Umat muslim lagi-lagi mendapatkan ketidakadilan. Hak mereka untuk membantu saudara semuslimnya justru dituduh provokasi oleh pihak kepolisian.
Kabar tidak sedap ini datang dari ujung Timur Jawa. Kepolisian Daerah Jawa Timur kini tengah memburu penyebar pesan singkat (SMS) yang berisi ajakan provokatif untuk pergi ke Ambon pascakerusuhan. Ajakan untuk berjihad tersebut dinilai telah meresahkan masyarakat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Kami akan menelusuri dan mencari tahu siapa pengirimnya. Sebab SMS itu sudah sangat meresahkan,” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Hadiatmoko di sela pemeriksaan penumpang tujuan Ambon di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (13/9/2011).
Dikatakan, SMS tersebut berisi imbauan agar masyarakat bersama-sama datang ke Ambon. Mereka, para kelompok-kelompok jihad dipersilakan ke Ambon lewat pintu-pintu keluar. Siapapun yang pergi ke Ambon akan disebut jihad.
Menurut Kapolda, SMS tersebut sudah beredar ke masyarakat luas, bahkan ke ponselnya sendiri. “Kami sudah teliti nomor yang dipakai mengirim SMS itu, ternyata nomor tersebut hanya dipakai satu atau dua hari, selebihnya dibuang,” terang Hadiatmoko.
Sebagai langkah antisipatif merebaknya isu tersebut, Polda Jatim menerjunkan anggotanya untuk melakukan sweeping secara ketat di beberapa kawasan yang dianggap sebagai pintu keluar Jatim. Di antaranya, Ponorogo, Banyuwangi, Pasuruan, Gresik, Pelabuhan Tanjung Perak dan bandara.
Oleh karena itu, sebelum melakukan sweeping, pihaknya meminta maaf kepada masyarakat jika polisi terpaksa melakukan penggeledahan. Itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Gatot Nurmantyo juga meminta masyarakat tidak mudah terhasut oleh isu tidak bertanggungjawab. “Kalau ada isu-isu laporkan saja ke petugas nanti kami yang menangani. Ambon sudah ada yang ngurus dan sekarang sudah berangsur pulih,” katanya.
Pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak sudah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap penumpang tiga kapal. Meski bukan bertujuan ke Ambon, petugas tetap memeriksa karena dikhawatirkan daerah-daerah seperti Balikpapan, Banjarmasin dan daerah lain akan dijadikan tempat transit menuju Ambon.
Seperti diberitakan, pertikaian di Ambon terjadi karena salah paham terkait meninggalnya Darmin, tukang ojek asal Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Sabtu (10/9/2011), pukul 21.45 WITA. Bentrokan antarwarga pertama kali terjadi di kawasan Mangga Dua, sesudah pemakaman jenazah Darmin pada hari Minggu (11/9/2011).
Akhirnya, terjadi saling lempar antarwarga serta pembakaran sejumlah kendaraan. Akibat kerusuhan itu, tujuh orang tewas dan 65 orang luka-luka.
Keterlibatan Brimob Nashrani
Ustadz Bernard Abdul Jabar, tokoh anti Pemurtadan dari Forum Umat Islam (FUI), dalam pernyataannya kepada Eramuslim, selasa (12/9) mengatakan ada keterlibatan para Brimob Nashrani dalam pertempuran kaum salibis dengan kaum muslimin di Ambon. Para Brimob Nashrani ini berada di tengah medah pertempuran bukan untuk menengahi kedua belah pihak namun berada pada posisi keberpihakan kepada kaum salibis.
"Brimob-brimob Nashrani dikerahkan untuk melawan umat Islam," paparnya.
Hal ini juga diamini oleh Front Pembela Islam (FPI). Dalam keterangannya FPI menemukan fakta akan adanya keterlibatan aparat kepolisian beragama Kristen yang turut membantai umat Islam dalam kerusuhan di Ambon. Oleh karena itu, FPI mendesak Kapolri memecat Kepala Brimob dan mengadili polisi yang terlibat dalam kerusuhan itu.
“Kita terus mengikuti perkembangan, memang kerusuhan ini sekarang meluas dan melibatkan aparat-aparat Kristen untuk ikut serta membantai umat Islam. Jadi aparat Kristen itu turun, itu temuan kita,” ujar Sekjen FPI, KH Muhammad Shabri Lubis, senin lusa.
Maka dimanakah letak keadilan penegak hukum disini? Pergerakan Umat Islam untuk memenuhi hak saudaranya, diawas-awasi, tapi aparat kepolisian yang menembaki umat muslim dibiarkan. (pz/dbs)
Ajakan Jihad Umat Dibilang Provokasi, Tapi Brimob Nashrani Tembaki Muslim Ambon Dibiarkan?
12.16.00
AKHBAR
AMBON
BRIMOB
FUNDAMENTALIS
KAUM MUSLIMIN
KERUSUHAN
KRISTEN
NASIONAL
PEMBANTAIAN
POLISI
POLRI
TERORIS