemerintah harus tunduk pada otoritas Legislatif dalam menetapkan APBN yang disusun Pemerintah. Keberadaan partai oposisi juga kerap menjadi ‘batu sandungan’ Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. Akibatnya, tawar-menawar politik antara Pemerintah dan anggota DPR tidak dapat dihindarkan. Alokasi anggaran tidak lagi disusun murni berdasarkan kepentingan rakyat, namun lebih mengakomo-dasi kepentingan elit-elit politik. Lebih dari itu, format APBN yang selama ini menjadi acuan seperti pendapatan yang mengandalkan pajak dan pembiayaan defisit melalui utang dan obligasi tetap akan berlangsung.

Di bidang moneter, kendali sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia. Kebijakan-kebijakan bank sentral dalam mengontrol nilai tukar rupiah melalui rezim nilai tukar mengambang dan mengendalikan inflasi melalui penetapan BI rate juga tidak akan berubah. Demikian pula dengan kebijakan di sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal dan asuransi yang dikendalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian Presiden mendatang juga tidak memiliki kemampuan untuk mengintervensi sektor tesebut seperti mengontrol suku bunga kredit atau membatasi arus investasi asing di pasar saham. Walhasil, pergantian presiden tidak akan menghilangkan potensi krisis moneter dan finansial khususnya jika terjadi gejolak eksternal.

Penerapan otonomi daerah juga membuat kewenangan pemerintah pusat terhadap provinsi dan kabupaten menjadi sangat terbatas. Desentralisasi kebijakan membuat gubernur dan bupati/walikota seperti raja-raja kecil yang tidak dapat didikte oleh Pemerintah Pusat. Pengalaman pada pemerintahan sebelumnya, banyak kebijakan Pemerintah Pusat berantakan lantaran tidak disetujui oleh Pemerintah Daerah, terutama jika kepala daerahnya memiliki afiliasi partai politik yang berbeda dengan sang Presiden.

Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup aktif terlibat dalam berbagai forum kerjasama ekonomi dan sejumlah organisasi ekonomi baik yang bersifat global, regional dan bilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), Kerjasama Ekonomi Jepang-Indonesia (JIEPA), Perdagangan Bebas Tiongkok-ASEAN (CAFTA) serta Perdagangan Bebas ASEAN-Australia dan New Zealand (ANZFTA). WTO, misalnya, sangat dominan dalam mengatur dan mengarahkan negara-negara anggotanya dalam liberalisasi perdagangan. Dengan demikian pemerintah yang berkuasa tidak leluasa dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang menguntungkan negara dan rakyatnya.

Hambatan Non-Sistemik

Selain itu, seluruh partai saat ini, termasuk calon presiden yang berkompetisi dalam Pilpres lalu, meski dengan jargon dan penekanan kebijakan yang berbeda-beda, seluruhnya tetap dalam lingkaran ideologi Kapitalisme, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam visi-misinya di bidang ekonomi, Jokowi-JK, misalnya, tetap akan menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara1 dan melanjutkan pembiayaan melalui utang.2 Mereka juga tetap akan mendorong peran swasta termasuk asing untuk berinvestasi di sektor riil dan finansial,3 termasuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeruk kekayaan alam negeri ini.4 Selain itu, keduanya juga tetap akan melanjutkan berbagai perjanjian kerjasama di bidang ekonomi yang selama ini berjalan.5 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berbasis asuransi sebagaimana yang diamanatkan UU juga tetap diberlakukan.6 Dengan demikian rakyat akan diwajibkan untuk membayar premi asuransi baik ia sakit ataupun tidak. Calon pemimpin yang didukung oleh PDIP tersebut juga akan mengurangi besaran subsidi BBM dan listrik.7

Selain hambatan di atas, pemimpin terpilih saat ini juga akan digelayuti oleh kepentingan partai-partai politik pendukungnya dan para relawannya. Mereka tentu akan menagih imbal hasil atas investasi politik mereka, baik dalam bentuk jabatan di Kementerian dan Lembaga (K/L) dan BUMN ataupun dalam bentuk konsesi proyek-proyek dan prioritas investasi. Selain mereka, negara-negara asing, terutama yang selama ini cukup berpengaruh di Indonesia seperti AS, Tiongkok dan Jepang tentu tidak tinggal diam untuk menanamkan dan mempertahankan pengaruhnya di negeri ini.

Sistem Islam

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah yang akan datang tetap menjadikan Kapitalisme sebagai azas kebijakannya. Padahal sistem tersebut telah terbukti gagal dalam menciptakan kesejahteraan kolektif, memperbesar ketimpangan ekonomi, menciptakan dehumanisasi dan kerusakan ekologi. Bangunan sistem tersebut juga sangat rapuh dan telah menciptakan berbagai krisis yang telah memporak-porandakan tatanan ekonomi global termasuk di Indonesia.

Satu-satunya sistem yang mampu mengubah carut-marutnya perekonomian negara ini adalah sistem Islam. Sistem yang diwahyukan oleh Allah SWT, Zat Yang Mahatahu, Mahaadil dan Mahabijaksana tersebut telah menjelaskan berbagai hukum yang mengatur masalah manusia termasuk di bidang ekonomi. Kedaulatan dalam Pemerintahan Islam adalah di tangan syariah, bukan di tangan manusia yang serba lemah dan terbatas. Khalifah yang menjadi pemimpin negara tidak boleh tunduk dan mengikuti berbagai peraturan dan kesepakatan yang bertentangan dengan Islam atau menjadikan negara Khilafah Islam tersubordinasi oleh negara lain.

Sistem tersebut tidak mengenal partai oposisi. Pasalnya, seluruh partai menjadikan Islam sebagai azas dalam melakukan koreksi. Dengan demikian koreksi kepada penguasa hanya dilakukan jika penguasa dianggap menyelisihi syariah Islam.8 Seluruh pemimpin daerah baik wali ataupun amil wajib patuh pada kebijakan Khalifah sepanjang sesuai dengan syariah. Walhasil, kebijakan Khalifah, selama selaras dengan syariah, tidak akan menghadapi penentangan dalam implementasinya.

Dalam penyusunan APBN, Islam telah menetapkan pos-pos yang menjadi sumber pendapatan dan alokasi pembiayaan. Adapun rincian dan besaran anggaran sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad Khalifah. Dengan demikian tidak akan ada pembahasan yang bersifat tahunan dengan Majelis Umat.

Alokasi belanja pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhannya, bukan berdasarkan pendapatannya. Jika pendapatannya lebih besar daripada kebutuhannya maka sisanya akan didistribusikan ke wilayah lain yang membutuhkan. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian ketimpangan ekonomi antarwilayah dapat dihindari.

Sistem ekonomi Islam juga menekankan konsep keseimbangan ekonomi (at-tawâzun al-iqtishâdiyyah) untuk mencegah ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, Khalifah berkewajiban untuk memastikan setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan pokoknya baik pangan, sandang dan perumahan serta menyediakan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. Khalifah berkewajiban membantu warganya untuk mendapatkan lapangan kerja, termasuk memberikan bantuan modal baik yang bergerak dan tidak bergerak sehingga mereka dapat hidup mandiri dengan layak. Mereka yang tergolong lemah dan tidak wajib berkerja seperti anak-anak dan orang tua wajib disantuni oleh keluarganya atau oleh negara jika keluarganya tidak ada atau tidak mampu.

Selain itu, penerapan sistem Islam akan menciptakan ekonomi yang sehat dan stabil. Berbagai kegiatan ekonomi yang diharamkan oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan penimbunan harta akan dieliminasi. Sistem mata uang yang digunakan berbasis emas dan perak, bukan mata uang kertas (fiat money) yang sangat tidak stabil. Lebih dari itu, dengan menerapkan Islam, kebahagiaan tidak hanya akan dirasakan di dunia namun juga akhirat kelak. Allah SWT berfiman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

WalLahu a’lam bi ash-Shawab.

[Muhammad Ishaq, Anggota Lajnah Mashlahiyah DPP HTI]

Catatan Kaki:

1     Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Mandiri, Berdaulat dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-JK 2014, Bidang Ekonomi No. 8 (2)

2     Ibid, No.8 (7) dan (8)

3     Ibid, No.6 (1).a; No.7

4     Ibid, No. 3.(1).c & d, No.4

5     Ibid, No. 5(6); No. 15 (8)

6     Ibid, No.5 (3) & (9)

7     Ibid, No. 3.(2).b ; No. 3(5) & (6);

8     Muhammad Husain Abdullah (1996), Mafahim Islamiyyah Jilid 2. Beirut: Darul Bayariq, hlm. 21

Ada apa di balik insiden situs SBY?

JAKARTA (Voa-Khilafah.tk) - Tanggal 9 Januari 2013, situs kepresidenan RI yang beralamat di www.presidensby.info diserang oleh hacker yang tampak melakukan aksi deface alias mengganti laman beranda situs yang bersangkutan.

Namun, menurut I Made Wiryana, praktisi IT yang juga mengawal keamanan situs tersebut, yang terjadi bukanlah tindak hacking atau peretasan yang umumnya identik dengan bobolnya keamanan server situs. Ia mengatakan, insiden itu hanya re-route atau pengalihan alamat.

"Jadi, istilah yang tepat itu bukan di-hack karena situsnya sendiri yang beralamat di www.presidenri.go.id tidak apa-apa, hanya domainnya yang dialihkan ke mesin lain," ujar Made dalam percakapan telepon dengan Kompas Tekno, Senin (4/2/2013).

Kalau diibaratkan, lanjut Made, situs presiden adalah "istana", sementara domain adalah "papan penunjuk jalan" yang menuntun pengguna internet ke istana tersebut. 

"Nah, papan namanya inilah yang diubah, sementara istananya sendiri tidak apa-apa. Misalnya, saya ikuti petunjuk arah ke daerah Senen, tetapi saya malah sampai di Ancol," ujar pria yang juga aktif di komunitas Linux ini menjelaskan.

Lebih tepatnya, perubahan yang dilakukan oleh Wildan, sang hacker situs presiden itu, dikatakan Made berada pada level services yang menaungi layanan domain, bukan server tempat data-data situs tersebut berada.

"Makanya, hasilnya berbeda-beda. Ada yang pakai provider A, ternyata alamat situs presiden dialihkan, sementara provider B tidak mengalihkan. Situs di alamat www. presidenri.go.id sendiri sama sekali tidak bermasalah ketika diakses hari itu, hanya yang berdomain .info saja," papar Made seraya menambahkan bahwa domain .info masih digunakan untuk situs presiden hingga saat ini karena sudah telanjur dikenal pengguna. (Ukasyah/tek-kom/arrahmah/Voa-Khilafah.tk)

Inilah Demokrasi: Heboh Kasus Suap Daging Impor, Berita Manipulasi Pajak Keluarga SBY Tenggelam!

Voa-Khilafah.tk - Berita kasus dugaan manipulasi pajak keluarga Presiden SBY yang diungkap The Jakarta Post kemarin (30/1/2013) otomatis tenggelam, lantaran ditutupi kasus Presiden PKS Luthfi Hassan Ishaaq dalam kasus suap impor daging.

Menurut pengamat politik Prof Tjipta Lesmana, ada dugaan, penetapan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK sebagai pengalihan kasus-kasus besar seperti dugaan manipulasi pajak keluarga Presiden SBY (yang baru diungkap kemarin), Century maupun petisi pemakzulan Wakil Presiden Boediono.

Tjipta Lesmana menyampaikan hal ini di TvOne, Kamis (31/1/2013) pagi menanggapi penetapan tersangka Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK dalam kasus suap daging sapi impor.

“Sebelum penetapan tersangka, ada kasus dugaan manipulasi pajak keluarga Presiden SBY yang dimuat The Jakarta Post, tiba-tiba Presiden PKS menjadi tersangka, ini bisa menguburkan kasus pajak tersebut,” ungkap Tjipta.

Sementara itu politisi PKS, Indra, di tempat yang sama (TVOne) mempertanyakan KPK yang langsung menetapkan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq sebagai penerima suap.

“Bisa saja, yang menyuap mau memberi uang suap ke Pak Luthfi, tetapi Pak Luthfi belum tentu menerima, dan Pak Luthfi tidak ada di lokasi, kok langsung ditetapkan tersangka,” tegas Indra.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya KPK telah menetapkan tersangka anggota DPR RI berinisial LHI atau Luthfi Hasan Ishaaq terlibat kasus suap daging impor sapi. Selain itu, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni dua orang dari pemberi uang yakni AAE dan DE serta penerima suap berisinial AF.

“Dari gelar perkara kita temukan alat bukti cukup berkaitan dengan dugaan suap yang dilakukan JE selaku pemberi bersama AAE kepada AF,” ujar juru bicara KPK Johan Budi SP dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/1/2013) malam.

Kata Johan, KPK telah menemukan alat bukti yang cukup kepada angota DPR berinisial LHI. “KPK temukan dua alat bukti cukup bahwa LHI terlibat tindak pidana dugaan suap,” jelasnya. *itoday

www.voa-khilafah.tk

Minta Masyarakat Hemat BBM, Presiden Beli Pesawat

Voa-Khilafah.co.cc - Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai Presiden SBY tidak bisa memberikan contoh yang baik terkait kondisi kenaikan harga BBM bersubsidi sekarang ini. Yanuar Rizky menjelaskan disaat ada rencana kenaikan harga BBM dalam waktu 6 bulan, Presiden SBY membeli pesawat baru.


"Pemimpin kita pak Presiden SBY meminta masyarakat untuk menghemat BBM, tapi dia sendiri malah beli pesawat," ujar Yanuar Rizky di kantor BPK, Rabu (4/4/2012).

Dengan ditemukan banyak laporan keuangan yang tidak sesuai oleh Badan Pemeriksa Keungan, Yanuar menilai penegakan hukum yang lemah dan politik anggaran yang buruk.

Untuk mengatasi hal itu, Yanuar menegaskan pentingnya keteladanan pemimpin, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Dengan adanya contoh dari pemimpin kita seperti itu, level pejabat hingga masyarakat akan bertindak lebih bijak dalam menaati rencana anggaran yang telah ditetapkan,"ungkap Yanuar.[tribunnews/voa-khilafah.co.cc]

Yahudi Amerika Dukung Obama Kembali Jadi Presiden

Voa-Khilafah.co.cc - Sebuah jajak pendapat yang dilakukan di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa orang-orang Yahudi kaya yang tinggal di Amerika akan mendukung Presiden Amerika Serikat saat ini, Barack Obama untuk menang dalam pemilu mendatang, dan kembali menjadi menjadi presiden untuk masa jabatan kedua.

Jajak pendapat yang diterbitkan oleh surat kabar Israel “Forward” yang diterbitkan di Amerika menjelaskan bahwa semua pendonor dari kaum Yahudi yang sebelumnya telah membantu Obama dalam kampanyenya, mereka ke depan siap sekali lagi mendukung kampanye untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden mendatang.

Jajak pendapat Israel itu mengatakan bahwa meskipun pernyataan dan janji-janji Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Mitt Romney bahwa ia akan menempuh politik yang bertentangan dengan politik Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk masalah Timur Tengah, dan berjanji untuk memperkuat hubungan dengan Israel jika ia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat tahun depan. Namun, janji-janjinya ini tidak menarik para pendonor Israel, dan mereka lebih memilih untuk tetap mendukung Obama.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah mengumumkan sebelumnya tentang niatnya untuk mencalonkan dirinya kembali untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden mendatang (islamtoday.net, 24/12/2011).

Wow.! Ganti Kaca Mobil Presiden Telan Biaya Lebih Dari Rp. 700 juta

Voa-Khilafah.co.cc, JAKARTA - Empat Mobil Dinas Kepresidenan yaitu Mercedes Benz s600 L W221 akan dilakukan pergantian kaca belakang yang anti peluru. Mobil tersebut biasa digunakan oleh Presiden SBY, Ibu Ani Yudhoyono, Wapres Budiono beserta istri Herawati Budiono.

Mobil tersebut digunakan untuk ke giat­an Kepresidenan tahun 2009.  Anggaran yang dialoka si kan un tuk pengadaan kaca antipeluru ini disiapkan sebesar Rp 704. 657. 525 diambil dari APBN-DIPA Sekretariat Presi den tahun anggaran 2011. De ngan de mi kian, harga satu kaca antipeluru untuk bagian be lakang mobil presiden ini se k itar Rp 176.164.381,25.

Proses pengadaan kaca anti pe luru ini masih dilelang Kemen te rian Sekretaris Negara. Pengu mum an lelang sudah dipublikasi di situs www.setneg.go.id dengan nomor Nomor Peng- 90 /SP/P2BJ/Bid-I/10/2011.

Dalam pengumuman yang ter tulis sejak 21 Oktober 2011 ini, proses lelang untuk pekerjaan pe ngadaan dan pemasangan kaca belakang (antipeluru) Mercedes Benz S600 L kendaraan dinas Sekretaris Presiden.

Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa Bidang Sarana, Prasarana Fisik Bangunan, Taman,  leaning Service, Kendaraan Bermotor, Ke sehatan, Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor di Setneg, Sri Yuliani, ditunjuk sebagai pim pin an proyeknya.

Lelang terbuka ini mensya ra kat kan peserta lelang mempunyai surat izin usaha kualifikasi kecil bi dang suku cadang kendaraan bermotor atau perbengkelan serta me menuhi persyaratan kua lifikasi lainnya sebagaimana di atur dalam dokumen pengadaan ba rang/jasa.

Pengumuman lelang dilakukan sejak 21 Oktober-31 Oktober 2011. Pada masa itu juga, peserta lelang diharuskan mengambil for mulir keikutsertaan lelang di Sekretariat P2BJ yang letaknya di Jl. Veteran No.16, Gambir Jakarta Pusat. Kemudian, penjelasan dokumen pengadaan (Aanwij zing) dilakukan Selasa, 1 Novem ber 2011 di ruang Rapat Sekre ta riat Presiden. Tanggal 2-4 No vember, peserta lelang mema suk an dokumen penawaran.

Penggantian kaca antipeluru ini guna mengantisipasi berba gai ancaman terhadap Pre siden dan Wapres. Terlebih, bela ka ngan ini pasukan penga man pre siden (Pas­pampres) setidak nya dua kali ke bobolan dalam me ng amankan Presiden dan Wapres.

Pertama, kebobolan di Nusa Dua, Bali, saat seorang tukang kebun melintas didepan Pre siden SBY. Saat itu jaraknya ha nya tiga meter saja. Kedua, Pas pampres kebobolan saat Wa pres Boediono menghadiri upacara peri ngatan hari Sumpah Pemuda di Ban­dung, Jawa Barat, seorang aktivis nyelenong ke tengah lapangan.

Sebenarnya dengan spesifikasi yang ada saat ini, mobil berwarna hitam sudah sangat aman. Bah kan, Mercedes-Benz S600L mo del W221 tidak kalah canggih de­ngan Cadilac One milik Obama.

Mobil berplat RI 1 ini merupa kan kendaraan lapis baja dengan tingkat resistensi Eropa B6/B7. Mer cedes-Benz ini tahan terha dap senjata militer standar dan mem berikan perlindungan ter hadap fragmen yang muncul dari granat tangan, serta bahan pele dak lainnya.

Fitur keamanan tambahan ter masuk ban run-flat, tanki ba han bakar 90L dan sistem pemadam kebakaran otomatis. Selain itu, mobil ini juga menggunakan ban Michelin PAX 245-700 R470 AC, sistem pengaturan udara se gar darurat, sistem kontrol pneu­matik darurat untuk membuka jendela (beroperasi secara ter sen diri dari sistem elektronik), serta Panic Alarm System tambahan.

Pengamat intelijen Wawan Purwanto berpendapat, penggantian berkala per alatan pengamanan kendaraan dinas kepresidenan seperti kaca antipeluru memang rutin di­lakukan. Hal itu untuk meng antisipasi meningkatnya an caman dan menjaga keamanan kepala negara.

“Hanya saja kaca antipeluru itu punya keterbatasan kemam puan. Misalnya, tahan terhadap peluru jenis apa dan ledakan se kuat apa. Teknologi per sen jataan itu berkembang, ma ka nya pergantian peralatan kea manan seperti kaca antipeluru rutin dilakukan,” kata Penga mat Intelijen Wawan Purwanto di Jakarta.

“Bisa jadi kualitas kaca anti peluru yang dimiliki presiden sudah bocor. Makanya, untuk mencegah dampak buruk dari ke bocoran itu perlu diganti de ngan yang baru tentunya de ngan kualitas yang lebih bagus lagi,” jelasnya.

Menurutnya, dengan penggan tian kaca antipeluru ini jangan lantas dimaknai ancaman kea man an terhadap presiden ber tam bah. Tetapi harus di maknai sebagai taktik untuk menjaga keamanan presiden.

“Dalam menjaga kese la mat an presiden, kerahasiaan ke mam puan persenjataan dan per alatan itu penting. Supaya se gala ancaman bisa dian ti si pasi,” ucapnya. (Tg/mon/gm/voa-khilafah.co.cc)