Voa-Khilafah.tk, Jakarta- Sejumlah ulama dan pimpinan pondok pesantren yang menamakan dirinya Majelis Mudzakarah Ulama Ahlu Sunnah Wal Jama’ah Se-Jabodetabek, Rabu (27/3) pagi berkumpul di Rumah Makan Suharti, Jl. Dewi Sartika, Jakarta Timur untuk membacakan pernyataan sikap atas RUU Ormas yang kabarnya akan digolkan DPR dalam waktu dekat ini.
Ulama yang hadir diantaranya: KH. Shoffar Mawardi (Pimpinan Ma’had Daarul Muwahhid), KH. Muhyiddin (Pimpinan Ponpes An-Nur Pamijahan Bogor), KH. Ahmad Zainuddin, KH. Abah Hideung (Pimpinan Ponpes An-Nidzomiyah, Sukabumi), KH. Abdy Idris (MUI Depok), dan sebagainya.
Dalam pernyataan sikapnya, ada beberapa point yang dikritisi dalam RUU Ormas tersebut. Dikatakan, sudah menjadi kewajiban para ulama untuk melakukan aktivotas amar ma’ruf nahi munkar dan mengoreksi penguasa, membongkar persekongkolan para penguasa dengan orang-orang kafir dan antek-anteknya, serta berkewajiban untuk memperhatikan urusan kaum muslimin.
Adanya pasal-pasal krusial dalam RUU Ormas yang sekarang sedang digodok oleh DPR yang berpotensi, dikhawatirkan para ulama, dapat menghambat kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban asasi mereka, yaitu amar maruf nahi munkar. RUU Ormas ini dapat mengembalikan negeri ini ke era represif Orde Baru.
Maka, para ulama menyatakan: Menolak disahkannya RUU Ormas dalam waktu dekat ini, menyerukan pada DPR dan pemerintah untuk membatalkan RUU Ormas tersebut. Para ulama juga mengajak seluruh komponen umat Islam, khususnya penguasa dan politisi, partai, ormas, khususnya MUI, serta elemen-elemen umat Ilsm lainnya, untuk bersama-sama menolak rencana pengesahan RUU Ormas.
“Kami mengajak seluruh komponen umat, khususnya ulama, untuk berada di garda terdepan dalam menjaga dan melindungi kepentingan Islam dan kaum muslimin,” ungkap Shoffar Mawardi.
Sementara itu dikatakan KH. Ahmad Zainuddin, RUU Ormas ini dapat menghambat para pendakwah untuk menyampaikan amar maruf nahi munkar. “Kita menolak UU thagut ini. Kami khawatir jika RUU ini jadi digolkan, akan mengulangi peristiwa Tanjung Priok yang merugikan umat Islam,” ujarnya.
Rencananya, sejumlah ulama ini akan melakukan aksi unjuk rasa di Bunderan HI Jakarta dan melakukan audiensi dengan anggota DPR, setelah acara ini.[] (voa-islam.com 27/3/2013)