Kendati sudah memiliki ruang rapat, anggota DPR masih kerap rapat di hotel-hotel mewah.
DEWAN Perwakilan Rakyat seakan tiada henti memupuk kemewahan. Setelah rencana renovasi toilet senilai Rp2 miliar, diam-diam Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR merenovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR berukuran 10×10 meter dengan biaya sangat fantastis, Rp20,07 miliar.
Itu berarti biaya renovasi per meter Rp200 juta. Lebih ironis lagi, di tengah penggalakan pemakaian produksi dalam negeri, sebanyak 191 kursi yang digunakan untuk mengisi ruang rapat itu diimpor. Furnitur lokal hanya digunakan untuk meja.
Sebanyak 85 kursi untuk anggota Banggar, 20 kursi untuk tenaga ahli, 6 kursi Setjen DPR, dan 80 kursi untuk peserta rapat. Kursi-kursi itu berdesain ergonomis (mengikuti bentuk tubuh).
“Furnitur ergonomis memang identik dengan mewah, tetapi wajar demi kesehatan. Kalau rapat, kan duduk lama,” kilah Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Sumirat, kemarin.
Selain kursi empuk impor, ruang rapat di Gedung Nusantara II lantai 2 itu juga dilengkapi tiga televisi dinding raksasa berukuran 3×2 meter. Televisi itu dipasang di pojok kiri dan kanan serta di atas pintu masuk menghadap ke pimpinan rapat.
Di sisi kiri dinding ruangan terdapat artwork yang menggambarkan petak-petak sawah. Dinding pun dibuat akustik (menyerap suara) agar suara tidak memantul.
Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengatakan renovasi ruang rapat Banggar DPR tersebut dilakukan karena ruang rapat lama tidak memadai. “Ruang rapat lama dirancang untuk 50 orang.
Ada kebutuhan dari anggota Banggar akan ruangan untuk memuat orang-orang yang makin banyak. Apalagi pekerjaannya banyak, kebutuhan teknologi informasi makin berkembang untuk pelaksanaan tugas-tugas,” kata Nining dalam jumpa pers di Gedung DPR, kemarin.
Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung membenarkan pihaknya meminta ruangan rapat baru dan lebih besar daripada ruang rapat lama di Gedung Nusantara I. “Ruang rapat yang lama terlalu sempit. Apalagi tahun ini akan ada tambahan tenaga ahli dari Sekjen. Kita juga minta ruang rapat pimpinan,” kata Tamsil.
Namun, ia mengaku tidak tahu jika anggaran yang dihabiskan mencapai Rp20 miliar. Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai renovasi ruang Banggar itu menghambur-hamburkan uang pajak dari rakyat.
“Padahal, anggota dewan selama ini lebih banyak rapat di luar Gedung DPR alias di hotel-hotel mewah. Seharusnya, orang-orang Banggar yang mewakili rakyat lebih elegan dan mengutamakan kesederhanaan dalam menata ruang rapat.” (mediaindonesia.com, 12/1/2012)
