Membangun Negara Tanpa Pajak Dan Hutang


Voa-Khilafah.co.cc - Kenapa harus dengan hutang ?. Demikian pertanyaan awal yang terlontar saat forum cangkrukan di Balai RW 1 Kelurahan Bunulrejo Kec. Blimbing Malang. Lantas dijawab oleh nara sumber dari Papua, Suardi Bashri, “APBN kita disusun oleh para pengekor kapitalisme. Sudah menjadi asas di dalam kapitalisme tidak dipisahkan mana kepemilikan individu dan mana kepemilikan umum misal Freeport. Deposit SDA sebesar 60 Trilyun hanya dikuasai oleh segelintir orang.”
Masih menurut Suardi, ”Berdasar pernyataan SBY didepan DPR wajah RAPBN secara faktual semacam ada anomali. RAPBN Indonesia pada tahun 2011 sebesar 1202 Trilyun meningkat 300 % dari RAPBN 2004 yang hanya 403 Trilyun  namun tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang menurut standarisasi Bank Dunia 50 % hidup dibawah garis kemiskinan. Ironisnya 50 % APBN untuk belanja pegawai, 25 % untuk cicilan bunga utang dan pokoknya. Anggaran subsidi terus turun dan anggaran untuk pembayaran bunga utang terus naik.”

Cangkrukan pada Sabtu (22/10) itu juga mendatangkan Harun Musa nara sumber dari Surabaya. Harun banyak mengulas investasi halal dan investasi haram. Menurut Harun faktor dari investasi ada tiga yaitu trust, safety dan profit.  “Trust itu amanah dan professional. Professional itu kafaah atau capable dan himah atau bergairah. Safety itu bisnisnya apa? Aman tidak, selain great system juga great people.”

Forum model cangkrukan ini merupakan usaha LKP HTI Malang untuk melakukan sharing bisnis berbasis syariah terutama bagi para pebisnis di Malang. Cangkrukan ini dihadiri 25 pebisnis dari kota Malang saja.  Mereka merasakan sulitnya untuk menghindar dari sistem ribawi yang menggurita di segala lini.
Diharapkan oleh LKP, Lajnah Khusus Pengusaha, selaku penyelenggara forum cangkrukan dengan adanya sharing plus coaching di dalam maupun di luar forum dapat mengevolusi menuju bisnis syariah yang penuh berkah. (LI HTI DPD Malang, 27/10, hti/voa-khilafah.co.cc)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers