JERUSALEM (voa-khilafah.co.cc) – Para menteri Israel mencak-mencak setelah Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan ia mengkhawatirkan masa depan demokrasi Israel dan hak asasi perempuan di negara Yahudi tersebut.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton menuai kemarahan pejabat-pejabat pemerintahan Israel. Gara-garanya, mantan ibu negara AS itu menyampaikan kritik soal kekhawatiran bahwa Israel sekarang kurang demokratis. Istri mantan presiden AS Bill Clinton itu juga menyinggung soal hak-hak kaum wanita di Israel.
Pernyataan Hillary yang disampaikan dalam pertemuan tertutup ‘Saban Forum’ di Washington, DC pada Sabtu (3/12/2011) waktu setempat. Hillary mengungkapkan kekhawatirannya akan RUU ‘antidemokrasi’ yang diajukan para anggota sayap kanan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. RUU tersebut membatasi bantuan bagi organisasi HAM. Hillary menyebut RUU itu mengancam demokrasi Israel. Pernyataan pedas ini menjadi berita utama di sebagian besar surat kabar Israel.
Harian papan atas Israel, Yediot Aharonot, menyatakan Hillary terkejut saat mendengar laporan sebagian bus di Jerusalem menerapkan pemisahan gender dan sebagian tentara agama Israel menolak menghadiri kegiatan yang menampilkan perempuan menyanyi.
Komentar itu memicu reaksi dari para menteri Israel yang mengadakan pertemuan mingguan kabinet. Mereka menuduh Hillary berlebihan.
Menteri Keuangan Yuval Steinitz menuding pernyataan Hillary benar-benar dibesar-besarkan. “Israel adalah demokrasi yang hidup dan bernafas liberal,” kilahnya.
Sementara Menteri Lingkungan Hidup Israel Gilad Erdan meminta Hillary membahas hal lain saja. Lain halnya dengan Menteri Dalam Negeri Eli Yishai dari partai ultra-ortodoks Shas yang menyatakan Israel tetap menjadi “satu-satunya demokrasi di Timur Tengah”.
Rancangan undang-undang itu memang mengundang kecaman internasional, termasuk Washington dan duta besar Jerman beberapa sebelumnya.
Anggota parlemen Israel, terutama anggota pemerintah sayap kanan pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam beberapa bulan belakangan telah memelopori serangkaian rancangan undang-undang yang dikecam kelompok hak asasi lokal sebagai upaya mengendalikan wartawan dan organisasi non pemerintah yang condong ke kiri.
Di antara usul peraturan yang paling kontroversial adalah membatasi dana asing bagi organisasi tertentu non pemerintah. Kaum sayap kini menuduh peraturan ini ditujukan kepada kelompok penentang pendudukan Israel dan pelapor pelanggaran hak asasi orang Palestina. [taz/ant/voa-islam/voa-khilafah.co.cc]
