‘Pepesan Kosong’

Voa-Khilafah.com - Kalau ada edisi Buletin Jumat Al-Islam yang paling mengundang heboh tentu tak lain adalah edisi “Pepesan Kosong pilkada Serentak” yang terbit 3 Desember 2015 lalu. Banyak kecaman dialamatkan kepada HTI menyusul beredarnya Buletin Jumat edisi tersebut. Intinya, mereka menganggap HTImengajak golput, dan itu artinya HTI rela negeri ini dipimpin oleh orang yang buruk atau bahkan kafir.

Tuduhan itu tentu saja tidak benar. Buletin Al-Islam itu sama sekali tidak menyerukan golput. Saya sendiri heran, dari mana mereka berkesimpulan seperti itu. Kita jelas tidak ingin negeri ini dikendalikan oleh orang-orang yang tidak baik, apalagi kafir. Oleh karena itu, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus mencegah orang kafir menguasai negeri ini. Pasalnya, Karena itu dalam pemilu lalu, misalnya, dengan tegas HTI menyeru publik, bila hendak memilih, pilihlah calon wakil rakyat yang benar-benar hendak berjuang untuk tegaknya syariah dan Khilafah, menjadikan parlemen sebagai mimbar dakwah, menegakkan amar makruf nahi mungkar dan tidak terlibat dalam proses legislasi yang tidak islami. Bila hendak memilih pemimpin, pilihlah yang muslim, laki-laki, beriman dan bertakwa dan yang mau menerapkan syariah secara kaffah.

++++

Buletin Jumat edisi “Pepesan Kosong pilkada Serentak” sesungguhnya hanya memuat kritik keras terhadap sistem pilkada langsung, bukan kepada orang atau kelompok tertentu. Kritik semacam ini juga disuarakan oleh banyak pihak. Di antaranya penggagas Otda, Prof Ryaas Rasyid, juga mantan Mendagri di era Presiden SBY, Gamawan Fauzi. Menurut Gamawan, dalam desertasinya tentang hubungan antarapilkada langsung dan perilaku korupsi, salah satu faktor pemicu korupsi adalah besarnya biaya yang harus dibelanjakan oleh para calon. Faktor pemicu lainnya adalah gagalnya sistem rekrutmen di lingkungan parpol yang tidak menjadikan kualitas dan kemampuan sebagai syarat pengajuan kandidat kepala daerah. Mereka lebih melihat besarnya ‘gizi’ ketimbang hebatnya ‘misi’.

Tingginya biaya pencalonan telah menjadi rahasia umum, termasuk di dalamnya tingginya ongkos “perahu” atau “mahar” politik. Seorang tokoh yang bakal maju dalam pilkada di daerah yang strategis menyampaikan kepada saya, untuk bisa naik “perahu” sebuah partai, dia dimintai Rp 300 miliar. Itu baru biaya ‘perahu”, belum biaya untuk kampanye, pembuatan iklan, pertemuan, penggalangan suara dan kegiatan-kegiatan kampanye lainnya. Untuk pencalonan gubernur malah bisa tembus triliun rupiah.

Jumlah sebesar itu tentu tak mungkin bisa kembali hanya dari pendapatan resmi. Lihatlah, sesuai Keppres No. 68 tahun 2001, gaji pokok gubernur Rp 3 juta. Menurut Keppres No. 59 tahun 2003, tunjangan jabatan gubernur sekitar Rp 5,4 juta. Jadi, total hanya Rp 8,4 juta. Untuk bupati walikota, berdasar Keppres No. 68 tahun 2011, gaji pokok Rp 2,1 juta, tunjangannya Rp 3,78 juta; totalnya Rp 5,88 juta perbulan. Ditambah dengan berbagai tunjangan lain, tetap saja tak terbayang bagaimana uang yang telah dihabiskan untuk pencalonan itu bisa dikembalikan. Karena itu harus ada ‘ikhtiar’ di luar jalur resmi. Di situlah korupsi, manipulasi, kolusi dan aneka penyimpangan hampir pasti terjadi. Bilapun biaya itu ditanggung oleh penyandang dana, pasti juga mereka menuntut imbal balik. Di sini abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan juga bakal terjadi.

