JAKARTA, (Voa-Khilafah.co.cc) - Tanah Papua yang terus bergolak disebabkan karena adanya perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap masyarakat yang ada di daerah paling timur Indonesia itu. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kamil. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di Papua sangat kompleks sehingga membutuhkan pendekatan yang serius dari pemerintah.
"Disana (Papua) sedang terjadi ketidakpuasan terhadap pemerintah dan perusahaan Freeport." Kata Ifdhal kepada wartawan usai acara penyerahan Surat Keterangan Status 13 Korban Penghilangan Paksa periode 1997-1998 di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis (03/11/2011). "Orang Papua merasa diperlakukan tidak adil oleh Jakarta." lanjutnya.
PT. Freeport menurut Ifdhal adalah salah satu 'biang keladi' dari kisruh yang terjadi di Papua. Dalam hal ini, konflik yang terjadi antara pekerja dengan manajemen Freeport telah memperkeruh suasana di Papua.
"Masalah Freeport yang berkaitan dengan masalah hubungan kerja, antara pekerja lokal dan perusahaan yang menuntut kenaikn upah, dan ada pekerja lain yang menuntut keamanan. Jadi ada masalah hubungan kerja dan masalah keamanan" paparnya.
Akar konflik tersebut, menurut Ifdhal adalah persoalan ketidakpuasan dan ketidakadilan. Sehingga pemerintah pusat harus menyelesaikan masalah itu secara adil dan objektif.
"Masasalah-masalah inilah yang membuat Papua berkonflik terus, maka itu menurut saya, untuk menyelesaikan masalah ini harus diselesaikan secara adil" pungkasnya. [mam/seru/RIMA/gm/voa-khilafah.co.cc]