Akibatnya, hasil pilkada langsung tidaklah seperti yang diharapkan. Korupsi, kolusi, suap dan penyalahgunaan wewenang marak terjadi. Perselingkuhan penguasa dengan pengusaha juga terus berlanjut. pengusaha memodali paslon (pasangan calon) dengan imbalan proyek-proyek melalui “pengaturan” tender, meloloskan proyek-proyek yang disodorkan oleh pengusaha atau cara lainnya. Walhasil, pemimpin daerah akan lebih mengutamakan kepentingan dirinya, kelompok, partai dan pemodalnya seraya meminggirkan kepentingan rakyat.

Mungkin saja dari pilkada langsung terpilih kepala daerah yang baik, namun jumlahnya amat sedikit. Kebanyakan seperti yang dijelaskan Gamawan di atas. Buktinya, lebih dari 300 kepala daerah dan ribuan PNS sejak era pilkada langsung dari tahun 2005 hingga 2014 telah menjadi tersangka korupsi. Jadi, pepesan itu memang kosong, kan?

Nah, melihat fakta buruk seperti itu dan dampak buruk lainnya, maka banyak pihak kemudian meminta agar pilkada langsung ini dihentikan. Sebenarnya, menurut Ryaas Rasyid, setelah melalui pembahasan yang memakan waktu hingga 2 tahun, dalam RUU pilkada 2012 pilkada langsung sudah disepakati dihapus, diganti dengan pemilihan melalui DPRD baik untuk bupati/walikota maupun gubernur. DPR dan Mendagri pun telah resmi mengajukan ke Presiden untuk disahkan. Namun, kesepakatan yang dibuat melalui pembahasan yang sangat panjang itu buyar dalam waktu sekejap akibat tekanan politik di akhir jabatan SBY.

++++

Jadi, kalau kita mau menilai secara jujur, justru melalui jalan demokrasilah semua yang dikhawatirkan tadi, yakni naiknya orang yang buruk dan orang kafir ke tampuk kekuasaan, bisa terjadi, seperti di DKI Jakarta, Kalbar, Kalteng dan sejumlah kota kabupaten yang notabene merupakan bagian dari negerimuslim.

Jadi jelas, yang menjadi pangkal keburukan adalah demokrasi itu sendiri, bukan golput. Di Tangsel padapilkada kemarin terpilih kembali pasangan Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie meski golput di sana cukup tinggi mencapai 42%. Di Solo, dengan angka partisipasi pemilih yang lebih tinggi justru terpilih lagi F.X. Hadi Rudyatmo (Kristen) sebagai walkot Solo. Itu artinya, banyak orang tidak golput, tetapi mereka memilih secara salah. Rudy sendiri naik menjadi walikota setelah Jokowi menjadi gubernur DKI. Tentang muasal munculnya Rudy sebagai wakilnya Jokowi, boleh ditelusur siapa yang dulu mencalonkan dia.

demokrasi memang acap bermuka dua. Di satu sisi seolah memberikan jalan kepada semua pihak untuk berkompetisi meraih kekuasaan. Di sisi lain, bila melalui jalan ini, kelompok Islam menang, tidak lantas jalan menuju kekuasaan lapang membentang. Lihatlah apa yang terjadi di Mesir, juga di Aljazair dengan FIS-nya yang menang pemilu secara telak tetapi kemudian dianulir. Bahkan kini FIS, sama sepertiikhwanul muslimin di Mesir, menjadi partai terlarang. Keadaan serupa menimpa Hamas di Palestina yang menang pemilu tetapi hingga sekarang tidak diakui oleh Barat. Erbakan di Turki, yang naik ke puncakkekuasaan melalui pemilu, baru dua tahun barjalan dari 4 tahun masa kekuasaannya, digulingkkan olehmiliter Turki. Ibarat lomba lari, demokrasi membolehkan kekuatan politik Islam turut serta, tetapi wasit telah lebih dulu membuat aturan, parpol Islam tidak boleh menang. Kalau menang akan ditelikung.

Oleh karena itu, penting kita melihat jalan perjuangan dalam kerangka yang lebih luas. Pengkajian kembali thariqah dakwah Rasul harus terus lakukan agar kita bisa mendapatkan jalan terbaik menuju cita-cita tegaknya al-haq: penerapan syariah secara kaffah dalam naungan Khilafah.

Bila demokrasi dengan Pilkadanya bermasalah, lantas apa solusinya? Di sinilah Al-Islam kemudian menguraikan bagaimana pemilihan kepala daerah (wali dan amil) dalam sistem Khilafah benar-benar bisa berlangsung efisien dan efektif karena keduanya dipilih langsung oleh khalifah. Tidak perlu menghabiskan waktu, tenaga dan biaya yang sangat besar seperti pilkada serentak yang baru saja berlangsung. Dengan cara itu, problem biaya politik tinggi dengan segala dampak buruk ikutan pun tidak akan terjadi.

Selain itu, kendali koordinasi serta pertanggungjawaban kepala daerah akan lebih mudah dilakukan. Dengan cara itu, program pemerintah akan berjalan efektif. Keharmonisan pemerintah dari pusat hingga struktur aparatur paling bawah bisa terwujud. AlLahu ‘alam. [HM Ismail Yusanto]

PKS: Kami Sepakat dengan Khilafah, Tapi...

Bogor, Voa-Khilafah.com - Saat didatangi oleh DPD II HTI Kota Bogor pada Rabu, (16/06), Sekertaris Umum DPD PKS Kota Bogor, Dadang Ruchyana melontarkan kata sepakat terhadap sistem Khilafah sebagai penerapan Islam melalui kekuasaan. “Islam harus diperjuangkan melalui kekuasaan, termasuk bagaimana harus memperjuangkan tegaknya sistem Khilafah,” tegasnya. Namun menurutnya, sistem Khilafah dapat terwujud jika pihak yang memperjuangkannya masuk dalam sistem pemerintahan yang ada. “Itu mau tidak mau harus masuk ke dalam lingkaran kekuasaan,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, H. Ray Iskandar, salah satu anggota LF yang hadir melontarkan beberapa pertanyaan kritis terhadap pihak PKS. “Kalau PKS sudah ada dalam kekuasaan, kenapa tidak bisa menerapkan Syariat Islam?” Tanyanya heran. Menanggapi pertanyaan itu, pihak PKS kembali menegaskan bahwa penerapan Syariat Islam harus melalui jalur parlementer. “Memang harus dilakukan melalui parlementer, walaupun banyak tantangan, halangan dan hambatan,” jelas Dadang.

Selain berdiskusi seputar dakwah, acara silaturahmi pada Rabu (16/06/12), pihak PKS Kota Bogor sangat senang jika HTI ikut bergabung memperjuangkan Syariat Islam dalam parlemen demokrasi di Indonesia. “Agar HTI bisa berkoalisi dengan PKS di Parlemen agar kekuatannya nyata terlihat,” ajak Sekertaris Umum DPD PKS Kota Bogor, Dadang Ruchyana. Namun, Ketua DPD HTI Kota Bogor, Dwi Hendri menegaskan bahwa HTI tetap pada jalurnya di lur parlemen. “Kami pun dari HTI menyatakan, bahwa kita saling menghormati berdasarkan garis perjuangannya masing-masing,” papar pria yang biasa disapa Gus Uwik.

Dalam menghadapi Pilkada Walikota Bogor mendatang, lagi-lagi pihak PKS menanyakan keikutsertaan HTI dalam mermaikan kancah pesta demokrasi tersebut. “Apakah sikap HTI dalam menghadapi Pilkada Walikota ini? Apakah masih tetap Golput atau bagaiman ada kebijakkan baru?” Tanya Dadang. Gus Uwik kembali menanggapinya dengan sedikit candaan. “Pertanyaan seperti itu tidak kami jawab pun, sesungguhnya teman-teman PKS pasti tahu. Di ramaikan dengan suasana masing-masing,” jelas Gus Uwik sambil tertawa.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa pengurus Parpol yang berlambang bulan sabit dan padi tersebut tidak harus beragam Islam. “Bagi PKS keanggotaan bahkan pengurus tidaklah mesti seorang muslim saja, non muslim pun boleh menjadi anggota bahkan pengurus, seperti layaknya pengurus PKS yang ada di Papua saat ini,” tegas Ketua DPD PKS Kota Bogor, H. Jajat Sudradjat kepada pihak HTI DPD II Kota Bogor dn LF HTI dalam acara silaturahmi pada Rabu (16/06) pagi.

Selain itu menurut H. Jajat, jika partai yang diikutinya itu hanya merekrut kalangan Islam saja, maka PKS akan terus terlihat sebagai partai politik kecil. “Itu tidak lebih dari 20% saja, dan itu paling hanya di majlis-majlis taklim, ataupun pengajian-pengajian di mushala dan aktif di masjid tidak akan lebih dari itu,” imbuhnya. H. Jajat melanjutkan, PKS pada masa lalu yang merekrut pengurus dari kalangan muslim saja dinilainya tidak memberikan banyak hasil bagi rakyat Indonesia. “Hanya segelintir saja orang yang bisa kita bantu, contoh menyumbang yayasan ataupun pendidikan, dulu hanya seadanya, namun sekarang bisa lebih banyak dari itu, bahkan melalui kekuasaan langsung seperti yang dilakukan Ahmad Heryawan,” pungkasnya.(gus-uwik.com/voa-khilafah.com)

Desi Ratnasari TERPOPULER dalam survey calon kepala daerah dari PKS Sukabumi

Voa-Khilafah.co.cc - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi mengaku tengah mendekati artis asal Sukabumi, Desi Ratnasari, untuk menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada Kota Sukabumi 2013 mendatang. Hanya saja menurut PKS, nama artis itu adalah calon alternatif dari eksternal PKS, selain masih ada enam calon internal. “Kita masih penjajakan. Itupun, baru calon alternatif di luar anggota PKS sendiri, “ujar Ahmad Fahmi, salah seorang anggota DPR dari PKS kepada hidayatullah.com, Jumat, (09/12/2011).

Ketika ditanyakan mengapa nama alternatif itu jatuh pada seorang artis Desy Ratnasari, salah satu anggota tim optimalisasi Musyarokah Daerah (Tomda) DPD PKS Kota Sukabumi ini mengatakan, karena dari hasil survai menempatkan Desi Ratnasari menempati terpopuler dalam survey calon kepala daerah. 

Menurutnya, survei yang dilakukan pihaknya selama dua bulan kepada masyarakat hasilnya dari 15 calon wali kota ternyata dua artis ini yang menduduki tingkat popularitasnya paling tinggi. Kedua nama itu adalah Syahrini dan Desy Ratnasari.

Hanya saja, di internal PKS nama Syahrini kurang populer dibanding Desy Ratnasari.

Menurut Fahmi, dibanding Syahrini, selama ini Desy dikenal sebagai artis bersih dan baik juga memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik. Berbeda dengan artis-artis lain.

“Jadi tidak ada alasan yang perlu dikhawatirkan, “ tambahnya. “Hanya saja, sekali lagi, itu masih dalam taraf komunikasi dengan pihak keluarganya.” *hid/voa-khilafah.co.cc

Sesuatu Banget, PKS Akan Calonkan Syahrini & Desi Ratnasari sebagai Walikota

SUKABUMI (voa-khilafah.co.cc) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tengah mendekati dua artis asal Sukabumi, Syahrini dan Desi Ratnasari, untuk menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada Kota Sukabumi 2013 mendatang.

Pendekatan ‘Partai Dakwah’ terhadap dua artis wanita tak berjilbab itu, dilakukan semata-mata atas pertimbangan hasil survei Tim Musyarokah Daerah PKS. “Kami sudah mulai melakukan pendekatan kepada dua artis asal Sukabumi ini untuk maju dalam Pilkada Kota Sukabumi 2013, karena dari hasil survei menempatkan Desi Ratnasari dan Syahrini menempati posisi pertama pada surver calon kepala daerah,” kata anggota tim optimalisasi musyarokah daerah (Tomda) DPD PKS Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, kepada wartawan, Selasa (1/11/2011).

Menurutnya, survei yang dilakukan pihaknya selama dua bulan kepada masyarakat hasilnya dari 15 calon walikota ternyata dua artis ini yang menduduki tingkat popularitasnya paling tinggi. Lebih lanjut, kedua nama artis tersebut mengalahkan sejumlah nama lainnya yang diprediksi maju dalam Pilkada Kota Sukabumi. Seperti Mulyono (Wakil Walikota Sukabumi), Muhammad Muraz (Sekda Kota Sukabumi), dan Inggrid Kansil (anggota DPR RI dari Partai Demokrat yang juga artis).

“Kami jauh hari sudah melakukan pendekatan kepada keluarga Desy Ratnasari mudah-mudahan ada respon positif dari keluarganya yang ada di Kota Sukabumi,” tambahnya.

Selain itu, PKS juga akan berusaha menggandeng salah satu dari artis ini khususnya Desy yang menurut rencana nantinya akan disandingkan dengan calon lainnya yang berasal dari internal PKS. Kader PKS yang disiapkan maju, Yudi Widiana Adia (anggota DPR RI), Deden Muhlisin (pengurus DPW PKS Jabar), dan Achmad Fahmi (Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi). Ketiga nama tersebut meraih suara terbanyak dari kader internal PKS Kota Sukabumi.

“Jumlah kursi anggota DPRD Kota Sukabumi dari PKS juga mempunyai hak untuk mengusung calon wali kota dan wakil walikota karena kursi di legislatif mencukupi yang mencapai lima kursi,” kata Fahmi. 


Terkait Dua selebriti Indonesia Desy Ratnasari dan Syahrini yang diberitakan sedang dibidik PKS dalam Pilkada Kota Sukabumi 2013, berita ini dibantah keras oleh mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring.


"Saya membantah bahwa PKS membidik Desy dan Syahrini untuk Pilkada nanti. DPD PKS Sukabumi tidak bisa memutuskan sendiri untuk Pilkada," kata Tifatul kepada detikcom, Selasa (1/11/2011) malam.


Tifatul telah menghubungi pimpinan DPD PKS Sukabumi terkait isu ini. "Desy memang sedang dilakukan komunikasi, tapi kalau Syahrini belum ada komunikasi sama sekali. Lagi pula Syahrini juga bukan orang Sukabumi. Kalau Desy memang orang Sukabumi," ujar Tifatul.
[lum/ant/detik/voa-islam/voa-khilafah.co.cc]

Informasi yang dipasok ke Kedubes AS oleh Politisi PKS Zulkieflimansyah bukti mahalnya ongkos Demokrasi

Jakarta - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulkieflimansyah mengaku pernah ditanya oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) soal uang yang harus dikeluarkan untuk bisa 'bertarung' dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Zul, sapaan akrabnya, diajak bincang-bincang oleh beberapa kedubes, bukan hanya Kedubes AS, saat dirinya maju sebagai calon gubernur Banten 2007.

"Mereka nanya-nanyalah pengeluaran jadi cagub Banten berapa, saya jawab sekitar Rp8 miliar sampai Rp10 miliar," ujarnya, Senin (5/9/2011).

Karena penyelenggaraan Pilkada Banten dan DKI digelar di tahun yang sama, beberapa kedubes menanyakan hal yang serupa. Zul menjawab sekitar Rp15 miliar sampai 20 miliar untuk Pilkada DKI.

PKS mengusung mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Adang Daradjatun sebagai cagub. Namun, jagoan PKS tersebut kalah. "Saya ngomong asal saja karena tidak mengikuti urusan Pilkada DKI," imbuhnya.

Informasi dokumen kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang dibocorkan Wikileaks diakui oleh Zul. Dokumen tertanggal 25 April 2007 menyebutkan Adang harus membayar sebesar Rp15 miliar hingga Rp25 miliar untuk memperoleh dukungan PKS.

Perkiraan biaya yang harus dikeluarkan Adang yang pernah diucapkan Zul ternyata meleset. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Anis Matta pernah membeberkan jumlah uang yang diterima PKS lebih dari Rp20 miliar. Demokrasi, mahal ya?! Selamatkan indonesia dengan syari'ah dan khilafah, menuju indonesia lebih baik. [mah/inilah/voa-khilafah.co.cc]